Airlangga Hartarto, Ketua Umum Baru Partai Golkar!

Airlangga Hartarto dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru menggantikan Setya Novanto pada Rapat Pimpinan Nasional partai berlambang beringin rimbun itu pada 18 Desember 2017 mendatang. Hasil putusan Rapimnas ini akan dikukuhkan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 19-20 Desember yang diputuskan Rabu, 13 Desember 2017 tadi malam.

Dengan demikian Airlangga yang disebut-sebut calon dukungan pemerintah menenggelamkan calon kuat lain Ketua Umum lainnya seperti Titiek Soeharto, putri Presiden Soeharto yang bertekad merebut kembali partai yang didirikan ayahnya itu ke "Cendana". Juga memupus harapan "orang dekat" Setya Novanto, Sekjen Idrus Marham yang semula bersemangat menggantikan bosnya itu.

[caption id="attachment_5449" align="alignright" width="441"] Aziz Syamsuddin[/caption]

Nama lain yang disebut-sebut akan bersaing adalah Aziz Syamsyuddin. Beberapa waktu lalu Aziz dihebohkan oleh penunjukan dirinya selaku Ketua DPR menggantikan Setya Novanto yang menulis surat penunjukkan itu dari dalam tahanan KPK. Sontak kader partai lainnya memprotes penunjukkan yang dianggap ilegal itu.

Dengan dilantiknya Airlangga selaku ketua umum partai, Aziz dipastikan tidak akan memperoleh kedua jabatan prestisus itu; Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR.

[irp posts="5601" name="Jusuf Kalla Tahu Luhut dan Jokowi Bakal Khianati Titiek Soeharto"]

Apalagi tadi malam, Aziz menyatakan mundur selaku calon Ketua Umum Partai Golkar setelah tidak sepakat dengan tanggal pelaksanaan Munaslub. Waktu penyelenggaraan Munaslub ini menjadi perdebatan sengit antara Airlangga dengan Aziz. Airlangga ingin Munaslub digelar secepatnya, yaitu pada 20 Desember 2017, sedang Aziz ingin Munaslub diadakan Januari 2018.

Setya Novanto sendiri yang dikenal "sakti mandraguna" jika diibaratkan cerita silat, kemarin kehilangan kesaktiannya setelah pengadilan Tipikor menggelar sidang pertamanya. Proses persidangan itu otomatis menggugurkan Praperadilan kedua yang sedang dimohonkannya agar bisa terhindar dari status tersangkanya. Pada saat yang sama pula, Setya Novanto kehilangan jabatan yang semula sangat dipertahankannya selaku Ketua Umum Partai Golkar.

Bagai menunggu kelemahan, keputusan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru diambil 2,5 jam setelah tim jaksa KPK yang diketuai Irene Putri membacakan dakwaan terhadap Setya Novanto. Artinya, rapat Golkar digelar sambil menunggu sidang Tipikor berakhir.

Sebagaimana ramai dibicarakan, Setya Novanto sempat "jatuh sakit" saat sidang akan dimulai. Ia berprilaku seperti batu tanpa mimik karena saat ditanya nama oleh Majelis Hakim yang diketuai Yanto pun tidak diresponnya.

Setelah diskors sampai tiga kali, "drama" satu babak itu tidak meluluhkan niat hakim yang terus meminta jaksa membacakan dakwaannya sekitar pukul 17.00. Karena Rapim Golkar dimulai pukul 19.30, maka selama 2,5 jam itulah nasib Setya selaku Ketua Umum Partai Golkar ditentukan di Markas Slipi.

Jika Setya Novanto memanggungkan "drama pura-pura sakit", hal itu sungguh sangat merugikan dirinya karena bisa dianggap menghambat persidangan. Saat vonis dibacakan kelak, upaya menghambat sidang ini akan diketegorikan sebagai "hal yang memberatkan" yang bisa jadi akan semakin memperberat hukuman yang bakal diterimanya. Sedang untuk lolos, sangat mustahil karena KPK sudah memiliki alat bukti yang lebih dari cukup.

[irp posts="5114" name="Ketua Umum Baru Golkar; Airlangga, Nurdin Halid, atau Idrus Marham"]

[caption id="attachment_5033" align="alignleft" width="513"]

Kemarin Sekjen Idrus Marham akhirnya melunak dengan mengatakan bahwa Munaslub perlu digelar untuk mengisi jabatan pucuk pimpinan partai yang melompong. Padahal sebelumnya Idrus bersikukuh Munaslub baru diadakan setelah ada keputusan pengadilan terhadap Setya Novanto atau setelah ada keputusan sidang Praperadilan.

Airlangga adalah "orang pemerintah" karena sampai saat ini masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Sebagai menteri, ia tentu saja menjadi orang dekat Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto menyatakan dukungan kepada Joko Widodo untuk calon Presiden di Pilpres 2019.

Bagi Jokowi sendiri dukungan Partai Golkar sangat penting sebab belum tentu dia didukung kembali oleh PDI Perjuangan yang disebut-sebut menyodorkan Puan Maharani sebagai bakal calon wakil presiden yang "wajib" mendampinginya. Jika kalkulasi politik tidak memungkinkan dengan hasil "pasti kalah" dan Jokowi tidak bersedia berkompromi dengan PDI Perjuangan, maka suara dan dukungan Golkar ini begitu teramat penting.

Dengan Airlangga Hartarto didapuk sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru, setidak-tidaknya dukungan untuk pemerintah dan terlebih lagu sokongan buat modal Jokowi mencalonkan diri lagi sangat terbuka lebar.

***