Gaya bicara Muslim Muin dan Gubernur Anies Baswedan ini mempunyai kesamaan yaitu menangkap air hujan dan memasukkan air ke bumi. Jadi klop. Botol ketemu tutup.
Mengapa Gubernur DKI Jakarta,Anies Baswedan tetap kukuh pada pendiriannya yaitu ide atau gagasan bahwa solusi penanganan banjir di Jakarta dengan "naturalisasi" bukan dengan "normalisasi?
Apakah ide atau gagasan "naturalisasi" murni dari Gubernur Anies Baswedan?
Terjawab sudah. Ternyata ide atau gagasan "naturalisasi" terkait penanganan atau pengendalian banjir berasal dari Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yaitu Prof Muslim Muin dari ITB yang merupakan Pakar Hidrodinamika. Makanya mengapa Anies ngotot bahwa naturalisasi adalah yang benar, bukan normalisasi.
Jadi video yang sempat viral dari Anies Baswedan secara sunatulloh air hujan dari langit harus dimasukkan ke dalam tanah, bukan dialirkan ke laut. Di seluruh dunia begitu. Bukan sedang mengigau, tetapi ada rujukanya yang berasal dari Muslim Muin yang merupakan tim ahlinya.
Akan tetapi ketika bajir melanda Jakarta, Gubernur Anies Baswedan menunggu air laut surut supaya air yang menggenangi Jakarta bisa mengalir ke laut.
Inilah ambigunya atau esok tahu-sore tempe ucapan sang gubernur. Di satu sisi air hujan harus dimasukkan ke bumi, bukan dialirkan ke laut. Tapi ketika banjir, meminta bantuan laut supaya air laut surut dan bisa mengalirkan air ke laut.
Bahkan, Muslim Muin menimpakan tanggung jawab banjir ke menteri PUPR dan Pemerintah Pusat dengan cara membenahi hulunya dengan cara "menangkap" air hujan di Puncak. Karena banjir di Jakarta adalah karena banjir kiriman dari Puncak,Bogor.
Gaya bicara Muslim Muin dan Gubernur Anies Baswedan ini mempunyai kesamaan yaitu menangkap air hujan dan memasukkan air ke bumi. Jadi klop. Botol ketemu tutup.
Muslim Muin juga mengaku ia yang melarang gubernur Anies Baswedan melakukan "normaslisasi" karena dianggap tidak tepat. Dan Muslim Muin juga yang meminta pembangunan Tanggul Raksasa atau Giant Sea Wall dibatalkan.
Apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan terkait penanganan banjir dengan konsep naturalisasi selama dua ahun menjabat? Tidak ada. Konsep normalisasi atau naturalisasi sama-sama butuh lahan yang luas dan harus membebaskan tanah di sekitar sungai. Tanpa itu omong kosong.
Konsep naturalisasi gubernur hanya membiarkan aliran sungai itu apa adanya tanpa dilebarkan atau dikeruk sungai yang sudah dangkal itu.
Intinya gubernur DKI tidak bertanggung jawab terkait banjir yang melanda ibu kota Jakarta, karena itu tanggung jawab pemerintah pusat dan menteri PUPR. Makanya yang bersangkutan menantang untuk debat.
Faktanya, terkait banjir di Jakarta, tanpa banjir kiriman dari Puncak dan hanya karena hujan lokal yang ada di Jakarta bisa menyebabkan banjir. Solusinya hanya dengan normalisasi supaya air bisa mengalir ke sungai dengan lancar.
Terkesan gubernur DKI Jakarta ingin menyalahkan banjir kiriman yang berasal dari Puncak. Seolah tanpa banjir kiriman Jakarta tidak akan banjir.Bagiamana kalau misalnya Bogor itu negara lain dan Jakarta juga negara lain-artinya mau menyalahkan negara lain tanpa melakukan rekayasa dalam penanggulangan atau pengendalian banjir.
Pengendalian banjir di Jakarta perlu aksi nyata, bukan dengan kata-kata manis. Apalagi debat kusir.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews