Program Kartu Prakerja yang dirilis saat pandemi Covid-19 ini memang menuai apresiasi. Edukasi dan pembelajaran yang diberikan secara gratis ini guna mengasah skill dalam dunia kerja. Ini salah satu cara untuk menanggulangi pengangguran yang banyak bermunculan akibat PHK dari perusahaan yang tutup sebab pandemi corona dan para penggerak UMKM serta anak-anak muda usia 18 tahun.
Kondisi perekonomian masih tidak menentu akibat wabah virus corona ini cukup menyulitkan masyarakat. Untuk itu, adanya program Kartu Prakerja memang patut untuk diapresiasi. Terlebih pada percepatan realisasi dari program tersebut.
Program Kartu Prakerja ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Adanya hal ini menunjukkan bahwa komitmen Presiden yang tinggi dan bentuk kepeduliannya yang luar biasa terhadap rakyat.
Kartu Prakerja ini diutamakan bagi pekerja yang dirumahkan atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19.
Anggota Komisi I DPR-RI, Christina Aryani mengatakan bahwa pemerintah telah berlaku semaksimal mungkin dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. Harapannya program ini dapat menolong masyarakat yang tengah terimbas kehidupannya lantaran pandemi Covid-19.
Christina yang juga sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Golkar mengapresiasi program Kartu Prakerja dikomando oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto. Dengan adanya program ini cukup membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya menyuapi masyarakat. Namun juga memberi tahu bagaimana cara untuk makan.
Program ini mendapat antuasias yang tinggi dari masyarakat. Terbukti bahwa yang berminat mencapai jutaan.
Politisi Golkar ini mewanti-wanti pemerintah untuk memastikan percepatan pelaksanaan program tersebut sesuai dengan monitoring, dan keamanan yang ketat sehingga tidak memungkinkan ada celah-celah penyelewengan yang terjadi untuk meraih keuntungan pribadi.
Anggota Komisi III DPR, Habiburokman mengapresiasi program Kartu Prakerja yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo ketika pandemi Covid-19 melanda. Dia meminta supaya pelaksanaan program tersebut benar-benar dalam pengawasan. Lantaran mitra yang digandeng adalah Belva Syah Devara, jangan sampai terjadi tindak penyelewengan.
Dalam menghadapi situasi yang sulit seperti ini tidak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, partai politik, maupun pihak swasta. Akan tetapi, semua pihak perlu berpartisipasi dan bekerja sama.
Anggota Komisi II DPR, Agung Widyantoro juga mengapresiasi realisasi program Kartu Prakerja yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Menurutnya, program semi bantuan sosial berupa Kartu Prakerja ini sesuai dengan realitas di masa kesulitan akibat pandemi Covid-19.
Mengenai skema pelatihan yang dilaksanakan secara daring menuai anggapan bahwa itu tidak efektif. Akan tetapi, sebetulnya pelaksanaan online itu skema modifikasi dari konsep awal. Pelaksaan online ini sementara dilakukan lantaran keadaan darurat pandemi corona.
Agung juga mengapresiasi pemerintah yang sudah banyak mengeluarkan upaya skema bantuan secara langsung. Seperti Program Bantuan Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bansos tunai, subsidi listrik dan bantuan khusus Jabodetabek.
Adanya Program Kartu Prakerja ini diharapkan berjalan secara efektif dan dapat mengangkat SDM. Selain itu, ini menjadi peluang yang sangat bagus untuk mereka yang baru lulus sekolah menengah, yang di-PHK, dan pelaku usaha UMKM yang terancam gulung tikar sebab pandemi Covid-19.
Dana Rp20 triliun yang dikucurkan pemerintah diharapkan tidak sia-sia dan terrealisasikan dengan sempurna. Tidak hanya pemerintah, tetapi seluruh pihak mulai dari para penggerak program ini hingga penerima program Kartu Prakerja perlu bekerja sama dengan baik untuk kesuksesan program ini.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
