E-KTP Tercecer di Bogor, Mendagri Wajib Bertanggung Jawab!

Selasa, 29 Mei 2018 | 21:12 WIB
0
734
E-KTP Tercecer di Bogor, Mendagri Wajib Bertanggung Jawab!

Saya termasuk orang yang sangat berhati-hati berpendapat tentang penemuan ribuan e-KTP (rusak ?) yang jatuh tercecer di Bogor.

Terlepas dari kejadian tidak disengaja sampai tudingan sabotase, rasanya memang agak ganjil ribuan KTP (rusak?) dari Sumatera Selatan jalan-jalan berwisata begitu jauh sampai ke Bogor.

Mosok iya mau ketemuan sama Gajah di Taman Safari?

Mengingat KTP adalah identitas resmi sebagai warga Negara sah Indonesia, wajar saja banyak spekulasi yang bermunculan.

E-KTP rusak, kenapa tidak langsung dihancurkan?

Saya setuju dengan status fesbuk kawan (maaf saya lupa namanya), jangankan e-KTP, ATM rusak aja langsung digunting oleh pihak Bank karena rentan disalahgunakan.

Sekilas info yang berkembang, kenapa tidak dihancurkan karena konon menjadi barang bukti Kasus Korupsi e-KTP di KPK, tapi kemudian dibantah oleh pihak KPK sendiri.

Membaca reaksi kagetnya Mendagri yang justru heran kenapa tidak langsung dihancurkan, saya menganggap kalau selama ini belum ada Standar Operasional atau prosedur baku untuk memusnahkan e-KTP yang cacat atau rusak dari Kementerian Dalam Negeri khususnya Dirjen Dukcapil.

Kalau misalnya selama ini semua e-KTP yang rusak dari seluruh Provinsi di Indonesia harus dikembalikan ke Gudang Kementerian Dalam Negeri di Bogor, bukannya ini sebuah pemborosan?.

Berapa biaya dan ongkos transportasi pemulangan fisik e-KTP afkir ini? Seratus juta, dua ratus juta atau tigaratus juta perbulan? Sayang duitnya, lebih baik diboroskan lagi buat nambah-nambah gaji dan tunjangan para sesepuh yang sudah sepuh di BPIP pimpinan Bu Mega.

Kasihan mereka para tokoh-tokoh sepuh bangsa cuma digaji seratusan juta rupiah, dapat aaappa...? Padahal mereka tokoh-tokoh terkemuka  seperti Prof Mahfudz, Yai Aqil Siradj, Yai Ma'ruf Amin, Syafi'i Maarif, Try Sutrisno dan lain-lain.

(Tolong jangan ditanya lembaga apa itu BPIP, jangankan mamfaat, kepanjangan BPIP aja saya ngga paham. Sepertinya rezim di jaman pak Beye struktur Pemerintahan memang terlalu ramping makanya perlu digemukkan di rezim sekarang).

Saya mendukung pihak kepolisian, DPR RI dan khusus-nya Bawaslu untuk serius menangani dan mengungkap kasus tercecernya ribuan e-KTP ini. Mengingat kita akan memasuki perhelatan beberapa Pilkada yang dilanjutkan Pemilu sekaligus Pilpres ditahun depannya, saya harap jangan sampai ada penyalahgunaan data kependudukan yang menguntungkan pihak tertentu.

[irp posts="2444" name="Mana Ada Leader" dalam Megakorupsi e-KTP, Dituduh Pun Pasti Menyangkal!"]

Sebagai Ketua Parpol medsos Tirik Yaluk, saya juga menuntut saudara Mendagri Tjahjo Kumolo untuk bertanggung jawab penuh dan sudah seharusnya mengundurkan diri kalau sampai kasus ini tidak bisa dijelaskan secara terang-benderang dihadapan publik.

Kekagetan dan alasan yang berputar-putar justru membuat masyarakat semakin curiga dan harus waspada adanya udang di balik bakwan dan bakwannya dibagi-bagi untuk memenangkan kawan.

Terakhir, siapapun anda yang sudah menjatuhkan sekarung e-KTP (rusak ?) ini, saya Ketua Partai Tirik Yaluk dan bagian dari masyarakat negeri ini mengucapkan rasa terima kasih. Mari kita bangun demokrasi kita dengan transparan tanpa kecurangan.

Sekecil apapun sumbangsih anda sebagai warga negara adalah jasa besar karena kita tidak dibayar, sebesar apapun yang dilakukan oleh Pemerintah berkuasa adalah hal biasa karena merupakan kewajiban-nya sebagai penguasa.

Anda, saya dan kita semua rakyatlah pemilik sah kedaulatan Negeri ini, kekuasaan yang dipegang Pemerintah hanyalah titipan yang kita berikan setiap masa lima tahun dan bisa kita cabut kembali sesuai konstitusi, kalau ada yang aneh-aneh jangan takut untuk bersuara!

***