Dalam hitungan Bappenas, kemacetan di Jakarta dan sekitarnya telah menimbulkan kerugian materi sampai senilai Rp65 triliun setiap tahun. Ini tidak boleh kita biarkan terjadi terus-menerus. Sudah saatnya kemacetan lalu-lintas di Jabodetabek ini diatasi melalui penyediaan transportasi massal yang terintegrasi.
Karena itulah, di awal tahun ini, saya menggelar rapat terbatas mengenai pengelolaan transportasi Jabodetabek, dengan mengundang di antaranya Gubernur DKI, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Dalam soal pengelolaan jalan raya, misalnya, terjadi tumpang tindih kewenangan. Sebagai gambaran, jalan di Jabodetabek ini ada yang jadi kewenangan Kementerian PU, Provinsi DKI, Banten, dan Jawa Barat. Pengelolaannya belum terpadu sehingga urusan pemeliharaan jalannya sering banyak yang saling menunggu.
Nah, pembangunan moda transportasi massal yang saat ini sedang digalakkan saya harap bisa dibuat terintegrasi satu dengan lainnya. Pembangunannya memang diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan yang mengintegrasikan sistem transit transportasi dan tata guna lahan untuk mengurangi mobilitas penduduk dan penggunaan kendaraan pribadi.
Jadi, kalau nanti MRT dan LRT sudah jadi, kereta bandara sudah siap, dan TransJakarta ada, masyarakat didorong untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.
Mobil-mobil yang selama ini ada di jalanan bisa berkurang secara besar-besaran. Agar Rp65 triliun yang hilang setiap tahun itu bisa jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota saja.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
