Pernyataan kontroversial Kepala BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) tentang “hoax yang membangun” dan kewenangan penangkapan pada hari pelantikannya, 3 Januari 2018 lalu mendapat tanggapan dari Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurutnya, apapun motifnya, pernyataan semacam itu sangat berbahaya karena sebagai lembaga baru, tugas dan fungsi BSSN punya potensi untuk ditarik-ulur sesuai kepentingan kekuasaan, tak lagi sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
Sebab, kata dia, BSSN yang telah dirancang dari 2015 bukan bertugas mengurus hal tersebut, melainkan keberadaan lembaga itu untuk membangun ekosistem keamanan siber nasional.
“Jadi, kalau tiba-tiba Kepala BSSN ngomong seolah tugas BSSN adalah untuk menangkal hoax, itu harus segera diluruskan. Untuk mengatasi ‘hoax’, ‘hate speech’, atau konten negatif internet, sudah ada lembaga yang menangani hal itu, mulai dari Direktorat Cyber Crime di Bareskrim Polri, Kominfo, hingga Dewan Pers,” kata Fadli dalam siaran pers yang diterima PepNews.com, Senin 8 Januari 2018.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, tugas BSSN sebenarnya sama seperti tugas Kementerian Pertahanan, yakni mengantisipasi dan mengatasi serangan ransomware seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2017 lalu.
“Jangan sampai ‘ransomware’ semacam itu mengancam atau bahkan merusak infrastruktur siber strategis yang kita miliki, seperti jaringan siber perbankan, bandara, rumah sakit, atau sejenisnya. Jadi, itulah wilayah tugas BSSN bukannya ngurusi ‘hoax’ dan sejenisnya,” kata Fadli.
[irp posts="7487" name=" Hoax Membangun", Blunder Kepala BSSN Yang Ternyata Bermanfaat"]
Dia menambahkan, apalagi saat ini, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 132 juta orang. Olehnya, hampir semua sektor perbankan, pajak, listrik serta traksaksi komersial lainnya dilakukan melalui internet.
“Indonesia saat ini masih rentan serangan siber. Sepanjang 2017 misalnya, lebih dari dua ratus juta serangan siber telah terjadi. Beberapa di antaranya adalah serangan terhadap infrastruktur vital. Yang paling menonjol adalah serangan terhadap KPU pada awal Februari 2017, persis saat perhitungan suara Pilkada DKI putaran pertama,” kata dia.
Ia menegaskan bahwa, Kepala BSSN harus mengetahui dan belajar dari negara lain terkait keamanan siber. Fadli mencontohkan, kemanan siber terbagi dalam tiga kategori, yakni ancaman cyber, kejahatan cyber, dan perang cyber. “Sesuai undang-undang, penanganan kejahatan siber (cyber crime) di Indonesia menjadi tanggung jawab Polri, termasuk di dalamnya ‘cyber terrorism’. Sedangkan, untuk perang siber (cyber conflict), hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan institusi TNI,” tambah dia.
Karena itu, Fadli berharap Kepala BSSN yang baru dilantik tersebut tahu posisinya ada di mana. Sebab, kata dia, merujuk pada Perpres pembentukannya nomor 53 tahun 2017, tugas dan kewenangan BSSN tersebut dinilai tidak jelas alias tidak memiliki perincian taksonominya, yang dikhawatirkan rentan penafsiran luas.
“Mengacu pada desain awalnya, BSSN sebenarnya diposisikan sebagai lembaga koordinasi, isinya adalah para stakeholder dari lembaga terkait yang sudah ada, seperti Polri, TNI, BIN, ataupun Kominfo. Itu sebabnya posisinya dulu tetap dipertahankan di bawah Menko Polhukam. Sebagai lembaga koordinasi, BSSN akan menyusun kebijakan strategis, melakukan koordinasi, serta bertanggungjawab ketika terjadi ancaman atau insiden serangan siber,” kata dia.
[irp posts="7178" name="Ini Harapan Sukamta Terhadap Kepala BSSN yang Baru"]
Sebelumnya, setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BSSN di Istana Negara, Jakarta, Rabu 3 Januari 2018 siang, ucapan Mayjen TNI Djoko Setiadi malah menjadi treding topik di twitter dengan tagar #HoaxMembangun. Pantauan PepNews.com, Djoko Setiadi mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan memantau penyebaran hoax. Namun, untuk hoax membangun, dia memperisalakan saja.
“Tentu hoax ini kita lihat, ada yang positif dan negatif. Saya imbau kepada kawan-kawan, putra-putri bangsa indonesia ini, mari sebenarnya kalau hoax itu hoax membangun ya silakan saja,” kata Djoko kepada Kompas.com.
Atas ucapan tersebut, pengguna twitter beramai-ramai menanggapi pernyatan itu dengan menampilkan contohnya di akun mereka. Salah satunya datang dari Didit Putra, @Eldidito. Dia mengatakan, “Me: Punten, bumina pak Asep palih mana?” Nini: Oooh teras wae kaditu, cep. Tos caket #HoaxMembangun #LebihKarenaGaLiatNunjukPakeJempolAtauTelunjuk.
Selain itu, ada pula komentar lainnya, seperti tanggapan dari Ario Pratomo alias @Sheggario. Dia mencontohkan #HoaxMembangun ala Djoko Setiadi dalam bahasa Inggris. #HoaxMembangun Contoh: “Falling for people we can’t have, is possible when you believe in it,” tulis dia.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews