Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengharapkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen TNI Djoko Setiadi yang baru saja dilantik untuk bisa segera bekerja secara cepat dan sistematis menata sistem keamanan siber di Indonesia.
Menurut Sekretaris Fraksi PKS ini, ancaman siber semakin nyata dan berbahaya karena bisa berwujud serangan fisik, serangan logic, serangan informasi, dan serangan budaya. Maka diharapkan BSSN mampu mengantisipasi berbagai jenis serangan tersebut dengan mengkoordinasikan berbagai sektor terkait.
"Dengan posisi langsung di bawah Presiden, BSSN mestinya powerfull dan harus bisa bekerja cepat mengingat perkembangan teknologi amat pesat, sementara ancaman siber semakin luas dan berbahaya", jelas Sukamta dalam siaran tertulisnya yang diterima PepNews.com, Rabu 3 Januari 2018.
[irp posts="6107" name="Kaum Nasionalis" Yang Persekusi Abdul Somad Termakan "Hoax""]
Sukamta mengatakan, pemerintah perlu segera untuk menata kembali regulasi, standarisasi, streategi dan juga manajemen siber guna menjamin perkembangan Internet of Things (IoT) agar berjalan lancar di Indonesia.
"Mengutip laporan Global Cybersecurity Index (GCI) tahun 2017 disebut Indonesia ada di posisi 69 dunia dengan nilai 0.424 turun dibandingkan penilaian tahun 2015 (nilai 0.471). Ini harus menjadi perhatian BSSN untuk segera dibenahi," jelas Anggota DPR asal Yogya itu.
Secara khusus Sukamta memberikan catatan masih adanya carut marut soal NIK sebagai single identity number yang merupakan basis data kependudukan yang sangat sentral. Problem implementasi sistem ini hadirkan serangan siber secara fisik yang terus berkembang.
"Soal NIK sangat terkait dengan perlindungan data secara siber, ini termasuk hal yang harus segera dibenahi. Maka kami berharap RUU perlindungan data pribadi untuk segera dibahas," kata dia.
Namun, lain pula yang terjadi di media sosial. Setelah dilantik, ucapan Mayjen TNI Djoko Setiadi yang menjadi treding topik di twitter dengan tagar #HoaxMembangun. Pantauan PepNews.com, Djoko Setiadi mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan memantau penyebaran hoax. Namun, untuk hoax membangun, dia memperisalakan saja.
[caption id="attachment_7217" align="alignleft" width="453"] Sukamta (Foto: channel-indonesia.com)[/caption]
"Tentu hoax ini kita lihat, ada yang positif dan negatif. Saya imbau kepada kawan-kawan, putra-putri bangsa indonesia ini, mari sebenarnya kalau hoax itu hoax membangun ya silakan saja," kata Djoko kepada Kompas.com.
Atas ucapan tersebut, pengguna twitter beramai-ramai menanggapi pernyatan itu dengan menampilkan contohnya di akun mereka. Salah satunya datang dari Didit Putra, @Eldidito. Dia mengatakan, “Me: Punten, bumina pak Asep palih mana?” Nini: Oooh teras wae kaditu, cep. Tos caket #HoaxMembangun #LebihKarenaGaLiatNunjukPakeJempolAtauTelunjuk.
Selain itu, ada pula komentar lainnya, seperti tanggapan dari Ario Pratomo alias @Sheggario. Dia mencontohkan #HoaxMembangun ala Djoko Setiadi dalam bahasa Inggris. #HoaxMembangun Contoh: "Falling for people we can't have, is possible when you believe in it," tulis dia.
Diketahui, sebelum dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 3 Januari 2018 siang, Djoko Setiadi adalah Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) sejak 2011.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
