Memperingati 20 Mei, Hari Kemunafikan Nasional

PULUHAN tahun sejak Mochtar Lubis, wartawan kawakan Indonesia, naik mimbar di Taman Ismail Marzuki pada 6 April 1977 dan menyampaikan pidatonya yang mengguncang publik, "Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban", relevansinya tetap terasa tajam dan bernas apabila diparalelkan dengan konteks mutakhir. 

Meski analisis Mochtar bertolak dari keadaan Indonesia empat puluh tahun lalu, nilai-nilainya kini, setiap saya membacanya, terasa evergreen, selalu hijau, dan selalu menemukan keselarasan. Apakah penilaian itu yang tajam ataukah manusia Indonesia yang tidak berubah dalam 40 tahun ke belakang? 

Sifat-sifat manusia Indonesia menurut Mochtar antara lain berpembawaan feodal; bersifat artistik; percaya takhayul; memiliki watak yang lemah; enggan bertanggung jawab; dan yang tidak pernah ketinggalan adalah memiliki sifat munafik atau hipokrit. Sifat-sifat tersebut mungkin ada yang mulai tergerus, tetapi tiga sifat terakhir agaknya semakin menguat hari-hari ke belakang, khususnya di kancah perpolitikan kita.

Lebih-lebih kemunafikan, di mana politisi dituntut mutlak memiliki syarat tidak hanya bermuka dua. Paling sedikit bermuka seribu. Tambah seribu muka lagi kalau perlu. Sebaliknya, integritas, kegigihan, dan kesetiaan pada komitmen ditempatkan di nomor buncit, kalau tidak dirongsokkan atau dilempar ke keranjang sampah. Kemarau integritas ini semakin memperparah keadaan ketika publik dihadapkan pada kasus-kasus korupsi yang kembali mencuat dengan nilai yang tidak lagi miliar, tetapi triliun. 

Salah sebuah ungkapan yang berhasil menggambarkan keadaan kemarau integritas ini adalah sindiran terhadap parlemen Inggris tahun 1950-an, "Kita berhasil memproduksi seribu politisi sehari, namun gagal melahirkan satu negarawan dalam setengah abad". Bukti nyata sindiran ini agaknya tidak perlu diperkenalkan lagi. Kita kenal salah sebuah partai yang dulu mengaku membela wong cilik, tetapi hari-hari ke belakang semakin kelihatan sebagai tempat bernaung wong licik. 

Tetapi kemunafikan pada akhirnya bukan menjadi hak milik politisi belaka. Dua peristiwa besar yang terjadi dalam dua pertiga bulan Mei 2021 ini sama-sama menuntut keberpihakan dan konsekuensi kita dalam menaruh keberpihakan pada apa yang sesuai nurani.

Pertama, dan yang harus terus kita awasi, adalah pemangkasan terhadap 75 penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi yang disertai pembunuhan karakter keji lewat tudingan terhadap 75 penyidik senior itu—termasuk penyidik yang berhasil menjewer Juliari Batubara ke muka sidang atas penggarongan bantuan sosial yang ia lakukan—sebagai orang-orang terafiliasi kelompok teroris. Praktik pemangkasan vulgar dan tendensius ini berakhir dengan jalan tengah yang ditawarkan Presiden Joko Widodo, yaitu agar ke-75 penyidik itu disekolahkan lebih dulu, agar "wawasan kebangsaan" mereka bisa bertambah.  

Peristiwa kedua yang menyentak kita adalah palagan yang kembali digelar antara Israel dan Palestina, di mana Israel kini menjalankan taktik psywar yang efektif dengan membangun depiksi bahwa dirinya dizalimi oleh Hamas dan Palestina. Pandangan orang terbelah. Sebagian tetap berkukuh pada nasib Palestina atas dasar perjuangan yang panjang, selain persaudaraan agama; sebagian lagi memandang miring dan berusaha merumit-rumitkan keadaan yang sederhana: penjajahan Israel selama 73 tahun atas tanah Palestina.

Terhadap kedua peristiwa besar ini, secara ironis Indonesia melewati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Ironis, karena di tengah dua peristiwa yang menuntut keberpihakan jelas antara hitam dan putih, kita masih bergeming dan termangu, kalau bukan bermain di dua kaki. 

Terhadap peristiwa pertama, publik ternyata mau saja dijebak narasi patriotisme omong kosong dan terus-menerus melanjutkan blunder ihwal 75 penyidik senior yang dipukul rata sebagai "radikalis". Keberpihakan akan penegakan korupsi, secara taktis dikaburkan oleh isu ideologi penyidik-penyidik tersebut. Dalam tulisan sebelumnya, saya membidas habis pandangan sektarian ini dengan meminjam perkataan Deng Xiaoping yang terkemuka mengenai kucing hitam dan kucing putih.

Terhadap peristiwa kedua, yaitu penindasan yang terjadi di depan mata, kita masih komat-kamit mengutuk dan menyarankan penghentian agresi dan menjadi penonton, bukan aktor aktif yang berusaha memajukan resolusi diplomatik agar veto Amerika Serikat atas resolusi PBB tidak terus-menerus menjadi benteng bagi Israel untuk terus menjajah tanah orang.

Melewati 20 Mei, alih-alih merayakan hari kebangkitan, dengan bersikap kompromi terhadap komitmen pemberantasan korupsi atas nama ideologi dan memilih netral terhadap praktik penjajahan dan penindasan di depan mata, kita justru merayakan hari kemunafikan nasional. Soalnya bukan siapa mereka yang harus kita dukung, tetapi siapa kita yang dulu mendukung, kini semakin bersikap ambivalen dan memilih jalan abu-abu ketimbang menegaskan hitam atau putih? 

Perlindungan Para Bajingan

Tulisan saya sebelum ini menyoroti secara tajam bagaimana amburadul Tes Wawasan Kebangsaan yang memutus vonis PHK terhadap 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Barisan pemberhala kekuasaan, dalam argumentasi yang buruk dan memaksakan, mendengungkan kerangka tes tersebut adalah membersihkan KPK dari unsur-unsur Islamis radikal—alasan irasional yang anehnya dipercaya banyak orang.

Beberapa saat sesudah tayang dan dibagikan, saya mendapati banyak orang balik mencerca tulisan itu dengan macam-macam asumsi, termasuk mempertanyakan ideologi pribadi yang saya anut. Cercaan terakhir tentu yang paling lucu, karena membuktikan hipotesis saya bahwa orang Indonesia sama sejak dulu hingga kini: masih menilai siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. 

Tetapi sejak menayangkan tulisan itu, saya semakin tertarik mengikuti hiruk-pikuk yang berpuncak pada pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pegawai KPK harus dididik kedinasan agar wawasan kebangsaannya membaik. Indikasi paling kuat dari pernyataan ini bukan mengurai masalah, tetapi semakin membuktikan adanya campur tangan penguasa teramat besar untuk mengutili jeroan lembaga independen, anak kebanggaan Reformasi yang tugasnya memerangi garong-garong berdasi. Goal tersukses dari pengutilan ini tiada lain dari menumpulkan sama sekali kerja-kerja KPK yang pada suatu masa pernah bertabur kagum dan takzim. 

Hiruk-pikuk itu semakin diramaikan dengan omong-kosong mengenai patriotisme dan cinta tanah air. Peluru terakhir yang disuarakan para pemberhala kekuasaan adalah menarik garis "kami" dan "kalian". Mereka yang setuju terhadap TWK dan praktik amburadulnya diklaim sebagai "pejuang NKRI", sedangkan yang menolak, lantas dipukul rata sebagai "terkontaminasi radikalisme Taliban".

Lebih-lebih lagi, dalam sebuah tulisan yang buruk, seorang pemberhala kekuasaan menyarankan agar pegawai KPK mengintrospeksi diri dan jangan berpolemik, serta belajar dari rekan-rekannya yang lulus tes. Saran yang memalukan dan tidak tahu diri ketika si penulis yang adalah "warganet tinggal di Sumedang" mengutip sekian banyak undang-undang dan pasal-pasal tanpa menjelaskan korelasi pasal-pasal itu dengan keadaan masing-masing penyidik, bagaimana kasus yang ditangani, dan betapa pemangkasan serta-merta itu justru membuat kemacetan dalam proses penyidikan kasus korupsi yang berjalan—termasuk korupsi Bantuan Sosial yang melibatkan Juliari Batubara. 

Tulisan buruk yang saya rasa dibuat dalam keadaan mulas di kamar mandi itu rasanya memang dibuat ketika semua argumentasi terasa majal sehingga nalar pendek pun dipakai merata-rata, mencantumkan pasal-pasal tanpa dijelaskan konotasi dan maksudnya, semata-mata agar pembaca—yang belum tentu kritis dan bersedia lelah-lelah mencarinya di sumber-sumber terkait—melihat bahwa Tes Wawasan Kebangsaan itu sudah benar-benar sah dan legitimatif untuk "membersihkan" KPK. 

Polarisasi kampungan dan anjuran "introspeksi" ini semakin membuat saya terbahak, karena selain menunjukkan ceteknya pemahaman para pemberhala kekuasaan akan hakikat patriotisme, praktik kotor itu mengingatkan saya (lagi-lagi) pada seruan Samuel Johnson, negarawan Inggris yang menggeledek penuh tenaga pada 1775 menyerukan, "Patriotism is the last refuge of a scoundrel!", "Patriotisme adalah perlindungan terakhir seorang bajingan!" Semakin melihat gelagatnya, perkumpulan bajingan yang menamakan diri "pejuang NKRI" ini, semakin saya gatal untuk terus menyerangnya dengan tulisan-tulisan saya. 

Apakah salah bersikap patriotis? Tentu tidak. Hanya saja, jika sekarang patriotisme itu diukur dari kepatuhan pada pemerintah, saya merasa lebih bangga disebut pemberontak

Tentu, tentu, saya tidak khilaf. Paham patriotisme picik yang diajarkan sejak lama tidak lain merupakan repetisi dari adagium Benjamin Disraeli, "Right or wrong is my country". Padahal, dalam zaman kita, zaman di mana pengertian-pengertian yang mapan dikuliti dan ditinjau kembali, adagium Disraeli itu menemukan dirinya sudah kapiran.

Interpretasi ulang terhadap adagium Disraeli ini, secara tajam dipaparkan mendiang Y.B. Mangunwijaya dalam buku Menjadi Generasi Pasca-Indonesia (Kanisius, 1999).  Bagi Romo Mangunwijaya, adagium Disraeli yang lebih tepat untuk memastikan seseorang tetap kritis dalam kecintaannya akan tanah air adalah "right or wrong is right or wrong!"

Dikatakan pula oleh Romo Mangunwijaya, dengan nasionalisme dangkal dan pemahaman yang picik demikian, negara bukan hadir untuk rakyat, melainkan sebaliknya, menjadi tolok ukur benar dan salah, dengan asumsi dasar "negara selalu benar". Padahal, dengan tolok ukur benar dan salah yang didasarkan kepada institusi semacam negara, maka hati nurani dan kemampuan menyublimasi nilai-nilai budi luhur menjadi mentah sama sekali. Dalam hal ini, termasuk kepekaan pada praktik penindakan korupsi yang mencederai kemanusiaan. 

Karenanya, alih-alih dipermalukan karena mempertontonkan kebodohan, apakah sebarisan pemberhala kekuasaan itu tidak memilih menambah bahan bacaan yang mampu menjernihkan pikiran, bahwa membela kekuasaan dan memamerkan kebodohan itu ada batasnya dan tidak perlu dihabiskan dalam satu tulisan penuh—yang buruk pula kualitasnya? 

Kuman Seberang Lautan

Kemunafikan kita juga terlihat ketika dihadapkan pada persoalan Israel-Palestina. Dalam mana orang-orang kini mulai terjebak propaganda Israel yang merasa dirinya dizalimi dan menjadi bulan-bulanan Hamas dan serangan roketnya.

Palestina dipersalahkan karena memelihara Hamas yang bermain di dua kaki dalam sikap ofensif sekaligus defensif atas serangan balasan Israel. Dibumbui intrik-intrik ikhwanul muslimin, dukungan diberikan dengan mengutuk serangan Israel, namun sama tidak menyetujui serangan Hamas terhadap Israel. 

Seruan ramai-ramai menyatakan dukungan terhadap Palestina. Tetapi saya tak mau menyoroti dukungan yang semata-mata berlandaskan persaudaraan iman itu. Lebih saya soroti di sini adalah betapa dukungan kita terasa demikian pincang karena menganggap perjuangan Palestina adalah sebuah perjuangan untuk kebebasan, sedangkan perjuangan Orang Asli Papua mendapatkan harga dirinya dalam sebuah penentuan nasib sendiri dianggap sebuah pengkhianatan? 

Bukan menjadi maksud membandingkan apple to apple atas perjuangan keduanya, tetapi mengapa untuk kasus yang serupa, yang lebih dekat di pelupuk mata, kita masih bertolak pinggang dan memelihara nalar penjajah, alih-alih menghormati pejuang referendum dan dialog Papua seperti menghormati pejuang Palestina. Bukankah keduanya berjuang untuk tanah airnya juga?

Karenanya, betapa kita melelahkan diri mengamati kuman di seberang lautan, padahal perjuangan Orang Asli Papua—dan menurut logika yang disemburkan di mana-mana adalah "saudara sebangsa kita—malah ramai-ramai kita hujat sebagai teroris dan karenanya harus dibantai sampai ke akar-akarnya; frasa yang sama yang dipakai dalam penumpasan sonder peradilan yang dilancarkan terhadap tertuduh Komunis pada 1965/1966 dahulu? 

Persoalannya bukan siapa Palestina dan siapa Papua, tetapi mengapa kita bersikap laiknya saudara sesama korban jajahan kepada Palestina tetapi angkuh berkacak layaknya penjajah kepada Orang Asli Papua yang semakin menipis akibat teror dan perburuan, yang tidak lain dilancarkan karena provokasi orang-orang semacam Bambang Soesatyo—Ketua MPR yang terhormat—yang memilih menduakan hak asasi manusia? 

Kita tidak perlu menjadi analis politik tingkat tinggi untuk memahami perjuangan Palestina maupun perjuangan Papua. Kita cukup menjadi manusia yang menyadari sejarah, sambil membuka diri atas kenyataan dan mendukung pendekatan yang manusiawi, atau meminjam perkataan Lukas Enembe, pertukaran gagasan dari hati ke hati, bukan pertukaran peluru. 

Seharusnya, 20 Mei ini, adalah hari kemunafikan nasional pertama dan terakhir yang kita rayakan sebagai manusia Indonesia. 

***