Agaknya pekerjaan rumah negeri ini sangat berat. Apalagi lembaga sekelas KPK yang semula diharapkan sebagai penggerak perubahan, kini nampak lumpuh.
Anda tentu bertanya, apakah untuk menangani pungutan liar yang tentu terjadi di banyak tempat, seorang Presiden sendiri harus turun tangan langsung? Apakah tidak ada sistem penanganan yang telah dibangun untuk menangani masalah ini?
Kalau ada, mengapa tak berjalan efektif sehingga praktik liar yang terjadi di banyak tempat, atau bahkan di depan mata ini tak tertangani?
Untuk memahami secara mendalam tentu memerlukan kajian cermat. Apa yang terjadi di setiap tempat bisa berbeda. Namun dugaan saya, masalah ini terjadi karena ada banyak faktor yang saling kait mengait.
Walaupun praktik pungutan liar di tiap lokasi polanya bisa berbeda, namun penyebab utamanya bisa sama, yakni lemahnya tata kelola sistem kerja (bad governance), dan tak tersedianya para aktor handal (champions organisasi) yang mampu menjadi penegak manajemen tepat guna dan efektif.
Sementara itu, barisan "kutu busuk" di tempat ini nampaknya lebih kuat berbaris. Jejaring kerja orang orang baik dan disiplin tercerai berai dan kalah wibawa. Mereka tak mampu menjadi motor penggerak dan pemelihara budaya organisasi yang baik. Akibatnya kacau.
Bila kita rinci, sistem penggajian pegawai di tempat ini diduga tak tertata baik. Di tengah arus peredaran uang yang tinggi, para pegawai pelaksana lapangan tak mendapat insentif wajar. Sementara uang beredar bersliweran di depan mata. Ini bisa jadi menjadi salah satu penyebab munculnya pungli yang melibatkan orang dalam.
Namun demikian, tentu minimnya gaji tak serta merta menjadikan orang terjerumus dalam praktik tak terpuji. Lihat saja, apakah orang orang miskin selalu menjadi preman pemalak? Tentu tidak. Ada faktor lain.
Nampaknya lemahnya budaya jujur yang terbangun dalam lingkungan kerja (bad corporate culture) serta lemahnya penegakan hukum, ikut menjadi penyebab buruknya perilaku kolektif.
Apalagi bila penegak hukum yang dana operasionalnya terbatas itu tidak dibekali sistem hukum yang mendorong petugas bersikap proaktif dalam menangani kejahatan. Mereka baru bertindak kalau ada laporan.
Praktik pungli yang terlihat di depan mata sekalipun cenderung dibiarkan tak ditindak bila tak satupun pihak melapor. Lagi pula, dalam kondisi seperti ini, siapa yang berani melapor bila keselamatannya tak mendapat jaminan penuh?
Agaknya pekerjaan rumah negeri ini sangat berat. Apalagi lembaga sekelas KPK yang semula diharapkan sebagai penggerak perubahan, kini nampak lumpuh.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
