Tampaknya, kampanye pilgub Sumatera Utara sudah melewati klimaksnya walaupun periode kampanye resmi belum dimulai. Bahkan, banyak orang yang bercanda bahwa “gubenurnya sudah terpilih”.
Begitulah situasi di provinsi yang terkenal dengan keberagaman dan keberagamaannya itu. Pertarungan bagaikan sudah selesai, padahal arena pergulatan belum dibuka. Lighting (lampu) ring tinju belum dinyalakan. “Yaumul hisab” (hari perhitungan) itu masih jauh, 27 Juni 2018.
Tetapi, rakyat di Sumut merasa seolah mereka sudah punya gubernur baru. Terasa seakan-akan hari pencoblosan telah berlalu. Terasa seakan-akan Pak Djarot Saiful Hidayat sudah kembali ke Jakarta membawa pulang kekalahan telaknya di tangan Edy Rahmayadi.
Itulah suasana yang berlangsung. Foregone conclusion. Sudah diputuskan. Banyak orang yang sudah menyimpulkan hasil pilkada ini.
Apakah situasi seperti bagus atau tidak bagi rakyat Sumut khususnya, atau bagi Indonesia pada umumnya?
Menurut hemat saya, kalau proses pilkada bisa direkayasa seperti yang sedang berlangsung di Sumut saat ini, saya pastikan sangat elok bagi rakyat Sumut.
Biaya pilkada bisa ditekan menjadi relatif sangat kecil. Sebab, tim paslon “pasti menang” tidak perlu lagi heboh menyiapkan kampanye yang berbiaya tinggi. Paslon “pasti” itu tidak usah membentuk kelompok relawan yang jumlahnya belasan ribu orang dengan honor harian yang bisa membuat seorang calon bangkrut.
Di samping itu, rakyat Sumut tidak terlalu terkuras perhatiannya. Memberikan perhatian terhadap pilkada bisa berakumulasi menjadi sumber ketegangan. Jadi, saya berpendapat suasan pilkada model Sumut 2018 ini, memberikan banyak kemaslahatan. Misalnya, tidak perlu hiruk-pikuk yang biasanya memancing perselisihan.
[irp posts="6530" name="Pangkostrad Edy, Tirulah AHY Yang Memberi Contoh Politik Beretika!"]
Kalaulah semua pilkada bisa seperti entengnya menuju kemenangan di pilgub Sumut kali ini, niscaya Indonesia bisa lepas dari kasus-kasus dana relawan sosialisasi dan kampanye yang selalu ratusan miliar rupiah. Jumlah yang acapkali tak bisa dijangkau oleh orang-orang yang memiliki kemampuan memimpin.
Kalau bisa kita buat pilkada-pilkada di daerah lain sama seperti di Sumut hari ini, hampir pasti kerawanan yang terkait dengan keamanan, bisa ditiadakan.
Tetapi, sayangnya, dana perahu untuk parpol-parpol pendukung kelihatannya masih sulit untuk ditiadakan. Tentunya ini aspek lain lagi.
***
Editor: Pepih Nugraha
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
