Politik itu kepentingan. Jika sudah memberi, maka harus menerima. Hal ini juga terkait dengan prahara partai beringin tua. Paska kehilangan Ketua Umum akibat ditahan oleh KPK, Golkar mulai goyah. Berbagai hasil survei bahkan menampilkan elektabilitas partai beringin tua menurun. Semua saran mengarah kepada satu solusi, yaitu mengganti Ketua Umum.
Namun, masalah baru muncul. Partai Golkar menyatakan dukungan kepada Presiden Jokowi pada Pemilu 2019. Atas dukungan ini, Golkar merasa Presiden harus membantu mengamankan Golkar. Salah satunya menjaga agar suara Golkar tidak turun dalam pemilu 2019.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham bilang, Presiden juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga suara Golkar di Pemilu 2019.
"Pak Jokowi juga memiliki tanggung jawab supaya Golkar itu tidak semakin kecil perolehan suaranya di (pemilu) 2019," kata Idrus di Hotel Marlynn Park, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2017, sebagaimana dikutip Kompas.com.
[irp posts="4726" name="Pertahankan Setnov, Idrus Marham Malah Mau Jadi Ketua Umum"]
Apakah menyetakan dukungan langsung mewajibkan Presiden Jokowi untuk ngurusi Partai Golkar? Memangnya Plt Ketum itu Jokowi atau Idrus Marham? Bantuan kepada Golkar dari Presiden itu tidak sedikit, bahkan masuknya Partai Golkar ke Koalisi Pemerintah berbuah jabatan menteri.
Lalu, bagiama cara Presiden untuk menjaga suara Golkar tetap tinggi? Ini adalah pernyataan kejepit. Main paksa dan terbuka. Dalam konstitusi Indonesia, tidak satupun pasal yang menyatakan bahwa Presiden bertanggungjawab untuk menjaga suara salah satu partai. Bahkan Presiden tidak bertanggungjawab untuk menjaga suara partainya.
Dengan percaya diri, Idrus meyakini ada nilai tambah dari dukungan Golkar kepada Jokowi pada Pilpres 2019. Bahkan ia menilai, suara Golkar akan mendongkrak suara Jokowi pada Pilpres 2019. Lah, pandangan ini seperti pemaksaan saja.
"Kalau kemenangannya (Jokowi pada Pilpres) 2014 itu hanya 53 persen, maka dengan kehadiran Golkar harus kasih nilai tambah kemenangan minimal 65 persen," kata Idrus kepada awak media.
Ini aneh, dalam sejarah politik Indonesia, belum pernah ada Ketua Umum Partai Politik yang memaksa Presiden bertanggungjawab atas perolehan suara dalam pemilu. Apalagi, antara Presiden dengan partai yang memaksa berbeda. Jokowi berasal dari PDI Perjuangan, sedangkan yang minta dengan paksa adalah Golkar.
[irp posts="4855" name="Ketum Golkar Harapan Istana Mengerucut ke Airlangga dan Idrus Marham"]
Sepertinya Idrus Marham lupa atau sudah letih menjabat sebagai Plt. Ketum Golkar. Belum apa-apa sudah minta tolong. Pakai kata “Presiden memiliki tanggungjawab”. Nah, masalah lain muncul. Apakah maksud Idrus Marham tentang kata 'tanggung jawab'? Apa Presiden Jokowi harus jadi tim sukses Golkar?
Mungkin Idrus lupa bahwa ada Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Jika mengingat yang meminta bantuan adalah Plt Ketum Golkar, ya Presiden bisa saja menghubungi JK. Lalu dengan santai mengatakan “Itu loh, Plt Ketum Golkar nyuruh saya bertanggung jawab, apa Pak JK saja yang seharusnya bertanggung jawab”.
Engga lucu kan. Kalau Presiden mengingatkan Wakilnya untuk mendidik para penerus Ketum Golkar agar mereka kembali membaca konstitusi dan melihat apa saja kerja Presiden dan kepada siapa ia bertanggung jawab.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
