Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) bakal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Jumat-Sabtu (16-18/06/2023). Agenda ini akan dipusatkan di Pondok Pesantren Amanatul Ummah 2 Majalengka, Jawa Barat.
Sekretaris Umum PP Pergunu, Aris Adi Leksono menjelaskan, Rakernas kelima Pergunu ini akan membahas tiga agenda utama yaitu, kesejahteraan guru, peningkatan kompetensi guru melalui transformasi digital, dan kaderisasi guru NU.
"Tiga isu ini yang akan kita angkat dalam Rakernas V PP Pergunu periode 2022-2027," kata Aris dilansir dari NU Online, Jumat (16/06/2023).
Aris menjabarkan terkait isu yang akan dibahas itu. Pertama, terkait kesejahteraan guru, Pergunu berupaya mencari alternatif bagaimana aspek jaminan kesejahteraan sosial para guru terjamin. "Selama ini tuntutan guru swasta bagaimana diangkat menjadi PNS atau PPPK. Sementara PPPK belum jadi solusi. Beberapa guru masih belum bisa terangkat melalui jalur ini," ujarnya.
Dikatakan, kurun waktu lima tahun Pergunu telah mengusung gerakan guru mandiri melalui Teacherpreneur. Program ini akan ditingkatkan lagi dengan skema menyejahterakan guru dari aspek kesejahteraan sosialnya.
Misalnya, skema bersama terkait BPJS Ketenagakerjaan guru tanpa membayar iuran. "Iuran ini apakah ditanggung oleh negara atau ditanggung pemerintah daerah atau yayasan itu masuk dalam skema peraturan," ungkapnya. Kedua, pembahasan terkait kaderisasi guru NU sebagai tindak lanjut kebijakan Ketua Umum PBNU Gus Yahya Cholil Staquf bahwa setiap lembaga wajib memiliki sistem kaderisasi dasar untuk seluruh anggotanya.
"Harapannya kaderisasi dasar di Pergunu bisa menjadi bagian dari sistem yang ada di PBNU. Kaderisasi dasarnya digarap kita, nanti kaderisasi tengah mengikuti keputusan PBNU," jelas Aris.
Ketiga, pembahasan soal peningkatan kompetensi guru terutama dalam merespons transformasi digital. "Alhamdulillah, Pergunu sudah punya aplikasi 'Guru Mardeka', tinggal kita masifkan melalui keputusan Rakernas," tuturnya.
Dalam hal ini, pihaknya akan mengundang narasumber terkait agar bisa bersinergi dengan arah kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Di samping itu, dalam kegiatan yang mengusung tema Guru Mulia Pemersatu Bangsa, Membangun Peradaban Dunia itu, ada pula agenda halaqah alim ulama, bedah buku dan seminar pendidikan nasional serta pengusulan gelar Pahlawan Nasional untuk pendiri NU KH Abdul Chalim.
"Ada tim TP2GD (Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah) dari Kementerian Sosial yang akan mengkaji usulan gelar pahlawan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mendukung ini," tandasnya.
Kegiatan ini rencananya akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan sejumlah menteri dan pengurus NU Se-Jawa Barat, serta diikuti oleh Pimpinan Wilayah (PW) dan Pimpinan Cabang (PC) Pergunu sebanyak 622 orang. "Kita mengundang seluruh ketua dan sekretaris PC dan PW Pergunu se Indonesia," pungkasnya.
Adapun Utusan dari PW Prgunu Lampung ada 13 yaitu : Dr.Imam syafe'i, Dr.Ihsan Mustofa, Dr.Amirudin, Dr.Sunarto, Dr.Erjati, Dr.Nur Wahidin, Dr.Idris, Dr.Rita Linda, Dr.Umi Kulsum, Desi Nurhabibah, Dwi Rohmadi, Dr.Abdul Mujib,M.Pd.I Muhammad Mustofa dan diikuti oleh 15 Pengurus Cabang Pergunu Lampung yaitu:
Sedangkan dari Pengurus Cabang Pergunu yang berangkat yaitu:
Lampung Timur
1. Gunardi
2. Ali Muslim
Lampung Selatan
1. M. Syaiful Anwar
2. Suwarno
3. Danang Suprayogi
Bandar Lampung
1.Luqi Syafiani
2. Fahmi Siti Fatimah
Pesawaran
1. Heri Suyanto
2. Anjar Wiranto
Pringsewu
1. Arif Lukman
2. Suwarno
Tanggamus
1. Masudin
2. Setyo Riadi
Waykanan
1. Ali Tahan Uji
2.Wakil ketua
Lampung Utara
1. Agus Toni
2. Dan Wakil Ketua
Tulang Bawang
1. Zaenul Mustofa
Lampung Tengah
1. Darmaji
2. Fuad
Kota Metro
1. A. Muslimin
2. Adi Wijaya
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
