Apakah suatu laporan keuangan pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/kota) dan pemerintah pusat, apabila dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah pasti tidak ada korupsi atau penyalahgunaan keuangan? Dan apakah kalau BPK menyatakan dengan Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat, sudah pasti ada korupsi atau terjadi penyalahgunaan keuangan?
BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan baik pemerintah daerah dan pusat mempunyai acuan yang berdasarkan standar dan prinsip-prinsip akuntansi. Dalam akuntansi disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
Jadi baik pemerintah daerah dan pusat dalam menyajikan laporan keuangan harus berdasarkan PSAK.
Membuat laporan keuangan untuk pemerintah daerah atau pusat itu tidak mudah. Mungkin karena banyaknya aset-aset yang dimiliki dan penyajiannya juga rumit.
Makanya banyak pemerintah daerah yang sering mendapat opini Disclaimer dari BPK, yang artinya tidak menyatakan pendapat karena ada sesuatu yang dianggap dalam laporan keuangan itu tidak wajar. Dan bisa jadi karena tidak menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan.
Bahkan banyak pemerintah daerah yang mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, tapi akhirnya melakukan praktek-praktek suap kepada aparat atau oknum BPK. Praktek suap semacam ini kadang sudah jamak dilakukan, hanya tidak tertangkap atau ketahuan oleh aparat penegak hukum.
Seperti di Kementerian Desa Daerah Tertinggal, lembaga anti rusah KPK menangkap oknum BPK dan pihak Kementerian Desa karena melakukan suap untuk mendapatkan opini WTP dari lembaga BPK.
Dan berapa banyak kepala daerah yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK? Padahal laporan keuangannya mendapat opini WTP. Karena korupsi dan penyalahgunaan keuangan kadang tidak ada sangkut pautnya dengan opini WTP.
Dan berapa banyak oknum BPK yang ditangkap oleh KPK karena menerima suap?
Bahkan suapnya tidak dalam bilangan jutaan tetapi milyaran hanya demi opini WTP.
Seakan sudah menjadi tradisi kalau ada pejabat dari BPK melakukan audit di pemerintah daerah diperlakukan seperti raja, dijemput di bandara, dicarikan hotel yang bagus, dibelikan oleh-oleh dan dapat uang saku. Tujuannya supaya dalam memeriksa segala sesuatunya bisa diatur. Tetapi budaya seperti itu sekarang sudah berkurang jauh.
Yang lagi heboh atau ramai terkait lapoaran keuangan dengan opini WTP adalah penprov DKI Jakarta. Penyajian laporan keuangan 2017 dinyatakan oleh BPK dengan opini WTP.
Sekedar informasi: laporan keuangan DKI Jakarta yang selama empat tahun dengan opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer). Dan baru pada tahun 2017 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Bahkan gubernur Anies Baswedan mengatakan: laporan keuangan penprov DKI Jakarta dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan berkah ramadhan.
Apakah ini artinya di Premprov DKI Jakarta sudah bersih atau tidak ada korupsi? Tentu tidak! Karena niat jahat pegawai untuk melakukan korupsi semakin pinter dan lihai, mengakali anggaran atau mencari celah-celah yang supaya tidak ketahuan oleh aparat penegak hukum.
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh menteri Susi Pujiastuti justru laporan keuangannya dengan opini Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat. Padahal kementerian ini menjadi role model dalam menyusun suatu anggaran untuk kementerian lainnya dan kementerian ini juga menghemat anggaran 2 trilyun lebih. Menteri Susi menerapkan kata-kata yang tidak bersayap dalam menyusun suatu anggaran. Jadi anggaran harus jelas untuk keperuntukan apa.
Apakah dengan opini Disclaimer di Kementerian Kelautan dan Perikanan pasti ada korupsi dan penyalahgunaan keuangan? Tentu Tidak! Bisa jadi dalam penyusunan atau penyajian laporan keuangan ada kendala-kendala atau kesulitan tertentu.
Jadi setiap laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer), bukan berarti tidak ada korupsi atau ada korupsi. Tetapi laporan keuangan juga harus disajikan dengan standart dan prinsip akuntansi.
Sebagai contoh pemerintah daerah kabupaten Nganjuk yang sekarang bupatinya menjadi tersangka KPK, padahal laporan keuangan pemerintah daerahnya dengan opini WTP selama empat tahun berturut-turut.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews