Tapi di atas menkeu kan masih ada presiden. Yang bisa memutuskan apa saja. Termasuk penundaan pajak BUMN.
Cepat-cepatlah ke tempat upacara. Dan cepat-cepatlah kembali bekerja.
Biar pun hari ini libur --hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang saya tidak lupa: yang ke-74 warsa.
Hampir semua indikator ekonomi kita lagi tidak baik. Awalnya, dengan pilpres diharap berakhirlah ketidakpastian. Apalagi sudah terjadi rekonsiliasi radikal.
Neraca perdagangan, kurs, nilai investasi asing, tidak ada yang menggembirakan. Hanya inflasi yang terkendali --alhamdulillah.
Sudah begitu banyak masukan dari para ahli. Mulai dari yang 'gila' sampai yang biasa-biasa saja. Agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti di 5 persen. Bahkan terancam bisa turun lagi sampai 4,5 persen.
Kalau saya realistis saja. Ekspansi tidak mungkin. Kecuali dengan menambah utang. Dan kita tidak mau.
Minta agar BUMN ekspansif juga sudah sulit. Utang BUMN sudah amat mengkhawatirkan. Sudah sulit. Dengan senjata revaluasi aset sekalipun --untuk menambah ruang utang utang baru.
Dalam kasus PLN, melakukan revaluasi aset justru menjadi bencana: likuiditas PLN menjadi sangat ketat. Sampai harus melakukan pengetatan arus kas --yang berbuntut mati lampu itu.
Ekonom seperti Rizal Ramli pun menyebut revaluasi aset BUMN sebagai senjata. Saya pun setuju. Dengan syarat: pajak yang timbul akibat revaluasi harus ditunda. Toh ini sama-sama negara: kantong kiri kantong kanan.
Menteri keuangan pasti tidak setuju. Sudah tugasnya untuk banyak tidak setuju.
Tapi di atas menkeu kan masih ada presiden. Yang bisa memutuskan apa saja. Termasuk penundaan pajak BUMN.
Jangan sampai seperti PLN. Pajak revaluasinya dibayar lunas. Sekitar 15 triliun. Sedang revaluasi itu tidak menghasilkan pendapatan. Hanya menghasilkan utang. Yang juga harus dibayar bunganya. Kas PLN pun terkuras.
Seandainya ada di dalam negeri saya akan undang teman-teman pengusaha. Khususnya yang bergerak di ekspor. Cobalah kita diskusikan dengan santai. Ekspor apa saja yang kita masih bisa lakukan. Kita buat daftarnya. Sepanjang-panjangnya.
Daftar itu kita susun kembali. Diubah urutannya. Disesuaikan dengan skala prioritasnya.
Pengusahalah yang tahu semua itu. Bukan birokrat.
Tugas birokrat menyesuaikan aturannya. Agar target ekspor terpenuhi.
Seminggu penuh pembahasan itu dilakukan. Siang malam. Pastilah lahir daftar panjang tersebut.
Dari situlah angka ekspor bisa disusun. Bisa tahu mencapai berapa. Kalau kurang, didiskusikan lagi. Sampai ketemu angka yang ideal. Itu untuk kemajuan ekonomi negara.
Kalau perlu, ekspor menjadi 'perang baratayudha' zaman ini. Agar upacara 17 Agustus tahun depan bisa lebih meriah. Ingat, HUT Kemerdekaan tahun depan adalah yang ke-75. Angka misteri.
Kalau tidak, justru tahun depan kita merayakannya dalam keadaan resesi.
Dahlan Iskan
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews