Pilgub Jateng 2018 Dipenuhi Tokoh Nasional, Siapa Saja Mereka?

Politik yang semakin dinamis dan plural membuat sejumlah tokoh nasional terjun ke dalam bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2018. Nama-nama tokoh nasional itu tentu menjadi menarik untuk dibicarakan dari segala sisi sebab memiliki nilai strategis bagi kepentingan politik nasional.

Sebut saja misalnya nama-nama dari mulai Menteri ESDM Sudirman Said, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo hingga kemunculan nama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso. Artinya, perpolitikan di Jawa Tengah telah berada pada masa transisi yang jauh lebih baik sebab mampu menampilkan calon-calon nasional yang pengaruhnya sudah teruji dan tak diragukan lagi.

PepNews.com menelusuri sepak terjang ketiga calon di atas yang akan bertarung pada Pilkada Jateng 2018.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo

Nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo adalah sosok fenomenal. Namanya sebagai Panglima TNI terkenal bahkan disebut-sebut akan menjadi Presiden RI setelah bersama tokoh pemerintahan lainnya beserta para aktivis sosial bergabung dalam aksi untuk mendukung toleransi beragama selama periode unjuk rasa di Jakarta pada bulan November 2016.

Sebelumnya, Gatot Nurmantyo adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30. Dia memulai menjabat posisi tersebut pada 25 Juli 2014, setelah ditunjuk oleh Presiden Sosulo Bambang Yudhoyono yang saat itu menggantikan Jenderal TNI Budiman.

[irp posts="7034" name="Ketika Gatot Nurmantyo Turun Pangkat Jadi Sekadar Calon Gubernur"]

Selain itu, Gatot juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) untuk menggantikan Letnan Jenderal TNI Muhammad Munir. Pada 2015 lalu, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Panglima TNI menggantikian Jenderal Moeldoko yang masuk masa pensiun.

Jabatan Militer: Danton MO. 81 Kiban Yonif 315/Garuda, Dankipan B Yonif 320/Badak Putih, Dankipan C Yonif 310/Kidang Kancana, Kaurdal Denlatpur, ADC Pangdam III/Siliwangi, PS Kasi-2/Ops Korem 174/Anim Ti Waninggap, Danyonif 731/Kabaresi, Dandim 1707/Merauke, Dandim 1701/Jayapura, Sespri Wakasad, Danbrigif 1/PIK Jaya Sakti, Asops Kasdam Jaya, Danrindam Jaya, Danrem 061/Suryakencana (2006-2007), Kasdivif 2/Kostrad (2007-2008), Dirlat Kodiklatad (2008-2009), Gubernur Akmil (2009-2010), Pangdam V/Brawijaya (2010-2011), Dankodiklat TNI AD (2011-2013), Pangkostrad (2013-2014), KSAD (2014-2015), Panglima TNI (2015).

Kepala BNN Budi Waseso

Terjadinya kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri setelah calon Kapolri, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK disusul dengan penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto oleh Kepolisian membuat nama Budi Waseso melambung. Namanya sering disebut-sebut dalam kasus tersebut.

Karirnya menanjak naik setelah mendapatkan promosi dengan jabatan Kabareskrim Mabespolri pada awal 2015. Pria kelahiran lahir di Pati, Jawa Tengah, 10 Februari 1960 itu adalah salah satu lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1984. Menantu dari mantan Kapolda Bali dan Kapolda Jatim Letnan Jenderal Pol. (Purn.) Pamudji itu berpengalama dalam bidang Reserse.

Sebelumnya, pada tahun 2009, Budi pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Program Polda Jateng. Setahun setelahnya, Budi ditarik ke Mabespolri dan jabatannya menjadi Kepala Pusat Pengamanan Internal Mabes Polri.

Selain itu, sebelum dirinya naik pangkat ke Irjen dan ditarik ke Mabes Polri mengganti posisi Widyaiswara Utama Sespim Polri lantas Kasespim Polri dia juga pernah menjabat posisi tertinggi di Gorontalo sebagai Kapolda dengan pangkat Brigjen.

Tercatat karirnya dimulai pada tahun 2007 saat Budi menjadi Kaden Opsal II Puspaminal Div Propam Polri, pada 2008, dia menjadi Kabid Propam Polda Jateng, disusul dengan Kabit Litpers Pusprovos Div Propam Polri 2009. Setahun kemudian, Budi menjabat Kapus Paminal Div Propam Polri. Kemudian pada 2012, menjadi Kapolda Daerah Gorontalo.

Setahun kemudian, tepatnya pada 2013 Budi menggantikan posisi Widyaiswara Utama sebagai Sespim Lemdiklat Polri. Pada 2014 pangkatnya kembali naik menjadi Kasespim Lemdiklat Polri dan disusul pada 2015 sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Yang paling terkini, pangkat Budi naik lagi menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) hingga kini.

Menteri ESDM Sudirman Said

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said adalah salah satu menteri yang berada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga akan maju sebagai calon gubernur dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2018.

Pria yang lahir du Brebes, Jawa Tengah, 16 April 1963 itu disebut-sebut sebagai salah satu Menteri jajaran menteri di Kabinet Kerja Jokowi yang bersih dari catatan korupsi dan dipercaya sebagai Menteri sejak 27 Oktober 2014. Sebelumnya, Sudriman juga dikenal sebagai seorang pejabat tinggi pada jajaran industri minyak dan gas, yang memimpin salah satu perusahaan senjata nasional.

Sebelumnya, Sudirman mengawali karirnya setelah lulus dari Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) pada tahun 1990. Tak sampai di situ. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di George  Washington University, Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 1994. Saat itu Sudriman mengambil master di Bidang Administrasi Bisnis.

[irp posts="5926" name="Sudirman Said, Suksesor Jakarta Uji Nyali di Jawa Tengah"]

Karir Sudirman memang sudah berkembang jauh. Bahkan sebelum menjadi Menteri ESDM, Sudirman pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Keuangan dan Admin pada PT. Petrokimia Nusantara Interindo pada 2003-2005. Pada tahun 2007-2008, dia melanjutkan karirnya sebagai Staf Ahli Direktur Utama PT. Pertamina. Ia juga tercatat sebagai salah satu Direktur Utama PT. Pindad, Wakil Dirut PT Petrosea Tbk dan juga Group Chief of Human Capital and Corporate Services di PT Indika Energy Tbk.

Tak saja ahli pada bidang energi, Sudirman Said juga salah satu orang yang menolak praktik korupsi. Hal tersebut dibuktikan dengan mendirikan Badan Pelaksana Masyarakat Transparansi Indonesia bersama dengan Erry Riana (Mantan Pimpinan KPK), Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4), Sri Mulyani (Mantan Menteri Keuangan), dan beberapa tokoh lainnya. Di sana, dia didapuk sebagai Ketua.

Pada tahun 2001, dia bersama Badan Pelaksana Masyarakat Transparansi Indonesia mendorong Transparansi Anggota Kabinet. Said juga mendorong penyelesaian kasus Korupsi Penyelewengan Dana Pemilu oleh Anggota KPU tahun 2004, serta Penyelesaian Kasus Bibit Chandra (Cicak versus Buaya).

Ia juga pernah mendorong agar dua pimpinan KPK agar tidak dikriminalisasi. Hal tersebut dilakukannya bersama Rhenald Kasali dan Bambang Harimurti. Selain mendirikan Bada Pelaksana Masyarakat Transparasi Indonesia, Sudirman juga membentuk Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) pada 2 Juni 2000 untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan sehat.

***