Seharusnya kebencian semacam ini diberantas dan bukan malah dipindahkan dari satu kelompok ke kelompok lainnya.
Ketika SMP dulu, salah satu teman sebangku saya sering memaki saya sebagai PKI, hanya karena saya keturunan China. Padahal bisa dibilang saya anti komunis sejak balita.
Apa yang saya alami ini, selalu saya ingat hingga sekarang. Karena hal tersebut adalah tuduhan dan pelabelan pada seluruh komunitas secara tidak adil.
Akhir–akhir ini, saya melihat fenomena serupa. Hanya saja korbannya berganti. Sekarang yang diberi label adalah keturunan Arab di Indonesia. Mereka dikadrun–kadrunkan, disebut sebagai bibit teroris, ketika ada anggota komunitasnya yang dianggap tidak lagi mendukung pemerintah yang sekarang.
Suatu tuduhan yang kadang-kadang hanya disimpulkan dari sebuah foto. Fenomena ini terjadi sejak kasus Ahok.
Lucunya, yang kadang memberi label pada keturunan Arab ini adalah orang–orang yang memprotes tindakan Orba pada keturunan China di Indonesia. Atau orang–orang yang lantang berteriak sebagai kelompok orang yang paling toleran.
Apa yang dialami oleh Tsamara ini bukan kasus pertama. Korban sebelumnya adalah Najwa Shihab. Apakah orang-orang yang menstigma keturunan Arab ini tidak sadar kalau kelakuannya persis antek-antek Orba, yang menstigma keturunan China?
Entah apa yang salah dengan masyarakat. Begitu mudahnya pikirannya diarahkan oleh narasi–narasi tidak bertanggung jawab dengan tujuan politik. Mereka begitu mudah diarahkan untuk membully orang atau bahkan suatu komunitas yang dianggap tidak mendukung pemerintahan yang ada.
Dalam hal ini, kelompok minoritas keturunan asing berada di posisi yang rentan. Kelompok ini akan mudah diposisikan sebagai musuh bangsa… karena unsur “asing” dari dirinya.
Seharusnya kebencian semacam ini diberantas dan bukan malah dipindahkan dari satu kelompok ke kelompok lainnya.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
