Setelah kemenangan dalam Pilkada paling brutal itu, Anies Baswedan memasuki Balaikota dengan membawa serombongan pembantunya. Mereka digaji dari APBD DKI Jakarta.
Mungkin sebagai balas jasa karena telah mengantarkannya duduk di Balaikota. Mungkin juga semacam kesadaran, bahwa untuk urusan kerja teknis, kemampuan Anies memang setara DP Rumah Nol Persen! Jadi dibutuhkan serombongan pembantu di sekililingnya.
Lagipula jika dibantu oleh sekian banyak orang, dia yakin waktunya tidak akan habis tersita untuk mengurus Jakarta. Dia bisa fokus untuk mewujudkan mimpinya: jadi Presiden!
Dengan banyaknya pembantu yang mengurus hal-hal teknis, dia berharap, meskipun pilotnya gak fokus, jalannya pesawat bisa aman-aman saja. Semua pekerjaan Pemda akan tetap memberi hasil memuaskan. Itu juga yang akan dijadikan modal mewujudkan mimpinya. Toh, orang tidak perlu tahu siapa yang kerja.
Tapi tampaknya tidak begitu. Ketika puluhan orang itu dibawa masuk ke Balaikota, mau tidak mau ada gesekan dengan birokrasi organik yang merasa urusannya dicampuri orang lain. Apalagi jika menyangkut proyek. Suasana saling sikut akan lebih menajam.
Puluhan orang yang dibawa itu juga bukan hanya membawa dirinya sendiri saja tetapi juga membawa agenda, kepentingan dan rombongannya masing-masing. Mereka merasa wewenangnya melekat dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara pegawai organik Pemda yang merasa wewenang dan wilayahnya diintervensi tidak mau menyerah begitu saja.
Belum lagi ditambah agenda titipan para anggota legislatif yang selama kepemimpinan Ahok dipaksa puasa panjang. Makin serulah tarik menarik dan konflik kepentingan di Balaikota.
Barangkali kondisi seperti ini juga yang melatarbelakangi pemecatan beberapa pejabat Pemda DKI. Bahkan beberapa di antaranya dicopot dari jabatannya oleh Gubernur hanya melalui pesan WA. Sebuah tindakan yang menggambarkan betapa amburadulnya kondisi organisasi.
Keamburadulan bukan hanya terjadi di level teknis. Publik juga menangkap komunikasi antara Gubernur dan Wakil Gubernur seperti mengalami kemacetan. Kita bisa saksikan berapa banyak komentar di antara keduanya yang satu sama lain saling bertolak belakang. Bahkan untuk hal-hal perintilan saja mereka gak kompak.
Pertanyaan besarnya, dari manajemen organisasi yang seperti ini, hasil apa yang bisa diharapkan?
Kedua pimpinan puncaknya tidak fokus pada tanggungjawabnya, sebab masing-masing punya agenda politik sendiri yang mungkin saja saling bertabrakan. Sementara organisasi di bawahnya juga dibiarkan saling sikut gak jelas.
Jadi kamu heran, jika kali kotor dan bau ditutupi kain hitam?
Kamu bingung jika di depan halte di bangun lapangan rumput yang menghalangi penumpang naik ke bus yang ditunggungnya? Kamu heran jika Tanah Abang dan Kota Tua makin amburadul? Jangan bingung jika bendera negara tetangga hanya disanggah tiang bambu dibelah dua?
Jangan juga bingung jika pengusaha UKM yang ikut program Oke-Oce hanya diceramahi oleh mahasiswa yang belum punya pengalaman dagang sama sekali.
Jangan kaget juga jika pencairan dana KJP semakin gak jelas. Jangan bingung jika rumah DP Nol Persen cuma sebatas khayalan belaka.
Itu semua adalah hasil wajar dari manajemen yang amburadul.
"Makanya Mbang, jika kemampuanmu cuma bisa jualan bubur ayam, jangan sok mau jadi Gubernur deh. Beginilah hasilnya," ujar Abu Kumkum kepada Bambang Kusnadi.
"Lho, aku maunya jadi Presiden, Kang?"
"Gawat! Nanti Selat Sunda mau kamu kasih jaring hitam juga?"
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
