Penentang utama Ahok sebagai gubernur (2014 – 2017), adalah para maling anggaran. Entah yang di partai politik, parlemen, balaikota, RT-RW yang menolak Qlue karena nggak bisa mroyek, hingga ormas yang tak dapat jatah preman.
Kelompok dirugikan ini bersatu padu dalam momentum Pilkada DKI Jakarta 2017. Eep Saefullah Fatah yang konsultan politik, PKS yang tukang kompor, Gerindra yang dikhianati Ahok, ditambah Amien Rais, dan Rizieq Shihab yang kheki karena FPI mau disikat Ahok; Mereka bersenyawa. Dan sentimen agama pun digulirkan.
Pokokmen, Ahok harus tersingkir. Jakarta adalah tempat bergulirnya Rp70 trilyun per tahun. Angka yang menggiurkan, khususnya bagi para maling yang selama itu dimanjakan korupsi.
Dalam masa kepengurusan Jokowi, dilanjutkan Ahok dan kemudian Djarot, penggunaan APBD mulai rasional. Anggaran lebih transparan, jelas ke mana larinya. Bahkan Ahok bisa membangun berpuluh RPTRA, serta Simpang Susun Semanggi yang fenomenal, tanpa memakai uang rakyat dalam APBD.
Tapi karena itu, mereka yang hobi bancakan anggaran, tiba-tiba merasa tersumbat. Rakyat yang gembira-ria pun diancam; Yang milih Ahok dipersekusi, dibully, diintimidasi, takkan dishalatkan jika mati. Agama tertentu (halah, tertentu) menjadi alat efektif, murah-meriah, menciptakan neraka bagi pendukung Ahok, si minoritas cina itu.
Ingat TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan), yang dulu hanya menghabiskan Rp4 milyar, itupun dari uang operasional Gubernur, kini memakan Rp 28 milyar dari APBD.
Dana hibah APBD, jaman Ahok-Djarot sekitar Rp553 milyar, kini menjadi Rp 1,7 trilyun. Jaman Ahok ada dana subsidi daging (untuk rakyat) Rp 38 milyar, kini anggaran itu hilang, berganti anggaran Rp40,2 milyar untuk HIMPAUDI, yang kasus serta uangnya kini tak jelas.
Yang paling dahsyat, anggaran untuk DPRD. Sehabis Ahok, anggaran DPRD DKI naik 10 kali, dari Rp 8,8 milyar menjadi Rp 107,7 milyar. Reses DPRD, semula Rp 34,96 miliar menjadi Rp 69,3 miliar. Pembahasan Pansus dan Lainnya, semasa Ahok Rp 2,29 miliar, kini Rp 29,25 miliar. Pembahasan Banggar dari Rp 4,23 miliar menjadi Rp 16,2 miliar. Bamus, sebelumnya Rp 3,64 miliar, era baru menjadi Rp 15,24 miliar. Pengelolaan website DPRD, jaman Ahok Rp 31 juta kini Rp 571 juta.
Belum pula anggaran baru yang jaman Ahok tak ada, kini diadakan seperti; Penunjang kehadiran rapat DPRD Rp16,1 miliar. Pembuatan buku profil anggota dewan sebesar Rp 218 juta (data di atas dari BBC Indonesia berdasar apbd.jakarta.co.id).
Itu fakta, kenapa Ahok dibenci anggota DPRD, dan tentu para "maling" anggaran. Kinerja yang jelas dilibas nilai-nilai yang culas, di mana sebagian besar rakyat mudah dikipas-kipas.
Sehabis Ahok, terbitlah "maling" anggaran. Para koruptor bertempik-sorak. Rakyat yang diberi nasbung, cukup bahagia. Karena kelak jika mati, mendapatkan sorga.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
