Di bawah Gubernur DKI Jakarta yang baru, Jakarta punya Komite Antirasuah sendiri. Namanya Komite Pencegahan Korupsi. Di Pusat lembaga antirasuah yang ditakuti para koruptor itu bernama Komisi Pemberantasan Korupsi. Anies Baswedan- Sandiaga Uno baru saja meresmikan Komite Pencegahan Korupsi ini Rabu 3 Januari 2018.
Komite ini diketuai oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Bambang Widjojanto. Bambang juga diketahui pernah menjadi juru bicara Anies-Sandi saat masa kampanye pilkada DKI Jakarta 2017.
Ada beberapa anggota dari Komite ini. Aktivis Hak Asasi Manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno, Peneliti Ahli Tata Pemerintahan yang Baik Tatak Ujiyati serta Ketua TGUPP periode pemerintahan sebelum, Muhammad Yusuf.
Pengukuhan Komite Pencegahan Korupsi ini kata Anies bertujuan untuk menciptakan pemerintahan DKI Jakarta yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ditambah lagi dikukuhkannya di awal tahun. "Ini pesan utama kami untuk menciptakan good governance," kata Anies di Balai Kota, Jakarta pada Rabu, 3 Januari 2018 seperti yang dilaporkan Tempo.co.
[irp posts="7121" name="Sulitnya Imbangi Big Scheme" Pasar Tanah Abang ala Anies-Sandiaga"]
Pembentukan Komite Pencegahan Korupsi Jakarta ini menjadi salah satu tugas prioritas yang harus dilakukan pada 100 hari pertama pemerintahan Anies-Sandi. Komite pencegahan korupsi ini merupakan bagian dari TGUPP atau Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Komite dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 187 tentang TGUPP.
Ngomongin soal TGUPP, hingga saat ini pemerintah DKI Jakarta belum mengumumkan kepada publik struktur tim ini. Katanya sih TGUPP pemerintahan Anies-Sandi mendapat sorotan publik dan Kementerian Dalam Negeri karena terlalu banyak orangnya, ada 73 orang. Sementara honor untuk anggota tim ini uangnya dari APBD 2018 sebesar Rp 28 miliar.
Namun susunan tim TUGPP ini masih belum diumumkan. Katanya sih satu-dua hari ke depan Anies bakal umumkan ke publik. Hanya satu orang yang sudah dipastikan masuk tim ini, yakni Bambang Widjojanto. Selain karena memang sudah menjabat sebagai ketua Komite Pencegahan Korupsi Ibukota, pengalaman yang dimiliki Bambang selama bekerja di KPK bisa meminimalkan potensi korupsi di pemerintahan Anies-Sandi.
Komite Pencegahan Korupsi ini dibentuk bukan buat SKPD DKI Jakarta menjadi khawatir dan sebagainya. Tapi diharapkan bisa bekerja sama dengan semua elemen masyarakat yang memiliki semangat antikorupsi. Jadi gak perlu takut lah kalau masih 'on the right track'.
Urgensi dibentuknya komite ini sebab kata Sandiaga ada potensi korupsi yang tinggi di Pemerintah Provinsi DKI. Sehingga memilih Bambang Widjojanto sebagai ketua komite ini serta menjadi salah satu bagian dalam TGUPP bisa mencegah terjadinya praktek korupsi lebih dini.
"Kemarin kita lihat sendiri ada korupsi bertebaran di DKI,” kata Sandiaga dari Tempo.co. Katanya jika korupsi dapat dicegah, pembangunan infrastruktur di Jakarta bisa digenjot. Pembentukan komisi ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah DKI Jakarta benar-benar mengatasi korupsi.
Lalu apa tugas komite pencegahan korupsi ini?
[irp posts="6848" name="Apakah Warga Jakarta Masih Bisa Berharap kepada Anies-Sandiaga?"]
Ternyata, menurut keterangan Anies Baswedan, Komite yang baru dibentuk ini mempunyai tugas yang cukup berat loh. Pertama, tugasnya membangun sistem data yang terintegrasi. Selain itu juga bertugas membangun integritas aparatur sipil Pemda DKI Jakarta.
Komite ini akan bekerja sama dengan KPK dalam pengawasan dan pencegahan korupsi. Juga menjadi penghubung antara Pemda DKI dan masyarakat serta lembaga negara lainnya.
Pada intinya sih fokus yang menjadi agenda utama Komite ini adalah tata kelola pemerintahan untuk mencegah kebocoran anggaran dan penyelamatan PAD atau pendapatan asli daerah.
"Bagaimana pemasukan bisa maksimal tanpa ada penyempitan," kata Anies Baswedan.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
