Ada Nganu Muak pada Umaro

Ada seorang yang oleh media dan banyak orang, disebut nganu. Istilah Arab itu, terjamahnya ke Idonesia; orang yang berilmu, para sarjana. Itu terjemahannya. Kalau faktanya, saya tidak tahu. Kebetulan orang yang kita maksud, ialah yang menjadi Wakil Ketua MUI. Entah apa kepanjangan MUI, mungkin ada hubungan nganu di Indonesia itu. Mungkin. Kalau nganu yang zuhud dan beneran, pasti ndak gitu.

Gitu gimana? Semua orang juga sudah tahu. Seperti FPI dulu dibentuk oleh kawanan Orbasoe, MUI sebenarnya juga bentukan Orbasoe, sebagai penyeimbang dalam konstelasi politik yang dikemudikan oleh Soeharto dekaka.

Tapi lantaran ngurusi agama nggak jelek-jelek amat, Pemerintah sering kerepotan menertibkannya. Jokowi yang janji tanpa kompromi pun, masih melakukan beberapa kompromi. Ormas yang pakai bau-bau agama (menurut UU-nya MUI adalah juga ormas, tak lebih tak kurang: organisasi masyarakat), jadi suka baperan dan ngamukan. Melakukan pressure ke Pemerintah bila-bila masa ada maunya. Dan Pemerintah, sejak jaman Soeharto, memakainya sebagai mainan yoyo, Tarik-ulur, dan take and give.

Problemnya, Jokowi memang ‘agak menjengkelkan bagi MUI, terutama wakil ketuanya. Lha wong wakil presidennya bekas ketua MUI, kok wakil ketua MUI ini tidak dijadikan apa-apa. Jadikan abal-abal kek.

Dalam kasus Waloni beberapa hari lalu, wakil ketua MUI ini nyablak ke mana-mana. Pernyataannya, agak nganu-nganu gimanah gitu. Bukan hanya intimidatif, tapi berbau kompor meleduk. Tak ada cerminan kesabaran dan kesadaran. Cenderung seperti tetangga jauh saya, yang suka ngomong; “Ini kalau Polisi tidak segera bertindak, jangan-jangan nanti rakyat marah, main hakim sendiri,…!” Sebenarnya, buntut kalimatnya itu yang ingin diamplifikasinya.

Padal, menurutnya, Waloni bukan atau belum level disebut ustadz. Lho, lha, jadi bijimana cara ngukur level, atau kepantasan seseorang pantas dan tak panas, kalau MUI sendiri menolak gagasan sertifikasi ustadz? Sementara MUI juga tak bisa menjelaskan, mengapa Waloni tak memenuhi syarat, tapi si itu-itu-itu, yang sebenarnya sama dan sebangun Waloni, disebutnya ustadz, atau bahkan ulama? Dulu bahkan di MUI ada yang bernama Tengkuzul.

Jangankan kriteria soal keustadzan, lha wong laporan pertanggungjawaban keuangan dari penggunaan duit pemerintah pun, ormas ini sering bermasalah. Berani dan maukah PPATK mengauditnya?

Kalau orang Kementrian Agama berani jujur ngomong, mungkin mereka bisa cerita banyak. Apakah kepanjangan MUI itu. Apakah huruf u di antara m dan I itu, mangsudnya ulama atau u apa? Itu yang harus diperjelas. Itu yang harus diaudit, kenapa mereka nolak audit mulu! Itu duit dari keringat dan darah rakyat, Mbah!

Pada akhirnya, saya sih ngarep KPK berani jujur itu hebat, kalau mau mengarahkan ‘bentar aja’ teropongnya ke ormas ini. Agama adalah suci. Orang beragama, hanya allah subhanahu’ wa ta’alla yang punya otoritas menilai. Dan di Indonesia, hanya Gus Dur waktu itu yang berani ngomong, bubarkan MUI! Karena kalau ulama bilang muak dengan umaro, level politiknya tentu high-cholesterol.

Jadi kalau engkau tahu rakyat sudah muak pada pemerintah, atau muak pada Presiden, atau lebih jelasnya muak pada Jokowi, terus bagaimana? Jihad fisabilillah? Mau menolak anggaran bansos dari Pemerintah? Yang jelas aja. Karena nanti, jangan-jangan para malaikat harus bawa-bawa rekam-jejak digital, untuk persidangan terakhir di akhirat?

Kayak jaman dulu kala, ketika para petinggi agama kecewa pada Raja Kertajaya, kemudian curcol pada SJW bernama Ken Arok, meski beda aliran. Karena musuh yang juga memusuhi musuh kita, adalah temen tentative kita. So?

Padal, Jokowi pantas lho jadi presiden 3 (tiga) periode, sekiranya UU membolehkan. Sekiranya! Gitu aja dianggep serius. Terus baper. Terus sewot. Terus imunitasnya turun. Terus ketempelan corona di paru-paru! Terus koit, eh, kopit dulu ding!

@sunardianwirono

***