Pemerintah Pusat Lecehkan Rakyat dan Korban Gempa Lombok

Rabu, 22 Agustus 2018 | 16:44 WIB
0
745
Pemerintah Pusat Lecehkan Rakyat dan Korban Gempa Lombok

Gara-gara takut turis tak datang ke Lombok, pemerintah pusat tidak menyatakan gempa bumi di NTB sebagai bencana nasional. Alasan ini disampikan oleh dua menteri senior, yaitu Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Mensesneg Pramono Anung.

Alasan yang disampaikan ini sangat melecehkan rakyat Lombok, khususnya para korban gempa. Sebab, soal penerimaan dari pariwisata dipandang oleh pemerintah jauh lebih penting dari penderitaan para korban gempa. Duit dari turis lebih diutamakan ketimbang kesusahan rakyat.

Sungguh sangat tidak etis. Di mana pun di dunia ini, langkah pemerintah pusat atau pemerintah federal akan selalu cepat dan masif bila ada bencana yang skalanya besar. Mereka tidak pernah memikirkan pertimbangan pariwisata jika dampak suatu bencana sudah berada pada tingkat yang tak bisa lagi ditangani oleh pemerintah lokal.

DPR dan kalangan lembaga swadaya sudah menyampaikan imbauan agar bencana gempa NTB dijadikan statusnya sebagai bencana nasional.

Tetapi ,pemerintah pusat tetap tidak mau meskipun keadaan di lapangan memerlukan penangan bersama.

Penolakan pemerintah pusat untuk mendeklarasikan bencana NTB sebagai bencana nasional, hanya mengesankan dua hal. Pertama, pemerintah pusat tak punya kemampuan finansial. Kedua, pemerintah pusat ingin berlepas tangan.

Tentu kita tidak ingin kedua kesan ini. Karena itu, kita mengimbau lagi agar Presiden Jokowi segera menyatakan “bencana nasional” untuk gemapa NTB yang terjadi berulang dalam sepekan ini.

Sudah hampir 550 orang meninggal dunia dan ribuan rumah warga dan rumah ibadah hancur rata dengan tanah.

***