PPKM darurat yang akan berlaku hingga 20 Juli 2021 ternyata memantik provokasi segelintir orang untuk unjuk rasa untuk menentangnya. Masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi karena dapat menciptakan cluster Covid-19 dan menghambat penanganan virus Corona.
Setahun lebih pandemi membuat masyarakat terbiasa dengan aturan dan pembatasan, mulai dari PSBB hingga PPKM darurat. Namun ketika ada PPKM darurat, mereka agak terkejut karena lagi-lagi ada pelarangan mobilitas warga dan ada penyekatan dengan tegas. Lantas, ada yang menginisiasi untuk berunjuk rasa menentang PPKM karena merasa program ini kurang bermanfaat.
Di media sosial, beredar ajakan untuk melakukan Demonstrasi menentang PPKM Darurat di Bandung pada 21, 22, 23 Juli 2021 di Gedung DPRD Kota Bandung. Ajakan serupa juga sebelumnya viral di beberapa kora seperti Pasuruan hingga Kediri. Netizen langsung berkomentar dan ada yang pro, juga ada yang kontra.
Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Kediri KH Abu Bakar Abdul Jalil mengungkapkan pendapatnya mengenai demo PPKM Darurat. Ulama yang akrab disapa dengan sebutan Gus Ab ini tidak menyetujui unjuk rasa dan meminta warga untuk tidak terpancing. Penyebabnya karena acara ini tidak memiliki izin dan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.
Masyarakat diminta untuk tidak terpantik emosinya karena ajakan untuk demonstrasi, apalagi menggelar acara serupa di kota atau kabupaten lain. Penyebabnya karena mereka harus menyadari bahwa PPKM adalah program untuk menyelamatkan warga dari bahaya corona, bukan menjerumuskan mereka.
Mengapa masyarakat dilarang untuk terprovokasi demo anti PPKM? Penyebabnya karena kasus corona harian di Indonesia sudah lebih dari 40.000 orang, dan lonjakan ini benar-benar memusingkan. Jika ada unjuk rasa, apalagi di banyak tempat, maka akan ada kumpulan massa dan menaikkan kasus corona di negeri ini. Oleh karena itu, jangan mudah termakan hasutan provokator.
Bagaimana bisa mereka menolak PPKM? Bayangkan jika tidak ada PPKM dan penyekatan antar kota/kabupaten dan provinsi, maka jumlah pasien akan makin naik.
Penyebabnya karena mobilitas massal otomatis membuat kasus corona makin banyak, karena orang bergerak dari zona merah atau sebaliknya dan membawa virus covid-19.
Apalagi corona varian delta yang sudah tersebar belakangan ini, amat berbahaya daripada varian alfa alias yang baru pertama kali masuk ke Indonesia tahun lalu. Virus ini bisa berpindah dari OTG ke orang yang sehat (tanpa masker) dan akhirnya menyebar. Jika benar-benar terjadi akan sangat fatal karena bisa menyebabkan kematian massal yang mengerikan.
Jika masyarakat langsung tersulut emosinya karena provokasi, dan mengikuti demo anti PPKM darurat, baik di Pasuruan atau wilayah lain, maka takut akan membentuk klaster corona baru. Penyebabnya karena saat unjuk rasa pasti ada kumpulan massa yang berpotensi menyebabkan penyebaran virus covid-19. Saat demo pasti susah akan menjaga jarak, sehingga keadaannya sangat rentan penularan corona.
Sudah pasti demo anti PPKM akan dibubarkan oleh aparat, karena tidak memiliki izin dari kepolisian. Aparat tidak akan pernah mengizinkan demo di saat pandemi, karena ada kerumunan dan tidak bisa menerapkan physical distancing. Sehingga otomatis melanggar 2 poin dalam protokol kesehatan dan menggagalkan program pemerintah.
Masyarakat dihimbau untuk tidak mengikuti demo anti PPKM darurat, karena program ini dibuat justru untuk menyelamatkan nyawa mereka dari bahaya virus covid-19. Jika ada untuk rasa anti PPKM maka akan dibubarkan, karena jelas melanggar aturan jaga jarak dan membuat kerumunan dengan sengaja, sehingga dikhawatirkan membuat klaster corona baru. (Zukfikar)
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
