Menteri Basuki Tinjau Progres Bendungan Sukamahi dan Ciawi

Kedua bendungan didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa.

Selasa, 13 Agustus 2019 | 11:42 WIB
0
301
Menteri Basuki Tinjau Progres Bendungan Sukamahi dan Ciawi
Menteri basuki (Foto: Dok.pribadi)

Sebagai upaya Pemerintah dalam mengurangi kerentanan kawasan metropolitan Jakarta dari bencana banjir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane tengah menyelesaikan pembangunan dua bendungan kering (dry dam) yakni Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor.

Pembangunan kedua bendungan merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir (flood control) Jakarta yang sesuai kontak akan rampung tahun 2021, namun ditargetkan dapat selesai lebih cepat pada akhir tahun 2020.

“Saya minta pekerjaan dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena kontur tanah yang terjal. Pohon-pohon yang ada seperlunya saja ditebang, karena bisa menjadi bagian dari lansekap area bendungan. Sebagai dry dam, maka baru akan digenangi air jika intensitas hujan tinggi. Sementara saat musim kemarau bendungan ini kering," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai meninjau pembangunan Bendungan Ciawi di Bogor, Selasa (7/8/2019).

Menurut Menteri Basuki perkembangan pembangunan kedua bendungan tersebut sudah menunjukkan perkembangan yang baik seiring dengan pembebasan lahan Bendungan Sukamahi yang sudah 82,81% dan Bendungan Ciawi sebesar 78%.

Dikatakan Menteri Basuki, tahapan penting yang harus diselesaikan pada awal pembangunan bendungan yaitu pengelakan sungai sehingga pekerjaan utama dapat dilaksanakan. Ditargetkan pengelakan sungai Bendungan Sukamahi dapat dilaksanakan pada akhir September 2019 dan untuk bendungan Ciawi pada pertengahan Oktober 2019.

Untuk menjaga ritme pekerjaan, Menteri Basuki meminta agar dilakukan pembagian jadwal tiga shift kerja dengan tetap memperhatikan kualitas dan keselamatan pekerja.

Kedua bendungan tersebut didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung. Selain itu bendungan juga bermanfaat untuk konservasi air dan pengembangan potensi pariwisata di kawasan Puncak, Jawa Barat.

Menteri Basuki mengatakan pengendalian banjir di Jakarta tidak bisa dilakukan melalui upaya struktural atau pembangunan fisik saja seperti kegiatan normalisasi sungai dan membangun bendungan, melainkan juga dengan kegiatan non struktural seperti kampanye penyadaran masyarakat, tata ruang, dan pembuatan berbagai sumur resapan di lingkungan rumah masing-masing.

Pembangunan dua bendungan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Pusat untuk mengendalikan banjir mulai dari hulu hingga di hilir. Di hilir Jakarta dilakukan normalisasi Kali Ciliwung yang berlokasi di Jakarta Outer Ring Road (JORR) sampai Manggarai.

BBWS Ciliwung Cisadane Ditjen SDA juga telah menyelesaikan penambahan pintu air Manggarai dan Karet, serta tengah menyelesaikan Sudetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur.

Kontrak Pembangunan Bendungan Ciawi ditandatangani pada 23 November 2016 dengan kontraktor PT Brantas Abipraya dan PT. Sacna dengan nilai pekerjaan konstruksi Rp 798,7 miliar melalui kontrak tahun jamak. Kapasitas tampung Bendungan Ciawi sebesar 6,45 juta m3 dan luas area genangan 31,96 hektar. Saat ini progres konstruksinya sebesar 24,43%.

Sementara kontrak pembangunan Bendungan Sukamahi ditandatangani pada 20 Desember 2016 dengan kontraktor PTWijaya Karya-Basuki KSO senilai Rp 436,97 miliar. Volume tampungnya sebesar 1,68 juta m3 dan luas area genangan 5,23 ha. Saat ini progres konstruksi Bendungan Sukamahi sebesar 21,13%.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Basuki didampingi oleh Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumiarsih, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Muhammad Zainal Fatah, Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

***