Kualitas skrining di bidang kesehatan memang terus digenjot, agar aplikasinya makin sempurna. Tim IT dari Kemen Kominfo bekerja keras agar aplikasi ini makin sempurna dan terproteksi.
Pemerintah terus memperbaiki kualitas skrining digital di bidang kesehatan. Dengan memanfaatkan teknologi maka diharapkan dapat meningkatkan pelayanan negara kepada masyarakat dan mempercepat penanganan pandemi Covid-19.
Salah satu sisi positif saat pandemi Covid-19 adalah kita makin waspada terhadap kesehatan, imunitas, dan higienitas. Selain rutin memeriksakan diri ke dokter pribadi dan tes rapid sebagai antisipasi, kita juga wajib mendapatkan vaksinasi. Pasca injeksi maka juga diharuskan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi dan mendapatkan sertifikat vaksin di sana.
Sertifikat vaksin amat penting karena menunjukkan bahwa seseorang sudah diinjeksi, sehingga ia diperbolehkan untuk masuk Mall dan melakukan perjalanan dengan pesawat terbang. Bahkan untuk mengikuti tes CPNS pun harus menunjukkan sertifikat vaksin. Sehingga diprediksi di masa depan, makin banyak yang mensyaratkan sertifikat ini, untuk mendapatkan pelayanan publik.
Mengapa sertifikat vaksin dimasukkan ke dalam aplikasi Peduli Lindungi, alias dalam bentuk digital? Penyebabnya karena lebih praktis daripada dicetak dalam bentuk kartu, dan jika sertifikat hanya berbentuk kertas lebih mudah sobek atau hilang. Jika sertifikat vaksin ada di aplikasi maka praktis dan lebih mudah dibawa ke mana-mana, tinggal menunjukkan aplikasi di dalam gawai.
Juru bicara Tim Satgas Covid dokter Wiku Adisasmito menyatakan bahwa pemerintah berusaha keras memperbaiki sistem operasi skrining kesehatan digital, melalui kolaborasi antar kementrian dan lembaga. Tujuannya agar ada upaya perlindungan kesehatan sekaligus tercapainya ketepatan dan keamanan data.
Skrining kesehatan digital melalui aplikasi Peduli Lindungi memang amat baik, karena terdapat data seseorang dinyatakan sehat karena sudah mendapatkan 2 kali suntikan vaksin. Ini adalah layanan yang bagus karena pemerintah menyadari pentingnya pencatatan data secara digital. Tujuannya agar lebih rapi dan cepat untuk diperiksa kembali.
Namun karena aplikasi skrining digital masih relatif baru (belum 2 tahun) tentu saja ada kelemahannya. Walau kelemahannya termasuk minoritas tetapi juga patut diwaspadai, dan pemerintah menggandeng Kominfo untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Misalnya ada yang kesulitan untuk vaksin karena NIK-nya sudah terpakai oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab. Sehingga ia bisa ditolong dan mendapatkan haknya untuk divaksin.
Contoh lain adalah ketika seseorang sudah divaksin tetapi tidak keluar sertifikatnya di aplikasi Peduli Lindungi, bisa jadi karena ada bug atau sistem sedang error. Sehingga akan diperbaiki sesempurna mungkin, sampai ia mendapatkan sertifikat yang berhak diperoleh pasca vaksinasi. Jika ada kesalahan maka hrap dimaklumi dan akan disempurnakan lagi sehingga tidak ada error di kemudian hari.
Jika ada data di dalam aplikasi skrining digital bidang kesehatan maka juga bisa terancam peretasan atau hal buruk lain dll. Untuk mengantisipasi maka pemerintah meminta Kominfo untuk membantu dan menyempurnakan aplikasi. Tujuannya agar bisa dipakai oleh masyarakat, lebih user friendly, dan tidak ada kesalahan yang membuat pusing 7 keliling.
Di dunia digital memang sudah dimanfaatkan aplikasi untuk skrining kesehatan, karena terbukti praktis, lebih efisien dan tertata rapi. Kita tidak perlu lagi mencetak kartu vaksin saat akan bepergian dan mencatat data-data secara manual. Namun tinggal mengisi data di aplikasi dan juga sertifikat, ketika sudah selesai diinjeksi vaksin.
Kualitas skrining di bidang kesehatan memang terus digenjot, agar aplikasinya makin sempurna. Tim IT dari Kemen Kominfo bekerja keras agar aplikasi ini makin sempurna dan terproteksi. Sehingga tidak akan diretas oleh hacker nakal yang tega mencuri data lalu menjualnya di media sosial. (Tania Ayu)
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews