Penunjukkan Azis Syamsuddin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) menggantikan posisi Setya Novanto menimbulkan ketidaksetujuan dari berbagai kalangan. Ada yang menyebutnya penunjukkan tersebut cacat prosedur, aneh, dan illegal.
Wakil Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan manuver yang dilakukan Novanto untuk menjadikan Azis sebagai Ketua DPR harus dilaksanakan secara kolektif kolegial sebab keputusan tersebut adalah tindakan strategis yang seharusnya dilaksanakan dalam rapat pleno dengan Dewan Pimpinan Pusat, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.
Dalam ART, kata Ace, pada Pasal 27 Ayat 2 dikatakan bahwa, DPD mengangkat, menetapkan dan memberhentikan alat kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indoneis dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Oleh karena itu, ia menganggap usulan tersebut sebaiknya diabaikan karena cacat secara prosedur.
“Maka sebaiknya usulan tersebut diabaikan saja terutama oleh fraksi partai lain dan pimpinan DPR RI lain,” kata Ace melalui keterangan tertulis, seperti dikutip Kompas.com, Senin (11/12/2017).
[irp posts="5492" name="Aziz Syamsuddin Bertekad Ingin Benahi Golkar, Bagaimana Caranya?"]
Ace mengatakan, boleh saja Novanto mengusulkan Azis sebagai pengganti dirinya. Namun, kata dia, usulan tersebut haruslah dibawa dan dibahas dalam pleno DPP Golkar dan semestinya pula harus merujuk pada keputusan pleno pada 20 November 2017 lalu, yaitu pengangkatan Ketua DPR baru dibicarakan kembali setelah praperadilan kasus Novanto.
“Saya tetap mengusulkan tentang penetapan Ketua DPR RI itu dibahas setalah digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang Insya Allah akan dilaksanakan sebelum bulan Desember ini berakhir,” ucap dia.
Tak saja dari Wakil Sekjen Golkar, ketidaksetujuan penunjukkan Azis sebagai pengganti Novanto di DPR juga datang dari Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Doli mempersoalkan surat penunjukkan Azis oleh Novanto yang menurutnya illegal. Sebab, kata dia, Novanto yang telah nonaktif sebagai Ketua Umum Golkar tak lagi punya legalitas untk menandatangani surat tersebut.
"Saya dengar surat itu ditandatangani Setya Novanto sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekjen, padahal DPP kemarin sudah melakukan rapat pleno dan sudah menunjuk Plt-nya itu Idrus Marham. Jadi, sekarang DPP ini pemegang kendalinya siapa sebetulnya," kata Doli di media yang sama, Jakarta, Minggu 10 Desember 2017.
Oleh karena itu, Doli menilai bahwa surat tersebut patut ditolak baik oleh DPP Golkar maupun DPR karena tak sesuai dengan organisatoris Partai Golkar. “Karena itu ilegal sehingga patut ditolak dan tidak diteruskan ke DPR dan menurut saya harus ada gerakan penolakan dari teman-teman anggota DPR yang bisa dimulai dari Fraksi Partai Golkar,” kata dia.
Sementara, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan tindakan yang diambil Novanto dengan menunjuk Azis sebagai pengganti dirinya di DPR adalah tindakan yang aneh.
“Ini aneh karena di satu sisi Novanto mau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua DPR, yang artinya dia kehilangan kekuasaan sebagai pimpinan DPR, tetapi di sisi lain (mengundurkan diri) dengan adanya perintah menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya,” kata Lucius dalam keterangan tertulis, Minggu 10 Desember 2017.
Menurutnya, apa yang dilakukan Novanto seolah-olah ingin mempertontonkan kekuasaan yang ada dalam tangannya, meski dia sudah mengundurkan diri. “Keanehan ini saya kira menjelaskan bahwa surat pengunduran diri ini memang hanya sebuah keterpaksaan,” kata Lucius.
[irp posts="5527" name="Setya Novanto Menyerah"]
Lucius mengatakan, baik DPR ataupun Fraksi Golkar tidak perlu mendengarkan atau menurut dengan keinginan (perintah) Novanto. Sebab, kata dia, lembaga negara seperti DPR tidak bisa diatur-atur oleh seorang yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK. “DPR tak bisa diatur-atur oleh seseorang yang sudah ditahan karena dugaan melakukan kejahatan korupsi. DPR adalah lembaga terhormat dan hanya layak dipimpin orang terhormat,” ujar Lucius.
Nama Azis Syamsuddin melonjak naik setelah ditunjuk oleh Ketua Umum Golkar (nonaktif) Setya Novanto sebagai pengganti dirinya untuk menduduki jabatan basah sebagai Ketua DPR. Hal itu disampaikan pertama kali kepada publik oleh Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Partai Golkar Roem Kono.
“Memang sudah ada pemberitahuan secara tidak resmi bahwa memang betul ada surat putusan dari Ketua Umum Setya Novanto menunjuk Saudara Aziz,” kata Roem seusai acara diskusi di Senayan, Jakarta, Sabtu 9 Desember 2017.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews