Partai Politik di sistem demokrasi yang kita anut mewajibkan adanya sebuah partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat. Tanpa partai politik, apakah bisa dianggap kita menganut sistem demokrasi? Lah, sistem monarki modern juga ada partai politik dengan sistem parlementernya.
Tidak dipungkiri bahwa saat ini pandangan terhadap sebuah partai politik tidak sebaik yang kita harapkan dengan berbagai skandal, manipulasi bahkan korupsi yang dilakukan oleh anggota dewan yang terhormat. Namun semua itu adalah sebuah proses berdemokrasi yang lebih baik.
Partai politik sendiri tujuan utama bukanlah kekuasaan semata, namun dengan cita-cita yang luhur yaitu bisa mengatur serta membangun sebuah negara yang lebih baik demi kesejahteraan rakyatnya. Dengan keadaan partai politik saat ini apakah kita harus meninggalkan sistem domakrasi? 'Kan tidak mungkin.
Seseorang yang mau terjun ke dunia politik menduduki jabatan politik baik itu gubernur, bupati dan walikota sebaiknya mau menjadi kader partai minimal punya Kartu Anggota Partai sebagai pendidikan politik kepada rakyat bahwa kita menganut sistem demokrasi.
Jika tidak mau harusnya melalui jalur independen atau perorangan dengan ketentuan dan syarat berlaku.
Partai politik pun sebaiknya mewajibkan setiap orang yang ingin maju menduduki jabatan politik harus mau menjadi anggota partai, tidak membolehkan seseorang tidak perlu menjadi Anggota partai untuk menduduki jabatan politik demi sebuah pencitraan untuk menarik simpati rakyatnya.
Bagaimanapun pendidikan politik itu penting, bukan hanya dibangku sekolah atau kuliah namun kenyataan di masyarakat harus juga di implementasikan secara langsung sehingga rakyat paham apa itu berdemokrasi, di samping juga untuk membangun sistem demokrasi yang lebih baik semua harus mau berkorban demi kepentingan bangsa dan negara sesuai cita-cita seluruh rakyat Indonesia.
Meski pahit, seorang bapak jendral Prabowo Subianto mewajibkan setiap orang yang mau maju menduduki jabatan politik melalui partainya harus mau menjadi anggota partainya. Ini sesungguhnya adalah sebuah pesan moral kepada rakyat Indonesia bahwa kita menganut sistem demokrasi.
Jika tidak ingin mencalonkan diri melalui partai politik harusnya melalui jalur independen, itulah pendidikan politik praktis sesungguhnya. Jangan sampai terjadi salah kaprah di antara anak bangsa tentang politik, jangan ada seseorang mau menggunakan kendaraan partai namun tidak mau bergabung menjadi anggota partai.
Meski punya kepentingan yang baik untuk membangun bangsa dengan menjadi pejabat politik dengan memanfaatkan partai sebagai kendaraan politik tanpa menjadi anggota sebuah partai, harusnya seseorang calon bupati, walikota, gubernur bahkan presiden juga mau memberikan pendidikan politik supaya demokrasi di negeri ini menjadi lebih baik.
Partai politik juga harus jelas jangan abu-abu dengan mendukung tanpa syarat menjadi anggota partai, karena demokrasi membolehkan jalur independen dalam setiap pencalonan, untuk apa partai di dirikan jika tak mampu menyiapkan kader atau mencari dan merekrut anggota partai baru yang terbaik untuk membangun partai secara bersama-sama demi sebuah demokrasi yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Mari kita bangun sistem demokrasi di negeri ini menjadi lebih baik dari hari ini...
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews