Ketimpangan dalam hal penguasaan lahan di Indonesia memang tidak dapat dimungkiri. Ada satu orang atau perusahaan menguasai 200, 300, atau 600 ribu hektare. Ya, ada.
Akan tetapi, seperti saya sampaikan pada Pembukaan Munas Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Jakarta, kemarin, yang memberi konsesi atau izin penguasaan lahan besar itu bukanlah saya.
Hingga saat ini, tak ada satu jengkal tanah pun yang saya berikan kepada perusahaan-perusahaan besar!
Sebaliknya, selama 3,5 tahun ini, akses terhadap pemanfaatan lahan justru lebih banyak diberikan kepada masyarakat dan para petani lokal yang dapat mengelolanya secara produktif.
Melalui program Perhutanan Sosial yang kini masih terus dijalankan, pemerintah memberikan akses kepada pengelolaan sumber daya hutan bagi masyarakat untuk mengurangi potensi konflik dan ketimpangan lahan.
Berdayakan Ponpes
[caption id="attachment_19361" align="alignleft" width="564"] Saya di acara IA PMII (Foto: FB Presiden RI)[/caption]
Kita memiliki hampir 29.000 pondok pesantren yang tentu potensial sebagai pusat penempaan SDM unggul, juga punya potensi perekonomian dari umat yang ada di dalamnya.
Karena itulah, belakangan banyak kebijakan pemerintah ditujukan untuk lebih memberdayakan pondok pesantren.
Saat membuka Munas Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Jakarta, kemarin, saya beri gambaran bahwa tahun ini, kita telah membangun 40 Bank Wakaf Mikro di pondok-pondok pesantren. Para santri dapat memanfaatkannya dan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan diri dengan keterampilan dan keahlian di dunia kerja dan usaha.
Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga tengah menyiapkan 50 balai latihan kerja komunitas di pondok pesantren. Tahun depan saya sudah perintahkan untuk dibangun minimal 1.000. Kita akan beri bantuan berupa gedung, peralatan, dan infrastruktur. Insya Allah, pondok pesantren akan maju, para santri makin maju, dan dengan begitu Indonesia juga akan menjadi maju.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
