Sudah sejak presiden pertama, Indonesia selalu setia bersama Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya. Sudah 70 tahun lamanya pertemanan dan hubungan baik itu dijaga, setidaknya begitu ucap Sunarko, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri saat diskusi media Forum Merdeka Barat, Jumat 15 Desember 2017) lalu.
Tentu Pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi langsung bereaksi keras mengecam pernyataan sepihak dari Presiden Trump yang menyebut Jerusalem Ibukota Israel. Padahal wilayah Jerusalem itu tidak boleh diklaim secara keseluruhan.
Sejak tahun 1967 dalam resolusi PBB sudah jelas Jerusalem Timur milik Palestina dan wilayah Jerusalem Barat milik Israel. Tetapi kemudian pernyataan sepihak Amerika Serikat itu menimbulkan permasalahan baru. Tentu masyarakat dunia, termasuk Indonesia menunjukkan aksi penolakan dan pengecaman dong ya pastinya.
Tak tinggal diam, Presiden Jokowi langsung mengeluarkan pernyataan berupa kecaman atas pernyataan sepihak tersebut pada tanggal 7 Desember 2017. Lalu, Indonesia juga menginisiasi diadakannya KTT Luar Biasa OKI di Istanbul yang sudah terselenggara pada 13 Desember lalu di Istanbul. KTT OKI tersebut membahas isu Palestina. Katanya sih, baru pertama kali semua anggota OKI satu suara pada permasalahan Palestina-Israel ini.
Selain mengadakan pertemuan dengan negara anggota OKI, Indonesia juga berkoordinasi dengan Dewan Keamanan PBB agar mendesak Amerika Serikat menarik kembali pernyataannya. Berbagai cara sebenarnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam merespon isu Palestina atau istilahnya ikhtiar diplomatik.
[irp posts="5760" name="Jokowi Cuek, Umat Persiapkan Demo Besar Bela Palestina 17 Desember"]
Mengutip kembali pernyataan Sunarko, katanya Palestina itu selalu ada dalam setiap detak jantung politik luar negeri dan napas dari diplomasi Indonesia. Karena, salah satu alasannya, Indonesia pernah dijajah dan tahu bagaimana pahitnya menjadi negara yang terjajah. Intinya, Indonesia bisa merasakan apa yang Palestina rasakan.
Tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat Indonesia juga menunjukkan dukungannya terhadap Palestina. Salah satunya dengan aksi unjuk rasa dukung Palestina hari ini, Minggu 17 Desember 2017 di Monas yang diinisiasi oleh MUI.
Tidak ada yang salah, sah-sah saja jika menunjukkan respon dan dukungan seperti itu. Bahkan, negara kita mengatur dan menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Undang-Undang. Namun, yang ditakutkan hanyalah adanya tindakan kekerasan, ujaran kebencian, dan mudah terprovokasinya peserta aksi. Itu saja. Sebab ini secara tak langsung beririsan dengan persoalan agama. Isu yang amat sangat sensitif dewasa ini.
Meskipun, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut perjuangan mendukung Palestina ini bukan hanya isu agama, tetapi merupakan isu kemanusiaan. Lukman Hakim meyakini inti dari semua agama itu sama, menolak semua jenis perbuatan yang merampas kemerdekaan hak asasi manusia.
"Tidakan penjajahan itu sesuatu yang bertentangan secara esensial, secara sibstansial dengan inti ajaran agama," kata Lukman Hakim yang juga ikut dalam diskusi pada Jumat tersebut.
Taher Hamad selaku Minister Counsellor of the State of Palestina saat diskusi tersebut juga menyampaikan dukungan terhadap aksi unjuk rasa tersebut dengan syarat berjalan damai.
Jangan sampai terjadi tindakan kekerasan apalagi pembakaran bendera Amerika Serikat. Sebab menurutnya Bendera AS bukanlah mewakili Trump. Sebab menurutnya ada juga sebagian warga AS yang mengecam pernyataan presiden Trump tersebut. Sehingga jika bendera AS dibakar, itu akan melukai hati seluruh warga negara Amerika.
Meski Lukman Hakim selaku menteri Agama memberikan dukungan terhadap aksi damai itu. Terbukti, hari ini Lukman menghadiri unjuk rasa tersebut.
Pada saat diskusi media Jumat lalu, Lukman menyebut dirinya sebagai pembantu Presiden tidak perlu menghadiri unjuk rasa itu. Menurutnya saat itu, sikap pemerintah melalui presiden sudah sangat jelas. Pastilah dirinya selaku menteri juga berada di sisi yang sama dengan pemerintah. Sehingga aksi unjuk rasa berdemo di jalan tidak perlu Ia hadari.
[irp posts="5812" name="Status Jerusalem: Donald Trump Sedang Membuat Ribuan “Hot Spot”"]
Tapi waktu itu Lukman menyebut dirinya amat sangat ingin menghadiri doa bersama. Sebagai umat beragama, ikhtiar diplomasi saja tidak cukup. Perlu juga berdoa dan meminta kepad Tuhan. Waah, meski lagi musim hujan, Pak Menteri bela-belain buat hadir. Ternyata semangat berdoa bersama puluhan ribu jamaah akhirnya meluluhkan hati Lukman buat hadir.
"Silakan dijawab oleh jurnalis semua, itu layak tidak seorang menteri ikut berunjuk rasa terhadap sebuah isu yang pemerintah indonesia sudah amat sangat tegas jelas sikapnya," ujar Lukman Hakim Jumat lalu.
Tentu kita semua berharap ada jalan keluar dan solusi terbaik untuk permaslahan Palestina-Israel ini sesegera mungkin. Semoga Tuhan menjawab doa kita semua, aamiin.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews