Migrasi analog ke digital yang selalu dihambat kelompok modal kuat. Penyingkiran Helmi Yahya tak lepas dari operasi politik jelang 2024.
Sejarah pelemahan TVRI sudah ada sejak 1997 dilakukan oleh mafia kartel informatika namun saat itu Pak Harto masih menganggap kekuatan TVRI diperlukan. Di tahun 1997 pemain pemain industri pertelevisian semuanya masih dikendalikan cabang cabang bisnis Cendana.
Ketika 1998 kekuatan politik Cendana melemah, para pemain cabang ini menggunakan beberapa cara menguasai industri informatika dengan main sendiri. Di tahun 2002 mereka punya kekuatan politik dengan menggantung pada kekuatan kekuatan politik baru non Cendana yang bersemi di masa reformasi.
Tahun 2003-2005 bisa dikatakan TVRI dihabisi. Di masa pemerintahan Jokowi ada keinginan membangkitkan kembali TVRI sebagai pusat kekuatan informasi karena informasi adalah salah satu aset penting kekayaan bangsa. Namun hal ini dilemahkan oleh para pemain politik di luar Jokowi.
Satu satunya partai besar yang tak punya TV adalah PDIP yang masih percaya pada permainan politik darat. Bukan permainan politik udara yang sampai saat ini dikuasai partai partai di luar PDIP.
Berdirinya TVRI tak lepas dari program revolusi Bung Karno yang saat itu menjadikan Indonesia sebagai kekuatan mercusuar peradaban dunia juga alat propaganda politik di masa masa Takem 1963 (Takem = Tahun Tahun Kemenangan) yang dilanjutkan membereskan sisa imperialisme Inggris di Asia Tenggara.
Namun oleh Suharto TVRI dan RRI jadi alat Goebbels Informatika dan ini menjadikan TVRI sebagai sumber kekuatan politik dan itu menjadi sempurna di era Subrata tidak ada lagi strategi geopolitik tapi lebih menitikberatkan strategi kamtibmas.
Jelang akhir kekuasaannya kekayaan informatika dikuasai Cendana, itu merupakan strategi geopolitik Pak Harto agar dunia informasi kita tidak dikuasai agen agen berita Amerika yang sudah bermunculan di Malaysia dan Singapura.
Dari Analog ke Digital
Pelemahan TVRI dengan disingkirkannya Helmi Yahya sama kayak kasus analog ke digital.
Migrasi analog ke digital yang selalu dihambat kelompok modal kuat.
Pemodal kuat yang sudah ada di zona nyaman tidak rela berbagai kue iklan karena dengan siaran digital memungkinkan makin banyak channel siaran baru. Sampai persoalannya terkatung katung dah muncul youtube, para pemodal ini juga mulai sempoyongan dihajar youtube. Satu satunya peluang mereka ya maen politik, sayangnya Jokowi lebih percaya orang orang TV ketimbang orang media sosial akhirnya ring satu Istana termasuk BUMN dikuasai orang TV.
Kebangkitan TVRI sebagai nantinya pusat informatika dikuatirkan secara politik para mafia ini hajarlah TVRI dengan massif, kasar dan cenderung memalukan.
Tapi ya itulah politik dan helmi yahya terlalu lugu di soal ini tidak sesederhana bikin acara bola basket...
Media informasi publik itu harusnya bukan center profit tapi memang liabilitas, acara liga Inggris itu adalah Killer Content yang jadi katalisator acara acara baru TVRI. Dan agenda populis TVRI.
Sebenarnya angka liga Inggris bisa ditutupi bila ada political will juga dari Presiden Jokowi serta Erick Tohir bantu TVRI bikin aja CSR untuk bantu TVRI melakukan agenda agenda penyiarannya.
Dan lagi angka untuk liga inggris bisa dimasukkan sebagai investasi jangka panjang TVRI, karena kelak ke depan TVRI bukan sebagai siaran frekuensi saja tapi juga agenda penetrasi ke internet yang lumayan hegemonik karena cabang cabang TVRI banyak di daerah daerah.
Penyingkiran Helmi Yahya tak lepas dari operasi politik jelang 2024.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews