Jakarta, Kebijakan pemerintah pusat untuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022, dinilai kurang berpihak kepada jajaran dosen tetap non PNS secara nasional termasuk dosen tetap non PNS yang ada di Indonesia. Pasalnya pengabdian mereka jauh lebih lama dibanding mereka yang akan diangkat nanti, Karenanya sejumlah dosen akan berangkat ke ibu kota untuk menuntut agar juga diangkat menjadi PPPK tanpa tes.
Melalui Ikatan Dosen Tetap Non PNS Republik Indonesia (IDTNPNS RI) yang menaungi dosen di Kampus Negeri (PTN Kemendikbudristek dan PTKN Kementerian Agama RI), akan melakukan demonstrasi ke Istana negara, Selasa (23/8) mendatang, Setiap kampus berencana mendelegasikan dosen untuk mengikuti aksi tersebut, Termasuk perwakilan dosen tetap non PNS dari Lampung. Ketua Umum IDTNPNS RI Moh. Nor Afandi mengatakan, aksi tersebut dilatar belakangi oleh perlakuan yang kurang adil oleh pemerintah pusat kepada tenaga pendidik non PNS, mulai dari pusat hingga daerah, berawal dari peraturan pemerintah, bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) status pegawai pemerintah pada 2023 hanya ada dua pilihan, yakni PNS dan PPPK. Sementara dosen tetap non PNS tidak masuk didalamnya “Kami ingin memperjelas status kami, dengan adanya peraturan ASN yang hanya membawahi PPPK dan PNS, lantas bagaimana dengan nasib dosen tetap yang non PNS, masak di tinggal begitu saja katanya.
Padahal, mereka juga diangkat berdasarkan peraturan pemerintah yakni Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang pengangkatan dosen tetap bukan PNS Perguruan tinggi Keagamaan Negeri dan dosen tetap swasta. Kemudian peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang pengangkatan dosen tetap non PNS pada perguruan tinggi Negeri dan Dosen tetap pada perguruan tinggi swasta dengan melalui mekanisme tes.”jadi keberadaan kami ini di akui oleh undang-undang, imbuhnya.
Namun, saat dilapangan, lanjut Nor Afandi, perlakuan jelas berbeda dengan dosen PNS . Mulai dari gajih fasilitas dan lain sebagainya dinilai sangat minim. Bahkan sampai bertahun-tahun mengabdi untuk Negara tidak mendapat tunjangan apapun. Nah sekarang ketika formasi PPPK dari kami banyak yang tidak diakomodir jelas tidak adil, terangnya.
Atas dasar itu pihaknya akan turun langsung kejalan untuk menyuarakan persoalan tersebut. Selama empat hari di Jakarta ia akan menuntut dua hal diantaranya mengalihkan status Dosen tetap non PNS kampus Negeri menjadi PPPK tanpa tes. Kedua menuntut pemerintah berlaku adil kepada semua profesi tenaga pendidik non pns yang ada di instansi pemerintah.”kami akan menyuarakan ini di Istana Negara nanti,”pungkasnya
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
