Kewirausahaan [11] Proyek Kemitraan Pemerintah Swasta: Pengalaman India

Pengantar

Infrastruktur sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlangsungan ekonomi India. Dengan negara yang sedang berkembang yang baru saja mulai memasuki lintasan pertumbuhan ekonomi yang akan melontarkannya ke dalam liga negara-negara maju, sangat penting bagi investasi besar-besaran untuk dilakukan dalam infrastruktur dan pembangunan bandara, pelabuhan, jalan raya. , dan perumahan umum.

Karena pemerintah India selalu kekurangan uang, seperti halnya dengan negara-negara berkembang lainnya, ada kebutuhan bagi sektor swasta untuk meningkatkan dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi. Karena itu, harus juga dicatat bahwa agar partisipasi sektor swasta tersebut dapat terwujud, mereka perlu diberi insentif secara ekonomi dan finansial serta pengembalian investasi mereka yang terjamin.

Proyek Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) 

KPS didefinisikan sebagai kemitraan antara negara dan sektor swasta, yang tidak dapat disebut, baik sebagai privatisasi penuh atau kendali pemerintah lengkap. 

Ini berarti bahwa proyek-proyek KPS pada dasarnya adalah kemitraan yang dibentuk untuk tujuan tertentu melalui penciptaan KTK (Kendaraan Tujuan Khusus) yang memiliki ekuitas sektor swasta serta kepemilikan pemerintah dalam bentuk tanah, air, dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh pemerintah dapat menawarkan pemegang konsesi untuk mengembangkan infrastruktur di sekitar mereka dan di dalamnya.

Seperti yang telah disebutkan dalam pendahuluan, proyek KPS adalah jalan ke depan untuk India, yang memiliki sumber daya terbatas dan karenanya, membutuhkan partisipasi sektor swasta sejauh mungkin. Lebih lanjut, mengingat kebutuhan untuk mengembangkan infrastruktur berdasarkan pijakan perang, sektor swasta dengan keahlian dan pengalaman yang mendalam dalam melaksanakan proyek-proyek tersebut akan berada dalam posisi yang lebih baik daripada pemerintah dalam hal ini.

Masalah dengan Proyek KPS

Karena itu, pengalaman proyek-proyek KPS di sektor infrastruktur di India telah menjadi campuran dengan lebih banyak kegagalan daripada keberhasilan dan diskusi berikutnya menyoroti masalah dan menyarankan beberapa solusi. Cukuplah untuk menyatakan di sini bahwa kemitraan di masa depan dapat belajar dari keberhasilan dan menghindari perangkap yang mengarah pada kegagalan proyek-proyek lain.

Mungkin masalah terbesar yang mengganggu sektor infrastruktur dan masalah proyek KPS adalah bahwa seluruh proses tidak transparan bagi berbagai pemangku kepentingan selain dari birokrat pemerintah. Lebih lanjut, ini juga merupakan kasus di mana proyek-proyek KPS gagal, permainan menyalahkan yang terjadi setelahnya biasanya diarahkan kepada para pemain swasta.

Ini menciptakan insentif buruk bagi pemain lain yang mungkin mempertimbangkan kembali investasi mereka. Selain itu, dengan begitu banyak birokrasi dan kelumpuhan pengambilan keputusan dalam beberapa tahun terakhir, investor enggan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek KPS di India.

Terlepas dari masalah yang disebutkan di atas, risiko lain yang dibawa oleh pemain swasta ketika mereka melaksanakan proyek-proyek KPS adalah dari faktor ketidakpastian politik. Memang demikian halnya dengan banyak proyek seperti Kereta Metro Hyderabad, Bandara di Bangalore dll.

Bahwa perubahan dalam pemerintah berarti peninjauan proyek yang mengarah pada ketidakpastian atas kelanjutannya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pemain swasta, karena mereka akan menginvestasikan sejumlah besar uang, yang berisiko jika proyek dibatalkan.

Mengingat sifat korupsi yang meluas di India, para promotor dan pemain swasta cenderung mengganti kerugian yang mereka alami dengan cara suap dan melobi kepada masyarakat luas yang berarti bahwa biayanya meningkat tanpa penilaian ilmiah dari proyek-proyek tersebut.

Selain itu, mengingat tentakel ekonomi bawah tanah, yang diperkirakan sebesar ekonomi resmi, sumber keuangan dan pendanaan menjadi perhatian bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. 

Dengan kata lain, tidak ada mekanisme yang menilai apakah pendanaan dan pembiayaan proyek KPS sepenuhnya berasal dari sumber yang sah.

Ini adalah masalah rumit karena proyek KPS memerlukan investasi besar-besaran dan dengan kemungkinan kegagalan menjadi tinggi, mereka adalah proyek berisiko tinggi. Karena itu, harus ada mekanisme yang tepat di tempat risiko diidentifikasi dan dialokasikan secara ilmiah.

Mengalihkan risiko ke pemain swasta akan menjadi kontraproduktif karena menempatkan terlalu banyak risiko pada pemerintah. Seperti yang akan dibahas nanti, sistem risiko dan imbalan yang tepat perlu dilembagakan untuk tujuan ini.

Tidak ada proyek KPS yang dapat dijalankan tanpa jaminan berdaulat yang diperpanjang oleh pemerintah, baik di tingkat negara bagian maupun di tingkat pusat. Pengalaman beberapa pemain swasta dalam proyek KPS adalah bahwa pemerintah mengubah syarat dan ketentuan dari kontrak di tengah serta menarik mereka dalam beberapa kasus. Karena itu, jaminan pemerintah tidak bisa menjadi Gajah Putih seperti halnya dengan pabrik Enron di Maharashtra.

Kesimpulan

Diskusi sebelumnya telah memperjelas bahwa kecuali India merangkul proyek-proyek KPS dengan sepenuh hati, itu tidak dapat membuat “Lompatan Besar ke Depan” yang dilakukan Tiongkok sejauh menyangkut infrastruktur.

Terlepas dari ini, fakta bahwa pemerintah dipandang sebagai masalah alih-alih solusi sejauh sektor infrastruktur yang bersangkutan berarti bahwa pemerintah baru memiliki tugasnya memotong dalam menarik pemain swasta untuk berinvestasi di sektor infrastruktur.

Diskusi sebelumnya telah menyoroti masalah yang terkait dengan proyek KPS di India dan telah menyarankan beberapa solusi. Jelaslah bahwa sebagian besar masalah bersifat sistemik dan struktural, yang berarti bahwa ada kebutuhan mendesak untuk merombak undang-undang kuno dan menghilangkan hambatan birokrasi yang menghambat proyek-proyek KPS. Setiap diskusi tentang proyek-proyek KPS di India tidak lengkap dengan menyebutkan masalah korupsi. M

Mempertimbangkan  fakta bahwa korupsi  di  semua tingkatan menambah biaya pada proyek-proyek KPS di samping penilaian proyek yang meningkat dan dampak buruk lainnya, memang merupakan kasus bahwa momok ini harus segera ditangani.

Terlepas dari masalah-masalah ini, proyek-proyek KPS tidak boleh disandera oleh ketidakpastian dan volatilitas politik. 

Dengan kata lain, iklim investasi yang kondusif adalah kebutuhan saat ini di India. Sebagai kesimpulan, India berada pada tahap "lepas landas" sejauh menyangkut pertumbuhan ekonomi dan jika serius bergabung dengan liga negara-negara maju, India harus segera meningkatkan investasi di sektor infrastruktur dan mewujudkan jenis tingkat pertumbuhan. yang sedang diramalkan.

***
Solo, Senin, 24 Juni 2019. 5:05 pm
'salam sukses penuh cinta'
Suko Waspodo
suka idea
antologi puisi suko