Efek Politik Pelarangan Aksi #2019GantiPresiden

Banyak hal menjadi sensitif didalam kehidupan sosial masyarakat, trauma jaman Orde Baru, dimana cara-cara represif banyak dilakukan untuk meredam kebebasan masyarakat dalam mengekspresikan pendapat. Situasi seperti itu menghantui kondisi psikologis masyarakat, ketika situasi seperti itu kembali diciptakan.

Kalau melihat dari pemberitaan media, penolakan diberbagai daerah terhadap deklarasi #2019GantiPresiden, yang dimotori oleh Duet Neno Warisman dan Mardani Ali Sera, adalah inisiatif masyarakat di setiap daerah dimana terjadinya penolakan. Efek dari penolakan tersebut makanya kepolisian melakukan pelarangan.

Tentunya alasan kepolisian melakukan pelarangan terhadap aksi tersebut, untuk mencegah terjadinya bentrok antar Massa pendukung aksi dan yang menolak aksi. Sebelumnya aksi deklarasi #2019GantiPresiden aman-aman saja, tidak ada pelarangan juga tidak ada penolakan dari masyarakat.

Efek Politik

Dampak dari pelarangan tersebut sangat buruk bagi Presiden Jokowi, karena dianggap dan memberikan kesan otoriter. Sebagai Petahana jelas lawan politiknya akan mengeksploitasi setiap kelemahan dan keburukannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pelarangan terhadap aksi tersebut dibawah sepengetahuan Presiden Jokowi?

Menjaga keamanan kerumunan massa memang merupakan domain kepolisian, menjaga dan mencegah agar kerumunan tersebut tidak menjadi kerusuhan. Apa yang mendasari pelarangan dari aksi deklarasi #2019GantiPresiden? Apakah sudah ada yang dilanggar oleh aksi tersebut, atau efek buruknya terhadap situasi keamanan sudah terdeteksi oleh kepolisian.

Penolakan terhadap kehadiran Neno di Riau dan Ahmad Dhani di Surabaya, sangat memberikan kesan Pemerintahan Presiden Jokowi-JK represif. Juga tidak diberikannya ijin acara diskusi Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet di Belitung, memberikan kesan buruk terhadap Pemerintahan Jokowi-JK. Ada kesan Presiden Jokowi terlalu ketakutan dengan aksi-aksi yang menggoyang pemerintahannya.

Saya melihat ada "Skenario" di balik semua peristiwa tersebut. Intrik Politik biasanya sengaja diciptakan, bukan lahir karena situasi. Skenario tersebut bisa saja diciptakan oleh pihak lawan politik Presiden Jokowi, namun dikondisikan seakan-akan itu adalah inisiatif pihak Presiden Jokowi (Rezim). Siapa yang bisa meyakini kalau massa yang menolak Neno dan Dhani adalah pendukung Jokowi.?

Pilpres 2019 banyak pihak yang menginginkan Jokowi kalah, terutama orang-orang yang kalah secara Politik, dan yang kalah oleh kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. Menggelontorkan Dana berapa besarpun mereka Akan sanggupi asal Jokowi kalah. Intervensi secara financial bagi mereka yang mempunyai kepentingan secara Politik sangat memungkinkan.

Pemerintah harus menjelaskan, khususnya kepolisian, terhadap pelarangan yang terjadi. Jika memang ada pelanggaran secara hukum yang sudah dilakukan oleh aksi deklarasi tersebut, maka ditindak secara hukum. Terus melakukan pelarangan bukanlah tindakan yang bijaksana, efeknya secara Politik sangat buruk bagi pemerintahan Jokowi-JK.