Layanan Kesehatan di Papua

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Papua. Salah satu cara tersebut antara lain dengan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan daerah dan meningkatkan kapasitas rumah sakit.

Kirana selaku Staf Ahli Desentralisasi Kesehatan mengatakan pemerintah ingin semua warga Papua memiliki akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pihaknya mendukung terwujudnya Papua yang sehat, tidak hanya untuk bayi dan anak-anak tetapi juga untuk orang dewasa dalam upaya meningkatkan produktivitas untuk mendukung pilar pembangunan lainnya.

Kirana juga merasa terpanggil untuk mempercepat pembangunan di sektor kesehatan di Papua agar setara dengan provinsi lain yang ada di Indonesia.

Dirinya juga menyoroti pentingnya penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Papua untuk periode 2022-2041 yang mencakup pembangunan di bidang kesehatan.

Terdapat dua indikator yang digunakan utnuk menentukan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia adalah indeks pembangunan manusia dan angka harapan hidup, yang merupakan bagian dari intervensi pembangunan di bidang kesehatan.

Saat ini Pemerintah sedang merumuskan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) tahun 2022-2041. Rencana percepatan pembangunan di Papua sedang dirumuskan dengan melibatkan instansi pemerintah pusat dan daerah serta tokoh masyarakat.
RIPP Papua Tahun 2022-2041 disusun dengan mengacu pada undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang penerimaan pengelolaan, pengawasan dan rencana Induk percepatan pembangunan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Sementara itu, Menurut Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua, disinyalir, Puskesmas di Papua masih kekurangan tenaga dokter sekitar 60%. Dari data terakhir terkuak, hanya sekitar 40% tenaga dokter yang aktif dari sebanyak 270 Puskesmas yang ada di Kabupaten/Kota se-Papua.
Itu artinya, pelayanan kesehatan di daerah perkampungan maupun pedesaan belum dilakukan secara optimal oleh Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Karena dari 270 Puskesmas yang ada di Papua, ada sekitar 100-an lebih Puskesmas yang belum ditangani langsung oleh dokter. Hal seperti ini tentu sunggu ironis dan memprihatinkan, pasalnya dalam beberapa pekan ke belakang, banyak timbul berbagai kasus penyakit, bahkan ada yang jiwanya tidak tertolong.

Pada kesempatan berbeda, Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan diharapkan mampu menjangkau seluruh masyarakat di Provinsi Papua.

Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Doren Wakerwa mengatakan apa yang menjadi keinginan Lukas Enembe. Lukas menginginkan jangkauan pelayanan kesehatan ini mencakup pendaftaran loket gratis, gratis pemeriksaan dokter, gratis pemeriksaan laboratorium dan pelayanan rujukan sesuai standar pelayanan kesehatan kepada semua masyarakat Papua.
Doren menjelaskan, yang harus menjadi perhatian adalah petugas kesehatan di Puskesmas, Dinkes, Rumah Sakit dan lembaga pendidikan kesehata untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan latar belakang pendidikan mulai dari dokter, apoteker, perawat, bidan dan lainnya.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan kesehatan di masa depan pada era globalisasi atau liberalisasi perdagangan dunia, pihaknya perlu mengubah paradigma pembangunan masyarakat adat sebagai sasaran utama pelayanan kesehatan di Papua.

Doren menuturkan, bagi dokter, perawat, farmasi, analis laboratorium, ahli gizi dan lainnya harus cerdas dan profesional dalam mengelola pusat-pusat pelayanan kesehatan dengan konsisten menggunakan kriteria standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Ditambahkan, dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Puskesmas RS serta jaringannya di Provinsi Papua disamping mengacu pada sistem kesehatan nasional, hendaknya diarahkan pada aspek keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat.

Sebelumnya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk orang asli Papua khususnya di Provinsi Papua Barat memerlukan peningkatan ketersediaan dan akses layanan dan sumber daya terampil serta pendidikan kesehatan bagi warga setempat. Apalagi kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu tolok ukur terciptanya generasi penerus yang berkualitas.

Layanan kesehatan di Papua merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus, apalagi jumlah tenaga kesehatan yang masih jauh dari kata cukup, sepertinya pemerintah perlu memberikan beasiswa otsus bagi anak-anak Papua yang ingin menjadi tenaga kesehatan di Bumi Cenderawasih.

Andrianus Lokbere, Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang