Tren kasus Covid-19 di Indonesia sedang mengalami peningkatan signifikan dalam 4 minggu terakhir. Hal ini menyebabkan keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit rujukan semakin meningkat. Untuk mengendalikan laju lonjakan peningkatan kasus Covid-19, pemerintah melakukan tindakan yang cepat, dengan melakukan program penguatan PPKM Darurat serta mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan melihat terjadinya lonjakan luar biasa kasus positif Covid-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penanganan pandemi ini dilakukan pada dua hal, yaitu pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dan mempercepat program vaksinasi massal.
Saat ini banyak terjadi klaster penularan COVID-19 di lingkungan keluarga, khususnya yang disebabkan oleh aktivitas mudik, pariwisata, dan aktivitas makan. Dapat dikatakan bahwa Indonesia sedang menuai dampak dari mudik Lebaran.
Berbagai opsi penanganan lonjakan Covid-19 telah dipertimbangkan secara matang dari berbagai aspek, seperti kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia, dan pengalaman negara lain. Hingga akhirnya, pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.
Kebijakan tersebut menjadi kebijakan yang paling tepat dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 hingga ke tingkat desa, tanpa mematikan ekonomi rakyat.
Keberhasilan PPKM Darurat dalam menekan penyebaran Covid-19 bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun mengharuskan komitmen dan sinergi semua pihak untuk mempertajam PPKM darurat Tanpa komitmen dan sinergi, kebijakan PPKM darurat tidak akan berjalan secara efektif.
Masyarakat memiliki peran sentral dalam pengendalian Covid-19. Kesadaran dalam berdisiplin Protokol Kesehatan (Prokes) dan kebijaksanaan menanggapi masifnya berita bohong yang beredar, menjadi hal yang paling utama. Selain menjaga imun dari Covid-19, masyarakat juga diharapkan memiliki imun untuk menghadapi berita bohong.
Jika PPKM darurat terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, laju kasus Covid-19 akan terkendali. PPKM darurat harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak dapat sporadis di beberapa tempat saja.
Program vaksinasi menjadi upaya terbaik yang tersedia saat ini, untuk mencapai kekebalan komunitas dalam mengatasi pandemi. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi masyarakat mengikuti program vaksinasi, akan sangat membantu mengendalikan laju kasus Covid-19.
Terhitung Juli 2021, Pemerintah akan meningkatkan target vaksinasi menjadi satu juta vaksin per hari. Target tersebut merupakan kerja keras pemerintah yang perlu di apresiasi dalam menangani Covid-19.
Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan posko- posko Covid-19 diberbagai daerah di Indonesia. Posko Covid-19 tersebut berfungsi sebagai dorongan terhadap perilaku masyarakat agar disiplin memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M). kedisiplinan 3M menjadi kunci dalam menguatkan pelaksanaan ¬testing, tracing, dan treatment (3T) hingga tingkat desa.
Oleh karena seluruh komponen masyarakat untuk mendukung program penguatan PPKM darurat dan percepatan vaksinasi dalam rangka mengendalikan lonjakan kasus Covid-19.
Dengan dukungan tersebut diharapkan adanya semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19 , tidak hanya pada awal pelaksanaan tetapi hingga seterusnya agar kasus Covid-19 dapat ditekan, dan penanganan di tingkat nasional dapat membaik secara signifikan. (Abdul Gani Azis)
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
