Sudah Sebulan Lebih Kursi Ketua DPR Dibiarkan Kosong

Pasca penangkapan terhadap mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 17 November 2017 lalu terkait penyalahgunaan kewenangannya sebagai ketua DPR dalam kasus megaproyek pengadaan KTP Elektronik yang merugikan negara Rp2,3 triliun, kursi panas Ketua DPR RI tentu masih hangat untuk diperbincangkan.

Hingga kini, terhitung sudah satu bulan 9 hari kursi Ketua DPR itu kosong. Lantas, siapa sebenarnya yang akan menduduki kursi panas tersebut?

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dalam sejumlah media mengatakan, pihaknya hingga saat ini tengah mencari kader partainya yang berkualitas untuk kemudian mengambil kemudi ketua DPR. Kata Idrus, dirinya juga mengatakan sudah punya sejumlah kandidat untuk dicalonkan menggantikan posisi Novanto di DPR.

"Saya selalu katakan kesulitan Partai Golkar kadang-kadang (untuk memilih) karena semakin banyaknya yang berkualitas," kata Idrus seperti dikutip Kompas.com di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa 26 Desember 2017.

Idrus menegaskan, terkait posisi Ketua DPR tersebut pihaknya akan membicarakan masalah itu saat masa sidang berikutnya, pada tanggal 9 Januari 2018 dan berkomitmen untuk memilih calon yang terbaik untuk memimpin DPR. Selain itu, kata dia, Golkar juga akan mempertimbangkan nama calon yang beberapa waktu lalu muncul di media seperti Azis Syamsuddin dan tetap akan dibahas dalam rapat pleno penentuan Ketua DPR.

"Apakah ada perubahan atau tidak ini tergantung Pak Airlangga (Hartarto) yang akan dibuat kajian dan pembahasan oleh DPP Partai Golkar apakah masih tetap atau apakah ada perubahan. Kita tunggu awal 2018," ucap Idrus.

Kekosongan Ketua DPR tentu menjadi masalah sakral yang disorot oleh publik. Apalagi, sejak penangkapan mantan Ketua DPR itu, marwah lembaga tersebut tercoreng dengan banyaknya politikus yang terjerat kasus korupsi.

Alih-alih memberikan pelayanan kepada masyarakat, DPR yang masa kerjanya hanya tersisa dua tahun (periode 2014-2019) lagi malah dianggap tempat ladang korupsi.

Oleh karena itu, harus ditemukan sosok pemimpin DPR ke depannya yang mempunyai visi misi memberantas korupsi yang bukan hanya retorika saja tapi benar-benar membuktikan kepada masyarakat, seperti yang diungkap Peneliti Senior Para Syndicate, Toto Sugiarto. Ia menilai, adapun sosok pengganti Novanto harus merupakan antitesis Novanto itu sendiri.

"Seharusnya, sosoknya yang merupakan antitesis dari Setya Novanto. Sosok yang bersih, berintegritas, yang benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat," ujar Toto pada media yang sama, Jumat 22 Desember 2017.

Sementara, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa, pengganti Novanto idealnya sudah ditentukan sebelum tanggal 9 Januari 2018. Sebab, kata dia, pada tanggal tersebut DPR akan memasuki awal masa sidang dan diharapkan Ketua DPR baru nantinya akan memberikan sambutan pada pembukaan sidang tersebut.

"Mudah-mudahan, kalau bisa ada pelantikan langsung tanggal 9 Januari. Begitu masuk, kami langsung bisa menyelenggarakan pelantikan pada hari pertama. Sehingga ketua yang dilantik lah nanti yang menyelenggarakan pidato pembukaan," ujar Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 14 Desember 2017.

[irp posts="5659" name="Jangankan Jadi Ketua DPR, Aziz Syamsuddin Malah Terancam di Golkar"]

Sebelumnya, atas gonjang-ganjing itu pula, akhirnya mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) ikut bicara. Wakil Presiden itu mengatakan, adapun proses pemilihan ketua DPR sejatinya harus terlebih dulu dibicarakan di internal Golkar sebelum mengajukan calon Ketua DPR yang baru.

