Madura In Memory (7): Gubernur Terpilih Khofifah Fokus Bangun Madura

Saat kampanye pada Pilkada Jatim 2018, Gubernur Jatim Terpilih Khofifah Indar Parawansa pernah berjanji akan menggelontorkan APBD sebesar Rp 1,6 triliun/tahun untuk memajukan Madura. Khofifah akan fokus membangun Madura.

Sampai saat ini Khofifah dan tim sudah menyiapkan hitungan untuk pengembangan kawasan. Karena, kata Khofifah, Pulau Madura merupakan bagian dari provinsi Jatim yang memiliki banyak potensi dari segi sumber daya alamnya.

Tapi, saat ini Madura menjadi daerah yang diterpa masalah kemiskinan sehingga pemerintah provinsi terus melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengatasinya. Selain itu, pendidikan juga menjadi fokus utama bagi Khofifah.

Mengutip TribunJatim.com, hal itu disampaikan Khofifah usai penetapan Gubernur Jatim terpilih di Wyndham Hotel, Surabaya, Selasa (24/7/2018) malam. Untuk mengatasi berbagai problem masyarakat di Madura, ia mengharapkan membangun Madura hingga kepulauannya.

Khofifah berharap agar warga Madura terutama para ulama dan tokoh muda di Madura harus menjadi lokomotif dari pembangunan. Para ulama dan tokoh muda di Madura harus menjadi lokomotif dari pembangunan yang akan dikembangkan di Madura maupun di kepulauan.

Kondisi ekonomi masyarakat di Madura memang masih terpuruk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, empat kabupaten di Pulau Garam masuk di enam besar daftar kabupaten/kota termiskin.

Posisi pertama disandang Kabupaten Sampang dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 227.800 orang. Kemudian, disusul Bangkalan sebanyak 205.710 orang. Sumenep berada di posisi empat dengan jumlah penduduk miskin 216.140 orang.

Sementara Pamekasan, di posisi paling buncit. Yakni, posisi enam dengan jumlah warga miskin sebanyak 142.320 orang. Melansir Jawapos.com, Selasa (18/7/2017), data tersebut hasil rekapitulasi pendataan warga miskin pada 2016 lalu.

Kepala Bakorwil IV Pamekasan IG NG Indra S. Ranuh mengatakan, tingkat kemiskinan di Madura masih tinggi. Dengan demikian, Pemprov Jatim bakal menggodok perekonomian di Madura. Salah satunya, mengembangkan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki.

Dijelaskan, mulai tahun ini (2017), program peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Madura berbasis SDA. Mulai dari pendidikan hingga program-program bantuan pemerintah berorientasi pada peningkatan pengelolaan SDA.

Indra menyampaikan, Pemprov Jatim bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Madura. Kerja sama itu untuk mendorong percepatan ekonomi. Salah satu langkah yang bakal dilakukan adalah memberi bantuan bibit jagung hibrida.

Pemprov Jatim bersama tim dari perguruan tinggi itu melakukan pemetaan lokasi yang bakal diberi bantuan. ”Program-progam Pemprov Jatim, mendorong potensi daerah,” katanya Senin (17/7/2017).

Menurut Indra, sesuatu yang paling mudah dilakukan untuk meningkatkan perekonomian warga adalah meningkatkan keterampilan masyarakat. Dengan demikian, SDA yang dimiliki dapat dikelola dengan baik.

”Masyarakat bisa mengelola rumput laut sendiri, mengelola ikan, garam, tembakau, dan sumber daya alam lainnya secara mandiri, sehingga perekonomian dan kesejahteraan meningkat,” katanya.

Senada dengan BPS, Hasil Kajian Ekonomi Regional (KER) Jatim dari BI menunjukkan, selama 2013-2015, Madura merupakan daerah termiskin di Jatim dengan rata-rata sebesar 21,86%. Angka itu jauh lebih tinggi di atas rata-rata kemiskinan nasional, mencapai 11,19%.

Kemiskinan di Madura terjadi di semua kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Berdasarkan data BPS Jatim, persentase tingkat kemiskinan absolut di Jatim pada 2012 dan 2014 masing-masing sebesar 13,08% dan 12,28%.

Pada periode tersebut, tingkat kemiskinan di wilayah Madura tercatat paling tinggi, yakni mencapai 28% di 2012 dan 26% di 2015. Pendapatan per kapita masyarakat Madura juga paling rendah di Jatim.

“Di kisaran Rp 9 juta-Rp15 juta per tahun, jauh di bawah angka Jatim yang mencapai Rp 30 juta per tahun,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Jatim, Difi Ahmad Johansyah, seperti dilansir berbagai media.

Untuk tingkat pendidikan, data BPS Jatim menunjukkan, angka partisipasi sekolah (APS) di Madura untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama sebanding dengan rata-rata Jatim, yakni mencapai 90%.

Sementara APS untuk tingkat menengah relatif rendah, yaitu 69,8% di Pamekasan, 58,7% di Bangkalan, dan 55,3% di Sampang. APS tingkat menengah atas ini lebih rendah dibanding rata-rata Jatim 70,4%.

Kegiatan ekonomi mayoritas masyarakat Madura masih terpusat di lapangan usaha pertanian. Berdasarkan data BPS Jatim pada periode 2012 dan 2015, persentase penduduk di Madura yang bekerja di lapangan usaha pertanian di kisaran 55%-80% dari total penduduk.

“Mayoritas angkatan kerja di Madura menamatkan jenjang pendidikan dasar. Sementara lulusan dengan jenjang pendidikan menengah ke atas relatif rendah,” imbuh Difi Ahmad Johansyah.

Gubernur Jatim Soekarwo mengakui bahwa tingkat kemiskinan di pulau garam tersebut tertinggi di Jatim. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Probolinggo. Kemiskinan tersebut menyebabkan jenjang pendidikan penduduknya relatif rendah.

Sehingga wajar ketika banyak angkatan kerja di daerah Madura yang hanya tamatan SD. “Ketika angkatan kerja hanya tamatan SD, maka tidak akan bisa bersaing dalam dunia kerja,” katanya.

Saat ini, masalah tersebut bisa diatasi dengan adanya Balai Latihan Kerja (BLK) dan SMK Mini yang melatih kemampuan tenaga kerja. Pihaknya berharap, sejumlah kampus yang ada di daerah kepulauan tersebut mampu mencetak tenaga kerja yang handal dan terampil.

“Saya juga menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi untuk melakukan pemetaan secara rinci penyebab utama masih tingginya angka kemiskinan,” terangnya.

Menurut Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim Harun Al Rasyid, selama 2 periode Gubernur Soekarwo memimpin Jatim nyaris tidak ada kemajuan dalam pembangunan Madura, kecuali yang tampak hanya Jembatan Suramadu saja.

“Semoga saja Ibu Khofifah bisa segera mengejar ketertinggalan Madura yang terjadi selama ini,” lanjut Harun Al Rasyid kepada Pepnews.com. Makanya, “Sekarang Ibu Khofifah akan fokus pada pembangunan Madura,” tegasnya.

Madunya Negara

Menurut Ketua Umum Forum Dakwah Islamiyah Indonesia (FDII) H.R. Ali Badri Zaini, yang juga tokoh Madura bahwa Madura itu adalah Madu-nya Negara. Boleh jadi, dari SDA Madura, bisa membayar hutang negara RI. “Jangan angggap enteng Madura,” tegasnya.

“Brunai Darussalam-Malaysia dijadikan satu untuk melawan kekayaan Madura tidak akan mampu. Tapi, semua itu akan dikeluarkan Allah SWT tentu tanpa maksiat,” lanjut pengusaha sukses ini kepada Pepnews.com.

Menurutnya, Madura itu tidak kalah dengan yang lain. “Saya himbau, dan ajak intelektual Madura, baik profesor, mantan menteri, jenderal, bersatu padu dengan para teknokrat untuk memikirkan Madura,” tuturnya.

Diakuinya, perjuangan akan makan waktu, biaya, perasaan, dan sebagainya. “Kalau kita tidak berpikir masa depan Madura, bagaimana nasib Madura nantinya kalau kita sudah dipanggil Allah. Bagaimana nasib anak-cucu kita nanti kalau Madura menjadi milik asing,” ujarnya.

Makanya Ali Badri sering menyampaikan,104 blok di Madura itu adalah hasil foto satelit AS. “Saya dapat informasi ini dari salah satu putra Madura yang ada di Palestina. “Di situ jelas, Madura punya 104 blok migas. Bukan titik lo ya, tapi blok,” tegasnya.

“Sehingga saya katakan, Pulau Madura ibarat seorang wanita cantik anak orang kaya yang tinggal di kampung. Semua laki-laki melirik dan ingin meminangnya. Madura nan Cantik, Indah, Elok, Kaya ini pasti menjadi lirikan investor-investor asing dan negara lain,” ujarnya.

“Kalau ini terjadi, yang perlu diwaspadai, jangan sampai orang Madura jadi penonton di lapangan sendiri kalau masyarakat Madura bisa bermain di lapangan sendiri. Sehingga masyarakat Madura tidak termajinalkan, terpinggirkan,” tegas Ali Badri.

***