Demi memajukembangkan Indonesia sesuai UUD 45 dan Pancasila, idealnya untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, efisiensi atau efektivitas keputusan-keputusan pemerintah secara baik dan benar dalam hal,
Yang berdasarkan data-data fakta-fakta di lapangan yang terukur, membutuhkan kajian akademik yang sangat rumit, sangat lama dan dengan dana yang relatif sangat besar.
Mustahil hal itu bisa dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia.
Di lihat dari sudut pandang ini, semua kritikan-kritikan rakyat umum hanyalah omong kosong belaka. Jangan berharap memperoleh kritikan-kritikan dan solusi-solusi konstruktif yang cerdas berdasarkan argumentasi yang kuat dan dapat diaplikasikan secara nyata dari mereka.
Tapi...
Yang merasakan akibat langsung dari keputusan-keputusan pemerintah itu siapa?
Rakyat umum!
Mereka tidak akan bisa membuat kajian-kajian akademis yang njelimet dan memusingkan kepala gitu. Mereka tidak akan sanggup memikirkan hal-hal tersebut, karena energi dan waktu mereka sendiripun sebagian besarnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.
Jadi...
[irp posts="9808" name="Duduk Perkara Utang Pemerintah Indonesia Sekarang"]
Jika adalah rakyat yang mengeluh, memprotes, demonstrasi hingga mencaci maki dan kebablasan sampai menghina pemerintah dan kinerjanya, itu semua berdasarkan apa yang mereka alami dan rasakan dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Jangan bilang mereka pemalas, pandainya ngeluh saja hingga mereka tidak bisa hidup dengan layak bersama keluarganya.
Sudah tidak terhitung lagi banyaknya rakyat Indonesia yang saya (kita) saksikan secara langsung, yang sangat rajin dan begitu gigihnya bekerja mencari nafkah.
Saya pernah melihat langsung betapa banyaknya pasangan suami istri yang bekerjasama memungut sampah botol-botol dengan pakaian kotor, kumal dan compang campingnya, pemuda-pemuda yang berendam di dalam bak septik tank saat memperbaikinya, menyelami sungai hitam yang sangat jorok untuk mencari sampah-sampah yang masih memiliki nilai jual, pekerja-pekerja bangunan yang menguras keringatnya hingga berdarah-darah hingga mempertaruhkan nyawanya...
Pemerintah wajib mengetahui dan memahami hal ini. Menjadikan keluhan-keluhan, nyonyor nyinyiran, protes-protes mereka sebagai tolok ukur hasil dari kinerjanya.
Tidak dengan begitu mudahnya menangkapi rakyat akibat keluhan dan keputusasaanya. Kecuali oknum-oknum yang terbukti nyata-nyata memiliki niat jahat untuk menghancurkan keutuhan Indonesia. Jangan terlalu kaku menerapkan pasal-pasal hukum terkait ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik pemerintah (presiden), baik di ranah offline maupun online. Mengayomi, bukan mengancam, menakut nakuti dan menghukum begitu saja.
Mereka sedang menyaksikan dan merasakan kecemburuan sosial atau kesenjangan perekonomian yang semakin parah.
Omong kosong rakyat biasa ini, soal rasa keadilan dalam kehidupannya sehari-hari yang masih relatif jauh dari kata ideal, masih jauh dari cita-cita kita yang kita sepakati dalam UUD 45 dan Pancasila.
Berharap semoga para politikus yang hendak menghidupkan kembali pasal penghinaan pemerintah dan institusi-institusi negara, sangat mempertimbangkan opini warga biasa ini.
***
Editor: Pepih Nugraha
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
