Pemerintah harus mampu mengelola dan mengatur ketahanan pangan nasional. Apalagi minyak goreng termasuk sembilan bahan pokok (sembako).
Harga minyak goreng melonjak naik. Ironisnya, Indonesia adalah penghasil minyak sawit.
Negeri ini sudah merdeka 76 tahun. Sudah ganti 7 presiden. Namun pemerintah belum mampu melindungi masyarakatnya dalam hal pangan.
Buktinya, minyak goreng naik tak terkendali sejak 6 bulan lalu. Padahal negara ini penghasil minyak sawit.
Tidak saja minyak goreng yang naik. Tepung terigu juga naik. Jika tepung terigu naik itu bisa dimaklumi dan dimaafkan. Karena gandum tidak cocok ditanam di Indonesia. Kita tidak mempunyai perkebunan gandum. Kita masih harus mengimpor gandum.
Sebelumnya kita pun diributkan kenaikan harga kedelai yang memberi dampak pada para pengusaha tempe. Membuat para pedagang kecil yang memproduksi dan berjualan tempe kewalahan.
Di Indonesia, banyak usaha-usaha cilik, warteg, UMKM yang bergerak di bidang makanan yang sangat membutuhkan minyak goreng.
Bisa dibayangkan betapa kesalahannya para pedagang cilik itu menghadapi melonjaknya harga minyak goreng.
Sementara itu, kita adalah negara penghasil minyak sawit. Kita memiliki jutaan hektar perkebunan sawit.
Bahkan kita bisa mengekspor minyak sawit. Tetapi, minyak sawit dalam negeri harganya melonjak.
Masyarakat Indonesia adalah pengkonsumsi minyak goreng.
Coba tengok ada belasan bahkan puluhan merek minyak goreng beredar di pasar. Minyak goreng di negeri tercinta ini dianggap penting sebagai bahan pangan karena minyak goreng sebagai sumber energi dan lemak.
Minyak goreng adalah salah satu dari sembilan bahan pokok (sembako). Sehingga, ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng harus terjamin dan menjadi tanggung jawab pemerintah selaku regulator yang mengatur dan mengelola ketahanan pangan nasional.
Ironis sekali, negeri tercinta ini memiliki jutaan hektar perkebunan sawit dan negeri ini adalah penghasil minyak sawit. Namun, pemerintah selaku regulator tidak mampu mengendalikan harga minyak goreng.
Pemerintah harus bisa menjamin agar harga minyak goreng di pasaran tidak jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pemerintah harus mampu mengelola dan mengatur ketahanan pangan nasional. Apalagi minyak goreng termasuk sembilan bahan pokok (sembako).
Jangan terkesan pemerintah hanya pinter memajaki rakyatnya dengan pajak ini pajak itu.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
