Kenapa Anies R. Baswedan dicopot dari jabatannya sebagai Mendikbud oleh Jokowi? Sithik-sithik saya meyakini jawaban beberapa teman. Ada beberapa persoalan yang tak beres di Kemendikbud pada jamannya. Kekisruhan manajemen.
Seperti kata Ahok, Jokowi lebih kejam dari dirinya (dalam pidato serah-terima Jokowi pada Ahok di Monas, 2014, Jokowi menceritakan Ahok itu sangat emosional, hatinya mudah tersentuh, sementara dirinya tidak). Di lain waktu dan tempat, Ahok menolak pendapat bahwa Jokowi tidak tegas. Kata Ahok, Jokowi jauh lebih tegaan dari dirinya.
Ketika Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta, kenapa harus diperjuangkan mati-matian oleh Prabowo? Karena kita dengar teriakan Prabowo di lapangan Banteng, saat kampanye terakhir Anies-Sandi dalam Pilkada DKI 2017; "Anies Gubernur, Prabowo Presiden!"
Tapi, apakah akan mulus jalan Prabowo, menjadi capres? Bisa jadi ia akan merasa dikhianati berkali-kali, dari sejak Megawati, Jokowi-Ahok, dan kelak Anies? Belum tahu. Masih harus menyimak. Skenario sedang dinego.
Kegubernuran Anies, tidak terasa sebagai sesuatu yang diniatkan sebagai pemimpin apalagi pelayan masyarakat. Meski sudah dilantik, Anies masih begitu baperan. Bisa dimengerti, karena dukungan pada Ahok tidak menyurut. Bahkan, para Ahokers dirasa makin fanatik.
Sementara, wagubnya terlihat lebih serius, meski pernyataannya sering terlihat culun dan sama aneh dengan gubernurnya. Dari soal rumah DP nol persen, vertical, berlapis, tapak. Penanganan PKL, transportasi Jakarta. Serta kecenderungan bagi-bagi duit memakai dana APBD, dengan alasan tak ingin terjadi korupsi dengan CSR (sebagaimana kata mereka, Ahok merusak manajemen keuangan Pemda).
KPK (Komisi Pencegahan Korupsi, sebagai TGUPP DKI), entah siapa mau dicegah, karena malah dipakai melegitimasi tindakan gubernur.
[irp posts="8856" name="100 Hari Kerja Anies-Sandi, Apanya yang Mau Dilihat?"]
Kalau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), jelas proses perekrutannya (melibatkan pansel sebagai wakil masyarakat, dan DPR). Sementara KPK DKI, suka-suka Gubernur, karena sebagai pembantu atau tim khusus, tanpa verifikasi atau pun tes kelayakan. Tugasnya justru cari-cari kesalahan gubernur sebelumnya. Bahkan, beberapa kali menentang aturan pemerintahan di atasnya.
Hal yang agak mengkhawatirkan, ketika ekonomi memburuk, KJP banyak yang tak beres atau bahkan dicabut, pengangguran meningkat, mengundang orang-orang dari daerah masuk dengan bebas, dengan alasan HAM. Apa yang akan terjadi? Ada yang menduga, skenario 1998 dimainkan. Entah oleh 08 atau 18. Politik main kayu masih dipikul.
Ada apa dengan Anies? Tak perlu bertanya pada rumput yang bergoyang. Yudi Latief dan Monib boleh kita tanya. Ini soal track record, sehingga kita maklum kenapa dia mau bertandang ke Petamburan.
Kini jualannya isu HAM. Absurd? Tidak, bagi mereka yang membaca gimmick. Gawan bayi mungkin.
***
Editor: Pepih Nugraha
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
