Selain memproses permohonan dispensasi muadalah, tim delegasi juga bertemu dengan pengurus Perhimpunan Pelajar Muslim Indonesia (PPMI) di Mesir.
Universitas Al-Azhar menyetujui permohonan Indonesia terkait dispensasi perpanjangan mu’adalah (penyetaraan) ijazah Madrasah Aliyah (MA) bagi para siswa yang akan kuliah di sana. Kepastian disetujuinya permohonan ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Menteri Agama bagian Hubungan Antar Lembaga Hasan Basri Sagala usai bertemu dengan Grand Syeikh Al-Azhar di Kairo, Mesir, Jumat (17/9/2021).
Hasan Basri menjadi bagian dari Delegasi Indonesia yang mendapat mandat dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk memproses permohonan dispensasi perpanjangan muadalah ijazah MA. Tiga orang lainnya adalah Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama M. Adib Abdushomad, Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia TGB Zainul Majdi, dan Sekjen OIAA Mukhlis M Hanafi.
“Alhamdulillah, dispensasi perpanjangan muadalah ijazah Madrasah Aliyah di Indonesia sudah disetujui Grand Syeikh Al-Azhar. Proses penyiapan keberangkatan calon mahasiswa ke Kairo bisa segera dilanjutkan,” terang Hasan Basri.
Universitas Al-Azhar Kairo menjadi primadona siswa lulusan Madrasah Aliyah dan pesantren di Indonesia untuk memperdalam Ilmu-Ilmu KeIslaman (Islamic Studies). Tahun ini, setelah melalui serangkaian seleksi, baik tertulis maupun wawancara, ada 1.500 calon mahasiswa yang dinyatakan lulus.
Namun, proses pemberkasan untuk keberangkatan sebagian besar dari mereka terkendala oleh persoalan muadalah (penyetaraan Ijazah) yang dipersyaratkan untuk studi lanjut ke Mesir belum kunjung selesai.
“Karena waktu perkuliahan semakin mepet, Menag mengirimkan delegasi bersama OIAA untuk melakukan permintaan dispensasi muaddalah bagi calon mahasiswa tahun 2021. Sebelumnya, permohonan dispensasi juga sudah disampaikan melalui surat. Alhamdulilah misi delegasi ini telah membuahkan hasil,” terang Hasan.
“Delegasi bahkan mendapat kehormatan dapat bertemu langsung dengan Grand Syaikh Al-Azhar Prof. Ahmad Muhammad Ath-Thayyeb, Rektor Al Azhar Muhammad Husein Al-Mahroshowi, Penasehat Grand Syaikh Al Azhar dalam bidang pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Abdel Dayem Nossair, serta Ketua OIAA Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Ambassador Abdurrahman Musa,” lanjutnya.
Disetujuinya dispensasi muadalah ini disambut baik Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Menurutnya, persoalan keberangkatan calon mahasiswa baru Al Azhar sudah ada titik terang. “Proses muaddalah sekolah/madrasah pondok pesantren oleh Kementerian Agama yang sedang berjalan harus terus dikawal hingga selesai. Sehingga, proses seleksi calon mahasiswa Mesir yang akan datang tidak terkendala lagi,” pesan Menag.
Selain memproses permohonan dispensasi muadalah, tim delegasi juga bertemu dengan pengurus Perhimpunan Pelajar Muslim Indonesia (PPMI) di Mesir. Juga bertemu dengan Wakil Ketua OIAA yang juga pensiunan Jenderal Polisi di Mesir, Osama Yassin.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews