Keterbelahan masyarakat sejak Pilprres 2014 sudah menjadi semacam “isme.” Bukan hanya di tingkat elit, sudah sampai pada akar rumput yang paling bawah.
Sia-sia saja lmbauan untuk kembali menyatukan dua “isme” itu. Lagipula imbauan itu patut dicurigai karena datangnya dari para elit yang merupakan bagian dari “isme” itu. Jadi imbauan itu bisa diartikan dengan, “Jangan nyinyirin gue terus, dong. Pliiis…”
Perang dua “isme” itu bukan hanya soal-soal politik, atau hal-hal yang besar. Tapi juga masalah yang ringan, sepeleh, dan remeh-temeh. Ketika satu kubu menyerang khasiat kencing onta, satu kubu punya kesempatan menyerang balik dengan nyinyirin khasiat racun kalajengking.
Sekarang merambah ke soal nonton film. Niatnya Presiden Jokowi dengan menonton sejumlah film nasional agar perfilman nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi niat itu mulai diragukan dengan tidak nongolnya Presiden saat rakyatnya di kubu yang berbeda berbondong-bondong menonton film "212 Power of Love".
Sekarang gantian, yang menonton film 212 adalah rival politiknya, Prabowo. Tentu saja menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan film yang ditonton Jokowi karena para kreatornya adalah pendukungnya.
Perseturuan antar penonton film ini semakin kentara ketika para pendukung Jokowi mem-bully film 212, bahkan sampai bikin opini hoax dengan mengatakan film 212 nggak laku.
Bahkan sampai menyempatkan diri menyusup ke dalam bioskop, masuk duluan, memotret bangku yang belum terisi sebelum semua penonton masuk. Tentu saja dibalas oleh lawannya dengan menyodorkan fakta sebaliknya.
Kapan perseteruan ini berakhir? Barangkali sampai kiamat!
Upaya 2019 ganti presiden bukan untuk mengakhiri perseteruan, tapi upaya mereparasi total ke jantung masalah. Ibarat komputer, mengganti mainboard-nya. Sekarang processor core 2 duo sudah ketinggalan zaman.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
