Yenny Wahid Maju Pilkada Jatim, Suara NU Bakal Pecah Tiga

Rabu, 3 Januari 2018 | 13:09 WIB
0
485
Yenny Wahid Maju Pilkada Jatim, Suara NU Bakal Pecah Tiga

Konstelasi politik di Jawa Timur semakin menarik menjelang Pemilihan Kepala Daerah dengan munculnya tiga nama potensial dalam bursa calon gubernur. Disebut-sebut, tiga nama itu semuanya mewakili suara Nahdlatul Ulama (NU) yakni Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Khofifah Indar Parawansa (Khofifah), dan kemudian Zanubah Arifah Hapsah (Yenny Wahid), putri Presiden keempat RI yang akan diusung oleh tiga partai yakni Partai Gerindra, PAN dan PKS pada Pilkada Jawa Timur 2018.

Namun, munculnya tiga nama di atas diperkirakan akan membuat suara NU pecah tiga. Sebab, ketiga kandidat yang maju sebagai gubernur itu masing-masing memiliki suara kuat di NU, seperti dikatakan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Chaniago.

[irp posts="6986" name="Prabowo Subianto dan Yenny Wahid untuk Pilpres 2019"]

Menurutnya, ketiga nama di atas akan memperbutkan segmen yang sama, yakni suara warga Nahdiyin. "Kalau Gus Ipul NU, Khofifah NU, masuk lagi Yenny NU. Ketiganya NU. Jadi pecah NU-nya. Jadi, tidak tahu NU ke mana?" kata Pangi seperti dikutip Kompas.com di Jakarta, Selasa 2 Januari 2018.

Dia menilai, jika pun ketiga kandidat tersebut tetap akan maju, maka Pangi menyarankan agar ada jalan alternatif lain untuk wakilnya agar mampu bertarung dalam segmen yang berbeda, di luar NU. Terkait Yenny, kata dia, Pangi mengatakan bahwa secara popularitas nama Yenny sudah dikenal luas oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan Yenny tak lain adalah anak mantan Presiden Gusdur.

"Sama seperti Megawati Soekarnoputri orang tahu karena Soekarno-nya. Yenny juga karena Gus Dur," kata Pangi.

Terkait majunya Yenny sebagai calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Parawansa secara terpisah mengatakan bahwa dirinya akan menjadikan lawan yang ia hadapi sebagai peluang untuk membuat dirinya menang.

"Saya tidak pernah melihat hadirnya kandidat baru, pasangan calon baru itu lebih berat atau lebih ringan," ujar Khofifah di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta, Selasa 2 Januari 2018 kemarin.

Sekertaris Jenderal DPP Partai NasDem Jhony Plate menilai majunya Yenny Wahid dalam bursa Pilkada Jatim 2018 adalah sebuah pesta demokrasi yang menarik. Meski Yenny bukan diusung oleh partai dan koalisinya, dia mengatakan itu adalah hak konstitusional Yenny dan harus dihromati.

"Tidak kompleks, malah semakin meriah. Itu hak konstitusional, baik hak konstitusional calon atau figur maupun partai politik. Dalam demokrasi Indonesia yang sudah mekar ini kita hormati itu," ujar Plate di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta, pada hari yang sama.

[irp posts="6976" name="Yenny Wahid Mau Dicalonkan Prabowo, Khofifah dan Gus Ipul Bisa Tewas"]

Pun demikian, kata dia, meski partainya sendiri berkoalisi dengan Partai Demokrat, PPP, dan Golkar dengan mengusung Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak, namun dia mengakui telah memilki strategi untuk pemenangan dan menyapu bersih suara NU.

"Akan tetapi dalam sisi strategi pemenangan, yang berbeda hanya strateginya. Profil kontestasinya bakal berbeda kalau pesertanya bertambah, apakah lebih baik atau tertantang, yang berbeda itu strateginya," ucap dia.

Plate menambahkan, demokrasi dalam Pilkada Jatim akan lebih menarik. Sebab, kata dia, distribusi suara pada Pilkada nantinya akan meluas lantaran banyaknya poros parpol yang tercipta. "Membuka peluang kontestasi semakin menarik, dinamis. Tidak ada ancaman. Karena ancaman sama, semua punya kesempatan yang sama, peluang yang sama, strategi-strategi politiknya yang berbeda. Semakin banyak pasangan calon, distribusi suara semakin luas," kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan bahwa pihaknya dalam hal ini NU akan netral dalam kompetisi yang dilakoni kadernya pada Pilkada Jatim.

"Saya secara pribadi maupun struktural NU bersikap netral. Siapapun nanti yang menang di Pilkada Jatim 2018, itulah kader NU yang akan kami dukung," kata Said Aqil, pada 27 Agustus silam.

Said juga mengatakan hal tersebut berlaku pula untuk organisasi di bawah PBNU terutama bagi Anso, Banser. "Ansor harus netral, Banser harus netral. Yang tidak berpolitik harus netral," katanya menegaskan.

***