program pelatihan tersebut tidak hanya menyasar pada para lulusan baru atau angkatan kerja baru, melainkan juga harus menjangkau para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
Program Kartu Prakerja yang dalam beberapa waktu mendatang akan diluncurkan oleh pemerintah memiliki dua tujuan utama penyelenggaraan, yakni mempersiapkan angkatan kerja baru yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri serta meningkatkan keterampilan angkatan kerja yang sudah ada agar lebih produktif dan berdaya saing.
Pembahasan soal persiapan program tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bersama jajaran terkait dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 12 November 2019.
Kepada jajarannya, Presiden mengatakan bahwa sebagian besar tenaga kerja kita masih didominasi oleh lulusan SMP dan di bawahnya. Padahal, dunia usaha dan industri saat ini memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang tinggi. Oleh karenanya, diperlukan pembenahan pada sistem pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga kerja tersebut agar dapat diserap dunia usaha dengan lebih baik.
"Supaya menjadi catatan kita semua, 58 persen tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah. Karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya, yaitu pembenahan pada sistem pendidikan dan pelatihan vokasi," ucapnya.
Melalui Kartu Prakerja yang sedang disiapkan, pemerintah akan menyalurkan bantuan dana pelatihan yang dapat memberikan akses yang lebih luas bagi peningkatan keterampilan dan keahlian. Nantinya, para pemegang kartu Prakerja dapat memilih jenis pelatihan yang diminati melalui platform digital yang tentunya telah dirancang agar sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
"Pemilik Kartu Prakerja bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang kita siapkan. Mereka boleh memilih pelatihan yang diminati mulai dari misalnya barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, juga programming," ujar Presiden.
Presiden meminta agar penyelenggaraan pelatihan tersebut tak hanya dilakukan oleh kementerian maupun lembaga saja. BUMN dan swasta dimintanya untuk dapat dilibatkan dalam skala yang lebih luas untuk dapat menjangkau para tenaga kerja yang ada.
"Kita harapkan ini dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta. Ini yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua BUMN juga ikut campur di sini karena BUMN itu memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif," tuturnya.
Lebih jauh, Kepala Negara juga menegaskan, program pelatihan tersebut tidak hanya menyasar pada para lulusan baru atau angkatan kerja baru, melainkan juga harus menjangkau para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dengan pelatihan baru atau peningkatan kemampuan tersebut, diharapkan para tenaga kerja tersebut akan dapat terserap kembali oleh dunia kerja.
"Selain para pencari kerja, korban PHK juga perlu diberikan (akses) yang ingin meningkatkan keterampilannya melalui program reskilling atau upskilling," tandasnya.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