“Itu urusan internal Golkarlah, di kalangan anggota DPR terjadi perbedaan pendapat, di DPP juga perbedaan pendapat. Jadi lebih baik disatukan pandangan dulu baru dimajukan. Disatukan dulu suara Golkar,” kata JK, Selasa 12 Desember 2017.

Malah JK berpendapat, sosok Aziz Syamsuddin telah memenuhi kriteria untuk menjadi calon Ketua DPR menggantikan Novanto. Sebab, secara Aziz dianggap sudah mempunyai pengalaman yang cukup. “Jadi secara pengalaman cukup. Cuma masing-masing orang punya pandangan yang berbeda lah,” kata dia.

Buya pun bersuara

Tak saja dari JK, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, atau akrab disapa Buya Syafii juga ikut memberikan komentar terkait polemik pada tubuh Golkar.

Buya mengatakan, apa yang dilakukan Novanto dengan menunjuk Aziz secara sepihak untuk menggantikannya sebagai Ketua DPR adalah tindakan yang tidak tepat. “Jangan nunjuk-nunjuk sendiri, itu dimusyawarahkan dong. Kalau itu ‘kan Golkar ya (yang menentukan Ketua DPR), harus merapat pimpinan Golkar yang betul, tidak benar cara (Novanto) begitu,” kata Buya Syafii kepada media yang sama.

Buya Syafii mengungkapkan hal tersebut di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan usai menghadiri acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK).

Menurutnya, penunjukkan seorang Ketua DPR adalah kewenangan dari Fraksi Golkar. Oleh karena itu, ia berpesan agar Golkar mampu memilih sosok yang tepat. “Karena ini hak partai, carilah orang Golkar yang terbaik di antara yang buruk,” kata Buya.

Adapun kriterianya, harap Buya, Ketua DPR baru yang akan menggantikan Novanto kerena terjerat kasus korupsi KTP-el itu adalah sosok yang memiliki integritas untuk mempimpin. “Tentunya yang mewakili rakyat ya, yang mempunyai integritas, yang tidak terlibat dalam korupsi, dan itu tidak mudah mencarinya sekarang,” ujar Buya.

[irp posts="5766" name="Terkait Polemik Golkar, Jusuf Kalla dan Buya Syafii Ikut Bersuara"]

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR tidak menyalahi prosedur dan sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Sebab, kata dia, penunjukan tersebut langsung datang dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto.

“Dan tentu saya selaku sekjen dan sekarang Plt ketua umum memproses itu dan tentu saya kembali pada tata kerja yang ada,” kata Idrus di Hotel Peninsula, Jakarta.

Idrus menilai, dalam mekanisme partai Golkar, Ketua Umum punya wewenang untuk mengambil keputusan dalam menentukan sebuah jabatan baik itu jabatan strategis, duta besar, menteri hingga Ketua DPR. Oleh karena itu, kata dia, rapat pleno tak lagi perlu dilakukan.

“Dalam tata kerja Partai Golkar memang menempatkan ketua umum sebagai kunci yang punya kewenangan, untuk menentukan segala kebijakan, termasuk mendistribusikan kader-kader,” ujar Idrus

Pun demikian, dirinya tak mempersoalkan adanya penolakan dari anggota fraksi Golkar terhadap keputusan Novanto untuk menjadikan Aziz sebagai Ketua DPR. Menurutnya, penolakan itu lantaran adanya dinamika yang sedang terjadi dalam tubuh Golkar.

Sebelumnya, Badan Musyawarah (Bamus) DPR telah menyetujui pengunduran diri Novanto sebagai Ketua DPR yang dibacakan pada rapat paripurna, kemarin. Saat ini, untuk mengisi kekosongan Ketua, posisi tersebut diisi oleh Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan Fadli Zon sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI.

***