Ketua DPR Tak Boleh Terlalu Lama Kosong, Titiek Soeharto Sempat Disebut

Pasca pengukuhan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi KTP Elektronik beberapa waktu, belum juga menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat, yakni penetapan Ketua DPR RI baru setelah hampir 53 hari kursi panas itu hanya dijaga oleh seorang pelaksana tugas (Plt).

Mangkraknya penetapan tersebut tentu saja membuat banyak pihak mempertanyakan kinerja Airlangga. Golkar yang saat ini mencitrakan diri sebagai “Golkar Bersih” harus mampu keluar dari bayang-bayang intervensi.

Ketua baru partai berlambang pohon beringin itu harus pula menentukan keputusan tegas yang harus diterima baik oleh kadernya atau pun partai lain yang berkepentingan dengan Golkar. Sehingga keputusan Golkar untuk menentukan Ketua DPR bukan datang dari para pembisik dan penjilat di luar partai itu sendiri.

Di internal Partai Golkar, sejumlah nama kader partai berlambang beringin rimbun itu sempat disebut layak menggantikan Setya Novanto, antara lain Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita, bahkan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada Kompas.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mengatakan, Partai Golkar harus segera memutuskan siapa yang akan ditunjuk untuk menjabat ketua DPR baru. Hal tersebut, kata dia, agar kursi DPR tak terlalu lama dijabat oleh seorang Plt. "Memang sebaiknya Ketua DPR itu enggak boleh terlalu lama di Plt," kata Fahri, Selasa 9 Januari 2018.

[irp posts="6092" name="Fahri Hamzah, Anomali Politik Kekinian Indonesia"]

Fahri mengatakan, pihaknya terutama Pimpinan DPR telah melayangkan surat kepada Fraksi Golkar guna menentukan pengganti mantan Ketua Golkar Novanto yang saat ini telah ditetapkan menjadi terdakwa kasus korupsi KTP-el oleh KPK.

Meskipun ada banyak hal yang akan diputuskan di DPR, kata dia, dan juga membutuhkan kompromi dari semua pihak termasuk dari Fraksi Golkar di kursi Pimpinan, namun Fahri mengaku hingga saat ini suratnya belum mendapatkan balasan.

"Kalau ada permintaan melantik Ketua DPR hari ini, maka pagi ini harusnya kami rapim dulu sampai sore kemarin enggak ada. Tadi malam juga enggak ada. Jadi kalau ada surat pagi ini, misalnya, minta Ketua DPR dilantik segera tentu kami prioritaskan," lanjut Fahri.

Kekosongan Ketua DPR RI yang memasuki bulan kedua sejak penahanan Novanto memang dapat menjadi perhatian publik. Golkar akan dinilai terlalu lambat memberikan keputusan terkait penentuan tersebut. Padahal, posisi Ketua DPR RI sangat sakral dalam menjalankan aspirasi masyarakat.

Dikutip dari Teropongsenayan.com, Pengamat politik dari KedaiKopi Hendri Satrio berspekulasi bahwa saat ini tentu Partai Golkar sudah mempunyai nama calon Ketua DPR pengganti Novanto. Dia menilai, hanya Golkarlah yang mampu mengetahui bagaimana sosok pemimpin DPR, termasuk nama yang belakangan muncul seperti ketua komisi III DPR Bambang Soesatyo.

"Perkara (calon ketua DPR) itu Bambang Soesatyo atau nama lainnya, menurut saya Golkarlah yang lebih mengerti," kata Hendri, Senin 8 Januari 2018 kemarin.

[caption id="attachment_7771" align="alignleft" width="516"] Hendri Satrio (Foto: RMol.co)[/caption]

Hendri mengatakan, siapapun nantinya yang akan ditunjuk oleh Golkar untuk duduk di kursi DPR, dipastikan tidak akan dipersoalkan oleh pemerintah. Sebab, kata dia, Golkar adalah partai yang hingga saat ini tidak berseberangan dengan pemerintah. "Ya dia akan mudah berkoordinasi dengan eksekutif dan pastinya lebih mudah juga bergaul dengan fraksi-fraksi lainnya," kata dia.

Hendri menambahkan, molornya keputusan penentuan Ketua DPR baru dinilainya sebagai langkah Ketua Golkar Airlangga untuk mencetak sejarah baru dalam tubuh Golkar. Atas hal itu pula, Hendri menyarankan Airlangga untuk memilih Ketua DPR yang tidak dipersoalkan oleh banyak kalangan seperti Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) atau Agus Gumiwang.

"Pada dasarnya beginilah, sama kalau orang-orang Golkar itu. Jadi terserah Golkar lah mau pilih siapa, karena pendekatannya sama yakni mereka satu guru, satu ilmu itu," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dalam sejumlah media mengatakan, pihaknya hingga saat ini tengah mencari kader partainya yang berkualitas untuk kemudian mengambil kemudi ketua DPR. Kata Idrus, dirinya juga mengatakan sudah punya sejumlah kandidat untuk dicalonkan menggantikan posisi Novanto di DPR. “Saya selalu katakan kesulitan Partai Golkar kadang-kadang (untuk memilih) karena semakin banyaknya yang berkualitas,” kata Idrus di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa 26 Desember 2017.

[irp posts="5506" name="Membedah Isi Kepala Idrus Marham, Sang Spesialis Sekjen Golkar"]

Idrus menegaskan, terkait posisi Ketua DPR tersebut pihaknya akan membicarakan masalah itu saat masa sidang berikutnya, pada tanggal 9 Januari 2018 dan berkomitmen untuk memilih calon yang terbaik untuk memimpin DPR. Selain itu, kata dia, Golkar juga akan mempertimbangkan nama calon yang beberapa waktu lalu muncul di media seperti Azis Syamsuddin dan tetap akan dibahas dalam rapat pleno penentuan Ketua DPR.

[caption id="attachment_5481" align="alignright" width="524"]

“Apakah ada perubahan atau tidak ini tergantung Pak Airlangga (Hartarto) yang akan dibuat kajian dan pembahasan oleh DPP Partai Golkar apakah masih tetap atau apakah ada perubahan. Kita tunggu awal 2018,” ucap Idrus.

Kekosongan Ketua DPR tentu menjadi masalah sakral yang disorot oleh publik. Apalagi, sejak penangkapan mantan Ketua DPR itu, marwah lembaga tersebut tercoreng dengan banyaknya politikus yang terjerat kasus korupsi. Alih-alih memberikan pelayanan kepada masyarakat, DPR yang masa kerjanya hanya tersisa dua tahun (periode 2014-2019) lagi malah dianggap tempat ladang korupsi.

Oleh karena itu, harus ditemukan sosok pemimpin DPR ke depannya yang mempunyai visi misi memberantas korupsi yang bukan hanya retorika saja tapi benar-benar membuktikan kepada masyarakat, seperti yang diungkap Peneliti Senior Para Syndicate, Toto Sugiarto. Ia menilai, adapun sosok pengganti Novanto harus merupakan antitesis Novanto itu sendiri.

“Seharusnya, sosoknya yang merupakan antitesis dari Setya Novanto. Sosok yang bersih, berintegritas, yang benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat,” ujar Toto, Jumat 22 Desember 2017.

***