Begini suasana jumpa pers soal penerimaan CPNS di Jakarta. Yang berbaju putih membelakangi dan sedang berbicara adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin. Ia bersama koleganya Kepala Staf Presiden Moeldoko, menghadapi ratusan wartawan di satu ruangan besar di kompleks Istana Negara, Jakarta.
Selain urusan pemilihan presiden yang datang menjelang, perhatian khalayak negeri kini tertuju paling banyak di urusan ini: pendaftaran calon pegawai negeri sipil yang kerannya tengah dibuka lebar-lebar.
Ada banyak orang terkait dengannya. Kalau bukan diri sendiri, ya keluarga, atau kerabat.
Bayangkan, ada 238.015 lowongan jadi pegawai negeri -- 51.271 formasi untuk 76 kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan 186.744 formasi untuk 525 pemerintah daerah seluruh Indonesia.
Menteri PANRB Syafruddin, mengatakan hendak mencari talenta terbaik di antara jutaan anak bangsa untuk mengabdi kepada negara.
"Pemerintah ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui seleksi CPNS kali ini," kata Syafruddin, sore tadi.
Pernyataan yang mengundang pertanyaan baru, apakah para PNS Indonesia yang menjadi mesin birokrasi, guru-guru, dll, saat ini bukan orang-orang terbaik?
Syafruddin memberi gambaran besarnya. Sepanjang tahun 2003 sampai 2014, pemerintah Indonesia sudah mengangkat 1,1 juta lebih pegawai honorer di kantor-kantor pemerintah dan guru-guru di lembaga pendidikan menjadi PNS. Dari jumlah tersebut, 900.000 lebih dari honorer K1 dan 195.000 lebih dari honorer K2.
Satu koma satu juta honorer diangkat jadi PNS, sodara-sodara.
Jika total jumlah PNS saat ini sekitar 4,35 juta orang, maka ada sekitar 25,6 persen di antara seluruh PNS di Indonesia sesungguhnya diangkat tanpa melalui seleksi!
Tak sedikit yang menjadi pegawai honorer lewat jalur-jalur kerabat.
Dalam rekrutmen tahun ini pun, pemerintah masih memberi kuota 13.347 posisi honorer K2 menjadi CPNS, khusus untuk guru dan tenaga kesehatan.
Tak heran jika ada penegasan kepada seluruh instansi pemerintah, pusat dan daerah, untuk menghentikan rekrutmen honorer baru setelah penerimaan CPNS tahun ini. Di bidang pendidikan saja terdapat 735.825 guru non PNS yang bekerja di sekolah negeri sebagai honorer tanpa ada kepastian status.
Men-PANRB Syafruddin menjamin pengadaan CPNS tahun 2018 dilaksanakan melalui sistem seleksi yang ketat, transparan, bersih dan bebas dari praktik KKN. Selain tentu saja, ada formasi khusus bagi putra putri lulusan terbaik berpredikat cumlaude, penyandang disabilitas, putra putri asal Provinsi Papua dan Papua Barat, diaspora, olahrawan/olahragawati berprestasi internasional.
Bagaimana dengan honorer K2 yang tidak memenuhi persyaratan seleksi CPNS? ”Mereka dapat mengikuti seleksi sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), setelah PP-nya ditetapkan pemerintah,” kata Syafruddin.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
