PepNews - Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Sapto Priyanto, mengatakan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini bisa membuat angka kriminalitas meningkat.
"PHK massal itu kemungkinan besar berdampak pada kriminalitas yang tinggi, karena ketika seseorang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan, sangat dimungkinkan menjadi pelaku kejahatan atau kriminal umum dengan motif ekonomi," kata Sapto, saat dihubungi, Selasa, 3 Juni 2025.
Menurut Sapto, faktor ekonomi memang bisa menjadi penyebab utama terjadinya kriminalitas seperti pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Karena itu, PHK massal sangat mungkin memicu kriminalitas. "Artinya, kejahatan-kejahatan yang bermotif ekonomi itu kemungkinan besar akan muncul," ujar dia.
Kendati begitu, Sapto menambahkan, seseorang tidak serta-merta melakukan tindakan kriminal lantaran faktor ekonomi. Ada juga faktor tempat tinggal yang ikut mempengaruhinya. Sebagai contoh, kota besar atau sekitarnya memiliki risiko angka kejahatan yang tinggi karena biaya hidup di sana tinggi.
"Tapi kalau di perkampungan atau pedesaan, karena mungkin biaya hidup di sana lebih rendah, jadi mereka yang menjadi pengangguran masih bisa bertani, berkebun, atau punya kegiatan lain yang positif sehingga mereka tidak menjadi pelaku kriminal," ucapnya.
Sapto juga menjelaskan keterkaitan antara PHK massal, kemiskinan, dan potensi tumbuhnya radikalisme atau terorisme di masyarakat. Menurut dia, PHK massal memang bisa mendorong bertambahnya angka kemiskinan. Namun, kemiskinan tidak lantas memicu radikalisme atau terorisme.
"Akar masalah terorisme di Indonesia itu bukan masalah ekonomi. Kalau misalnya orang menjadi radikal atau teroris karena faktor ekonomi, berarti hampir semua orang yang katakanlah berpenghasilan rendah atau miskin bisa menjadi teroris. Faktanya kan tidak seperti itu," kata Sapto.
Meski demikian, Sapto tidak menampik kemiskinan bisa saja mendorong terorisme atau radikalisme jika didukung faktor-faktor lain.
"Kemiskinan saja tidak bisa menyebabkan orang menjadi pelaku teror. Jadi, bukan kemiskinan saja. Artinya, kelompok teroris bisa memanfaatkan orang-orang yang miskin untuk menjadi radikal atau teroris," ujar dia.
Di sisi lain, Sapto menganggap berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pihak-pihak terkait untuk mencegah radikalisme dan terorisme sudah cukup baik. Apalagi sudah ada Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).
"Yang saya lihat, pencegahan itu yang melakukan bukan hanya pemerintah saja, dalam hal ini BNPT. Tapi juga sudah ada sinergisitas dengan kementerian lainnya dan beberapa LSM yang punya program-program terkait. Artinya, bahwa memang pemerintah sudah melakukan upaya yang optimal dalam mencegah radikalisme," ucapnya.
Sebelumnya, Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja mencatat sudah ada 70 ribu PHK massal sejak awal tahun 2025. Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memprediksi angka PHK sepanjang 2025 bisa mencapai 250 ribu orang.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
