Katakan "Nope" kepada Pemberi Rekomendasi Ini!

Cepe, nope, gope sudah menjadi bahasa pergaulan. Bahasa asal Cina ini dipopulerkan oleh pedagang keturunan Cina. Nope sama dengan 200. Angka 200 pernah diopulerkan oleh Rocky Gerung. Tapi rupanya angka 200 digemari pula oleh Menteri Agama.

Kemenag baru saja merilis 200 ulama/mubaligh terekomendasi. Ketika ditanya, apa kriterianya, Menag malah tidak tahu. Daftar itu berdasarkan masukan dari berbagai pihak terkait. Terbitnya rekom itu menurut Menag berdasarkan banyaknya permintaan masyarakat agar Menag mengeluarkan rekom pada sejumlah ulama yang akan mengisi taushiyah di Masjid, kantor dan sebagainya.

Nampaknya Menag kurang lengkap membaca permintaan itu. Kalau mau rajin sedikit memilah pertanyaan itu, jawabannya bisa beragam. Pertama, jawabannya dengan mengeluarkan daftar 200 mubaligh terekom. Itu jawaban paling gampang.

Kalau mau jawaban lain, gunakan sedikit imajinasi. Pertanyaannya bisa saja begini, “Pak Menteri, kami ingin menebar kebaikan dengan mengundang para mubaligh, tapi kami takut dituduh sebagai kelompok intoleran, anti-Pancasila, anti-NKRI. Tolonglah kasih rekomendasi ulama mana saja yang menurut Pak Menteri bisa membuat kami tidak was-was karena ketakutan tiba-tiba pengajian kami dihentikan di tengah jalan. Atau bisa saja ada surat entah dari pihak mana yang meminta kami membatalkan kehadiran ustadz yang sudah kami undang dari jauh-jauh hari."

Jawabannya tentu saja bukan cuma merekomendasi nama-nama ulama, tapi mencari akar masalah. Kenapa masyarakat jadi ketakutan? Ini bukan fiksi, tapi realitas.

Pembatalan mendadak Ustadz Felix Siauw yang akan ceramah di Indosat, atau sejumlah pembatalan ustadz lain di berbagai tempat harus dicarikan jalan keluarnya karena persoalannya sudah seperti benang kusut karena pembiaran.

Panitia yang mengundang mubaligh kan bukan berdasarkan tebak manggis. Rapatnya saja berkali-kali. Ketika disebut satu nama mubaligh, tentu mereka sudah pernah mendengar ceramahnya sebelumnya. Ditambah lagi, mubaligh yang diundang bukan mubaligh yang dicekal atau sedang terkena masalah yang seminggu sekali harus lapor polisi.

Bisa juga jawabannya lebih rumit atas pertanyaan kritis, “Pak Menteri. Kenapa Pak Menteri bungkam ketika ada mubaligh yang dilarang berceramah oleh sekelompok masyarakat. Sebenarnya siapa sih yang memegang otoritas kegiatan keagamaan? Pak Menteri atau ormas? Coba sekarang Pak Menteri jelaskan pada kami sejelas-jelasnya. Apa saja kriteria mubaligh yang anti NKRI, anti pancasila, dan seterusnya. Coba jelaskan sampai ke usus-ususnya, jangan sampai ada yang tersisa sehinga kami nanti tidak salah tafsir. "

Tentu saja jawabannya tidak semudah mengeluarkan daftar 200 mubaligh terekomendasi.

Menjadi menteri agama sekarang ini memang bukan perkara gampang. Bukan cuma menangani persoalan perbedaan mazhab, atau pertarungan antara liberalisme dengan mainstreamisme. Persoalannya sudah campur aduk dengan pertarungan pilihan politik.

Sedangkan Menag kan cuma ditugaskan menangani persoalan agama. Urusan poitik urusan kementerian lain. Tapi urusan politiknya sudah telanjur tercampur, sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Makanya tidak heran, daripada salah omong, mending bilang, daftar itu saya tidak tahu detilnya.

Daftar sudah terlanjur tersebar. Pak Menteri juga sudah tahu bakal rame. Satu hal yang di luar perhitungan Pak Menteri adalah kesan yang ditimbulkan dari daftar itu. Dalam daftar itu terdapat ulama yang sudah sepuh. Bukan soal sepuhnya saja. Keilmuannya juga sudah tidak diragukan lagi. Dari mulai ketua MUI sampai ahli tafsir Al-Qur'an yang sudah menulis buku tafsir dan puluhan buku lainnya. Ada juga ulama yang sudah sangat populer karena sering muncul di televisi.

Daftar itu terkesan seperti daftar para ulama yang baru lolos seleksi pemilihan ajang berbakat . Kan sama saja dengan mengecilkan keilmuan dan popularitas para ulama itu. Kesan lainnya, seolah-olah ulama-ulama hebat itu baru saja lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementerian agama.

Belum lagi ulama-ulama hebat yang tidak masuk daftar. Pak Menteri bilang akan ada nama-nama susulan. Tapi karena janji update itu setelah banyaknya protes, kesannya nama-nama susulan seperti mendapat belas kasihan Pak Menteri. Makanya tidak heran, sejumlah nama yang masuk daftar merasa tidak enak hati, dan bahkan ada yang minta namanya dicoret.

Nasi sudah jadi bubur. Tukang bubur yang pernah naik haji tentu tahu bagaimana membuat bubur itu terasa lezat. Kalau tadi nope dari bahasa Cina, sekarang coba kita sok englis dikit, buka kamus arti “nope.” O, artinya "nggak".

Abaikan saja daftar itu. Toh Pak menteri juga bilang, tidak masalah jika ada yang mau mengundang mubaligh di luar daftar itu. Jadi katakan “nope” buat daftar 200 itu.

Bukan terhadap para mubalighnya yang masuk daftar, tapi terhadap rekomendasinya. Mungkin bisa membuat sedikit lega. Bisa menurunkan tensi darah, bisa membuat mata merah menjadi nampak cerah, bisa menukar rasa nggak enak hati menjadi rada enakan dikit. Dan seterusnya, dan seterusnya.

***

19052018