Taruhannya terlalu besar. Kita bisa menjadi negara gagal yang menyiksa dan mempermiskin rakyatnya sendiri. Mari keluar dari kebodohan yang kita buat sendiri. Sudah terlalu lama.
Juni 2022, agama kematian itu membuat masalah lagi. Ia membuat onar di ibu kota Jakarta. Ia membuat resah seluruh nusantara. Ia menganggu kemajuan kita sebagai bangsa.
Agama kematian yang bodoh dan dangkal itu berani menantang Pancasila. Ia juga berani menantang agama dan kearifan nusantara. Ia mesti disikat habis, sampai ke akar. Penegak hukum harus tegas, dan pendidikan maupun hidup beragama di Indonesia harus dirombak total, sampai ke akar.
Mau sampai kapan kita membiarkan agama kematian membuat masalah? Mau sampai kapan keluhuran budaya leluhur diinjak-injak oleh agama kematian? Mau sampai kapan lingkungan sosial kita dirusak oleh ibadah agama kematian yang merusak kedamaian masyarakat? Mau sampai kapan kita bodoh, dan membiarkan perempuan Indonesia dikurung dari ujung kepala sampai ujung kaki?
Akar Penyebab
Ada empat hal yang penting diperhatikan. Pertama, agama kematian adalah agama pembuat onar. Ia datang dari tanah asing yang gersang dan kejam. Mengapa kita mengambilnya menjadi agama kita? Karena kita bodoh, tak ada alasan lain.
Agama leluhur nusantara jauh lebih luhur dan unggul. Pancasila jauh lebih sakti dan adil. Hanya kebodohan dan kedunguanlah yang membuat kita terus memeluk agama kematian. Mau sampai kapan, kita terus menjadi bangsa bodoh?
Dua, agama kematian tersebar, karena mutu pendidikan kita rendah. Kita tidak melatih bangsa kita untuk berpikir kritis. Kita juga tidak melatih bangsa kita untuk berpikir rasional, serta sistematik. Akibatnya, kebodohan dan agama kematian tersebar luas di Indonesia.
Tiga, politik kita juga korup. Ketidakadilan merajalela. Banyak rakyat hidup di dalam kemiskinan. Sementara, para pemimpinnya kaya raya dari merampok uang rakyat.
Politik yang korup membuat rakyat marah. Karena bodoh, mereka pun memeluk agama kematian. Keadaan makin kacau. Indonesia bisa runtuh.
Empat, politik yang korup juga menciptakan pemerintah yang pengecut. Pelanggaran didiamkan, karena kepentingan politik. Pelanggaran diabaikan, karena tekanan politik. Akhirnya, masyarakat tak memiliki rasa hormat terhadap hukum. Tanpa kekuatan hukum yang adil, demokrasi hanya menciptakan kerusuhan.
Indonesia Raya
Indonesia hanya dapat maju, jika menyingkirkan agama kematian. Hanya itu satu-satunya jalan. Indonesia baru sungguh bisa menjadi Indonesia raya. Pancasila berjaya, dan agama leluhur kembali menyebar di seluruh nusantara. Tiga hal perlu dilakukan.
Pertama, seluruh sistem dan isi pendidikan Indonesia harus dirombak total. Yang terpenting adalah, bahwa agama harus diajarkan secara rasional dan kritis. Akal sehat dan kesadaran diri harus menjadi unsur utama kehidupan beragama di Indonesia. Hanya dengan begini, agama kematian bisa dibasmi sampai ke akar.
Dua, pemerintah harus tegas membasmi agama kematian sampai ke akar. Ini tidak bisa ditunda lagi. Agama kematian sudah lama menjadi pembuat masalah di Indonesia. Agama kematianlah yang menjadi perintang utama menuju Indonesia raya.
Tiga, untuk sungguh melenyapkan agama kematian, maka keadilan sosial harus menjadi kenyataan di Indonesia. Ia tidak boleh hanya menjadi sila yang terabaikan. Ia harus menjadi kenyataan sehari-hari bangsa ini. Lenyapnya agama kematian sampai ke akar harus terjadi bersamaan dengan lenyapnya kemiskinan di bumi nusantara ini.
Agama kematian sudah lama menjadi duri di dalam daging bangsa. Ia dimanfaatkan para penjajah dari Eropa untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan perkasa di nusantara. Ia memperbodoh rakyat, dan menindas perempuan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mau sampai kapan kita memelihara agama yang sudah membusuk ini?
Taruhannya terlalu besar. Kita bisa menjadi negara gagal yang menyiksa dan mempermiskin rakyatnya sendiri. Mari keluar dari kebodohan yang kita buat sendiri. Sudah terlalu lama.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews