Lampung, Delegasi dosen Non- PNS dari berbagai perguruan tinggi di Lampung ikuti rapat kerja nasional di Jakarta dengan agenda berdelegasi menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
Rakernas Ikatan Dosen Tetap Non PNS (IDTNPNS) tersebut mengagendakan pertemuan dengan pemangku kepentingan di level nasional. Organisasi ini meminta diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa tes.
Ketua IDTNPNS Wilayah Lampung, Dr. Sunarto, M.Pd yang juga Dosen UIN Raden Intan Lampung, Ahad (21/8) mengatakan, ratusan massa tergabung dalam Ikatan Dosen Tetap Non-PNS RI dan Forum Dosen Tetap Bukan PNS PTKIN Kemenag RI akan menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada 21-24 Agustus.
"Kita akan menyampaikan surat terbuka berisi sejumlah tuntutan, salah satunya minta diangkat menjadi PPPK tanpa tes," ujar Sunarto.
Selama ini, menurut Dr. Abdul Mujib, M.Pd.I, selaku Sekertaris IDTNPNS Wilayah Lampung perguruan tinggi tempatnya bekerja dan mengabdi tidak pernah membeda-bedakan. Dosen non-PNS, juga mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri dan berkontribusi lebih tinggi.
"Tapi karena status kami yang honorer bukan dan PNS juga bukan, membuat beberapa hak tidak bisa terpenuhi. Padahal tugas dan tanggung jawab kami sama dengan dosen PNS," katanya.
Dosen tetap Non-PNS sampai saat ini belum memiliki kejelasan status kepegawaian karena tidak termasuk ASN PNS dan bukan pula sebagai ASN PPPK, tetapi diakui oleh Peraturan perundangan Undang-Undang guru dan dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dosen tetap Bukan PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Swasta.
Jika dilihat dari alokasi formasi ASN PPPK yang disediakan oleh pemerintah tahun 2022 yang berjumlah lebih dari satu juta, maka sangat kecil alokasi formasi yang disediakan untuk mengangkat dosen tetap bukan PNS baik di bawah Kementerian Agama maupun di bawah Kemendikbudristek.
Jumlah dosen tetap bukan PNS di bawah Kementerian Agama sekitar 3.500 sementara dosen tetap non PNS di bawah Kemendikbudristek sekitar 4.800.
"Kami berharap kepada pemerintah agar dapat memberikan keadilan kepada kami untuk bisa diangkat menjadi Dosen ASN PPPK tahun 2022 tanpa tes," katanya.
Sementara itu, Sekjend DPP IDTNPNS RI, Muhtarom, M.Pd.I, menjelaskan, para dosen tetap non PNS di bawah naungan Kemenag maupun di bawah Kemndikbudristek sudah berusaha memperjuangkan hak mereka sejak 2016 lalu. Namun hingga kini belum ada titik terang, sehingga status mereka makin tidak jelas.
"Pendekatan diplomatis sebagai akademisi sudah kami jalankan, tidak ada hasil. Sekarang kami akan menempuh langka terakhir dengan pendekatan 'parlemen jalanan'. Kami ingin para pejabat di istana tahu kondisi kami," kata Muhtarom.
Delegasi Lampung yang akan hadir dalam rakernas IDTNPNS antara lain, Ghulam Murtadlo, M.Pd.I dari IAIN Metro dan Dr. Eka Kurniawati, M.Pd.I dan Muhammad Zulfikar,S.H, MH orang dari Universitas Lampung []
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
