Sudah Tepat Anies Batalkan Pembuatan Lift di Rumah Dinasnya

Apa jadinya kalau pembuatan lift di rumah dinas Gubernur Anies Baswedan yang hanya terdiri dari dua lantai itu tidak diramaikan media, mungkin mesin untuk naik-turun orang atau barang itu sudah menjadi kenyataan. Anies terpaksa harus "menenggelamkan" alasan mulia pembuatan lift di rumah dinas yang diperuntukkan bagi kaum difabel itu karena pembuatannya menyedot anggaran Pemprov DKI Jakarta.

Tentu saja Anies gubernur yang sangat rasional. Rencana pembuatan sekaligus pembatalan pembuatan lift di rumah dinasnya bukan tanpa alasan. Alasan yang sebenarnya mulia, yakni memudahkan kaum difabel pengguna kursi roda atau yang sulit berjalan bisa langsung menemuinya di lantai dua.

Tetapi Anies juga menghitung, berapa banyak kaum difabel yang datang setiap hari ke rumah dinasnya. Kalau setiap hari ada puluhan bahkan ratusan, mungkin alasan pembuatan lift itu tepat dan tidak akan diramaikan DPRD atau media massa yang bawel dan media sosial yang nyebelin. Kalau seminggu atau sebulan sekali yang datang, tentu keberadaan lift itu menjadi mubadir karena banyak nganggur-nya.

[irp posts="8856" name="100 Hari Kerja Anies-Sandi, Apanya yang Mau Dilihat?"]

Lagi pula, Anies tidak akan tega membiarkan kaum difabel susah payah masuk lift hanya untuk menemuinya di lantai dua. Memangnya tidak ada ruangan besar di lantai satu? Mengapa tidak ditemui di lantai satu saja biar tidak usah menggunakan lift.

Masuk akal kalau Anies geram kepada siapapun pejabat yang mengada-ada pengadaan barang seperti lift di rumah dinas yang hanya akan memunculkan dugaan penggunaan dana yang tidak pas sesuai kebutuhan rakyat (ingat, Anies gubernur yang prorakyat loh). Ia menduga, pejabat itu sedang memojokkan dirinya di posisi yang sulit sehingga Anies bisa dipandang orang "kolokan" sebagai pejabat.

Sudah sepantasnya Anies geram dan mengusut si pembuat anggaran, sebab pengadaan lift itu sekaligus penghinaan terhadap dirinya yang masih sehat wal afiat, yang tidak perlu menggunakan lift untuk sampai ke lantai dua rumah dinasnya. Selagi bugar, toh ia masih kuat berjalan naik tangga sendirian. Kecuali kalau Anies mengantisipasi jika suatu saat nanti dia juga harus menggunakan kursi roda dan perlu akses lift. Nah, kalau ini alasannya sudah tepat dan tidak ada alasan pembuatan lift itu harus dibatalkan.

Tentang rencana pengadaan lift itu sendiri Anies mengaku tidak mengetahuinya dan karena diramaikan media yang cukup membuatnya repot, Anies lantas meminta rencana itu dibatalkan saja.

Buntutnya, karena ia seorang gubernur prorakyat, maka ia berpikir anggaran itu lebih baik untuk membantu rakyat dan berencana tidak akan menggunakan dana Rp2,4 miliar yang telah dianggarkan di Dinas Cipta Karya, Penataan Kota, dan Pertanahan DKI Jakarta untuk renovasi rumah dinas gubernur tersebut.

"Semuanya karena tidak ada kebutuhan renovasi besar. (Anggaran di APBD) ya tinggal enggak dilaksanain," ujar Anies kepada sejumlah media.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah sendiri mengatakan, adanya anggaran pengadaan lift untuk rumah dinas gubernur DKI Jakarta merupakan kesalahan input data. "Jadi ini hanya kesalahan input, perencanaan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 24 Januari 2018 kemarin.

[irp posts="8715" name="Enaknya Jadi Anies di Ruang Publik, Raisa, Jokowi, atau Ahok Pasti Iri"]

Nah, apalagi alasannya sekadar kesalahan input data, sebuah alasan klise yang biasa dikatakan pejabat penyusun anggaran, maka Anies perlu mengusut si penginput data yang sedikit-banyak telah menurunkan marwahnya sebagai gubernur yang masih bugar itu.

[caption id="attachment_8941" align="alignleft" width="531"] Ilustrasi lift (Foto: Foutube)[/caption]

Sebagaimana ramai diberitakan, Pemerintah DKI Jakarta semula mengalokasikan anggaran Rp2,43 miliar untuk merenovasi rumah dinas gubernur yang akan ditempati Anies. Rencana renovasi ini tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Namun di sana ada satu pos anggaran renovasi rumah dinas gubernur yang menjadi sorotan.

Kenapa menjadi sorotan, sebab dalam situs sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sirup.lkpp.go.id tertulis bahwa anggaran pengadaan elevator atau lift rumah dinas Gubernur DKI Jakarta tercantum sebesar Rp 750,2 juta. Pengadaan lift tersebut masuk dalam pos anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemprov DKI.

Kepala Dinas Cipta Karya, Penataan Kota, dan Pertanahan DKI Jakarta Benny Agus Chandra sendiri mengakui, ide pengadaan lift tersebut bukan tanpa alasan, yakni memudahkan tamu difabel yang mengunjungi rumah dinas gubernur. "Iya betul itu karena itu bangunan cagar budaya harus dapat diakses tamu difabel," ujarnya sebagaimana diberitakan Kompas.com.

***

Editor: Pepih Nugraha